Beranda Ruang Publik Geliat Inflasi Jawa Barat di Masa Pandemi

Geliat Inflasi Jawa Barat di Masa Pandemi

0
Geliat Inflasi Jawa Barat di Masa Pandemi

Oleh : Wawan Kurniawan

Fungsional Statistisi di Direktorat Statistik Harga, BPS

 

HAMPIR setahun pandemi COVID-19 melanda, namun dampaknya masih terasa bagi perekenomian Indonesia, khususnya Jawa Barat. Salah satu indikator perekonomian yang menjadi perhatian adalah inflasi. Mengutip ungkapan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, beliau mengibaratkan inflasi seperti kondisi tekanan darah pada manusia. Apabila tekanan darah terlalu tinggi, kita bisa pingsan. Begitu juga halnya apabila tekanan darah terlalu rendah, kita juga bisa pingsan. Menurut beliau, tekanan darah yang baik apabila ada di pertengahan. Inflasi dapat memberikan dampak yang baik bagi perekonomian, apabila dapat dijaga pada kondisi yang wajar.

Selama pandemi COVID-19, terjadi anomali inflasi baik nasional maupun Provinsi Jawa Barat. Berkaca pada historis inflasi, tren inflasi selama pandemi COVID-19 bergerak di luar kebiasaan. Inflasi bergerak pada level yang cukup rendah. 

Pelemahan Aktivitas Ekonomi

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mencatat inflasi gabungan Jawa Barat (dikenal dengan inflasi Provinsi Jawa Barat) di penghujung tahun 2020 sempat bergeliat pada level 0,52 persen (mtm). Namun pada Januari 2021 kembali terkoreksi ke level 0,16 persen (mtm). Tercatat inflasi Provinsi Jawa Barat Januari 2021 merupakan inflasi bulan Januari (mtm) terendah dalam lima tahun terakhir. Biasanya tren inflasi Januari selalu tinggi karena berada pada periode Natal dan Tahun Baru. 

Inflasi Provinsi Jawa Barat merupakan inflasi gabungan dari tujuh kota di Jawa Barat yang menghitung inflasi, yaitu Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, dan Tasikmalaya. Walaupun tidak semua kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat menghitung inflasi, namun ketujuh kota tersebut sudah cukup representatif untuk mewakili Jawa Barat. Pada Januari 2021 ketujuh kota tersebut mengalami inflasi, yaitu Bogor sebesar 0,19 persen, Sukabumi sebesar 0,26 persen, Bandung 0,10 sebesar persen, Cirebon sebesar 0,08 persen, Bekasi sebesar 0,19 persen, Depok sebesar 0,14 persen, dan Tasikmalaya sebesar 0,25 persen. 

Jawa Barat mencatat tingkat inflasi terendah dalam sepuluh tahun terakhir. Tingkat inflasi provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar 2,18 persen (yoy), turun signifikan dibandingkan tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 3,21 persen (yoy). Hal ini cukup menggambarkan adanya pelemahan aktivitas ekonomi di Jawa Barat pada tahun 2020. Lemahnya aktivitas ekonomi di Jawa Barat disebabkan menurunya permintaan agregat (aggregate demand) dan daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19.

Selaras dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah Jawa Barat telah berupaya mendongkak perekonomian Jawa Barat melalui pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di triwulan terakhir 2020. Hasilnya cukup menggembirakan, inflasi Provinsi Jawa Barat bergairah di angka positif sejak September 2020, setelah tiga bulan berturut-turut (Juni s.d. Agustus 2020) inflasi Provinsi Jawa Barat berada di angka negatif (deflasi). Puncaknya, tekanan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2020. Peningkatan tekanan inflasi pada Desember 2020 didorong oleh meningkatnya harga pangan dan bahan pangan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi sebesar 3,76 persen (yoy), penyumbang terbesar terhadap inflasi provinsi Jawa Barat Desember 2020 dengan andil sebesar 0,90 persen (yoy). Komoditas yang dominan memberikan dorongan inflasi pada Desember 2020, antara lain cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan tomat.

Sayangnya, ibarat buah simalakama, pelonggaran PSBB memberikan dampak positif bagi perekonomian Jawa Barat, namun di sisi lain angka terkonfirmasi positif COVID-19 juga mengalami peningkatan. Sehingga dengan terpaksa pemerintah kembali memperketat aturan tersebut dengan dikeluarkanya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kagiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali pada awal Januari 2021. Aktivitas perekonomian Jawa Barat merespon kebijakan pemerintah tersebut dengan terkoreksinya inflasi Provinsi Jawa Barat ke level 0,16 persen (mtm), walaupun masih berada di angka positif. 

Tekanan inflasi Provinsi Jawa Barat pada Januari 2021 dominan didorong oleh meningkatnya harga-harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,19 persen (andil inflasi sebesar 0,0474 persen), kelompok transportasi dengan inflasi sebesar 0,19 persen (andil inflasi sebesar 0,0252 persen), dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan inflasi sebesar 0,64 persen (andil inflasi sebesar 0,0623 persen). Komoditas yang dominan mendorong tekanan inflasi pada Januari 2021, antara lain cabai rawit, tempe, tarif jalan tol, tahu mentah, dan nasi dengan lauk. Kenaikan harga cabai rawit dipicu terlambatnya masa tanam karena terjadi musim penghujan di penghujung tahun. Sementara kenaikan harga tempe dan tahu mentah dipicu meroketnya harga kedelai impor dari Amerika karena gangguan cuaca dan aksi borong kedelai oleh Cina. Selain itu, adanya penyesuaian tarif di beberapa ruas tol di Jawa Barat juga mendorong tekanan inflasi provinsi Jawa Barat. 

Optimalisasi Strategi 4K

Agar geliat inflasi Provinsi Jawa Barat tetap bergerak pada kondisi wajar selama pandemi COVID-19, perlu adanya strategi yang baik dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Barat dan dukungan dari masyarakat. Sebaiknya fokus TPID tidak hanya pada pengendalian harga, namun juga menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah Jawa Barat juga perlu mempercepat realisasi alokasi APBD belanja modal dan memberikan stimulus bagi UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi di Jawa Barat. Sebagai bentuk dukungan, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial perlu didorong untuk melakukan transaksi jual-beli, agar perputaran ekonomi dapat berjalan. Selain itu, strategi pengendalian inflasi pada aspek 4K yang diinisiasi oleh Bank Indonesia perlu diimplementasikan secara optimal oleh TPID Jawa Barat, yaitu ketersedian pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, serta didukung dengan kerjasama antar daerah. (*)

 

bahan mba ella
Sumber Gambar: Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Provinsi Jawa Barat Januari 2021.