peci abdul haris
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Keberlangsungan pembangunan perlu ditunjang dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal untuk dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja (APBD). Karenanya, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Abdul Harris Bobihoe  menilai pentingnya membangun tingkat kepercayaan dan kesadaran wajib pajak (WP) guna membayar pajak.

Harris mengatakan, pemerintah daerah saat ini dituntut untuk bagaimana menunjukkan kemandirian dan mampu membiayai diri sendiri, melalui PAD. Namun, kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga.

“Harus ada keseimbangan pembangunan yang dilakukan, selain keamanannya terjamin harus ada juga manfaat yang dirasakan masyarakat itu sendiri. Artinya ada keseimbangan bukan hanya sekadar memungut tapi juga ada imbal baliknya salah satunya servis kita berikan,” tegasnya.

Menurut Harris, semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya.

Wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini mencontohkan penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya.

“Hasil pajak yang dipungut ini nanti akan dikembalikan manfaatnya pada masyarakat dalam bentuk sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas,” katanya.

Kata dia, masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju maupun biaya operasional aparat negara berasal dari pajak masyarakat.

“Pelayanan medis gratis, sekolah murah, jaminan sosial maupun alat-alat transportasi modern menjadi bukti pemerintah mengelola dana pajak dengan baik,” katanya.

Sehingga, dengan digalakannya kesadaran akan pajak ini diharapkan Indonesia akan menuju kesejahteraan yang selama ini diharapkan. Slogan ‘Lunasi Pajaknya Awasi Pengunaannya’ tidak hanya suara dan gaungnya semata yang nyaring.

“Namun bisa benar-benar terwujudkan bahwa pajak menjadi pendapatan utama negara yang diperuntukkan dan dikelola dengan transparan dan akuntabel bagi kepentingan masyarakatnya sendiri,” tegas Harris.

Harris kembali mencontohkan, salah satu penerimaan PAD tertinggi dari sektor pajak kendaraan bermotor. Bahkan, di sektor ini, kesadaran masyarakat Jabar dalam membayar pajak kendaraan bermotor sangat tinggi.

“Sebagai apresiasi pemerintah provinsi, infrastruktur jalan diperbaiki. Jadi sangat jelas, lanjutnya, optimalisasi PAD harus nampak manfaatnya bagi masyarakat seperti infrastruktur yang kian baik.

“Jadi hasil yang dipungut dalam optimalisasi PAD ini nanti kita dikelola secara transparan. Dari kita untuk kita juga yang dikembalikan dalam bentuk pembangunan di lingkungan maupun berbagai sektor,” pungkasnya. (adv)