idris dan imam di acara debat
KOMPAK : Paslon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2, Mohammad Idris-Imam Budi Hartono saat debat publik perdana yang difasilitasi KPU Kota Depok di salah satu stasiun swasta nasional, Minggu (22/11). FOTO : ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kendati masa bakti Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2015-2021 berakhir 16 Februari. Namun, Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Pilkada Depok 2020 belum juga mendapatkan kabar ikhwal pelantikan mereka.

“Sampai hari ini, saya sebagai Wakil Walikota Terpilih pada Pilkada Depok 2020 belum mendapatkan informasi, terhadap rencana pelantikan,” kata Imam Budi Hartono kepada Radar Depok, Senin (15/02).

Pendamping Walikota Terpilih Mohammad Idris ini pun mengaku belum tahu apakah pelantikan akan berlangsung di Bandung atau secara virtual. Sebab, ia tidak mendapatkan informasi sama sekali perihal tersebut.

“Padahal memang dari masa jabatan pak walikota dan wakil wali kota periode 2015-2020 harusnya sudah berakhir besok,” bebernya.

Pria yang juga Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok itu mengungkapkan, sebagai calon terpilih, Imam bersama Idris tentu sangat berharap ada kepastian terkait jabatan tersebut.

“Kalau saya sebagai calon sih harusnya ada satu informasi yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri terhadap kapan akan dilantiknya dan mengapa misalkan tidak dilakukan pelantikan setelah berakhirnya masa jabatan dari periode sebelumnya,” ungkapnya.

Suami Dari Etty Maryati Salim ini menambahkan, pihaknya sendiri sudah menyiapkan segala sesuatu terkait pelantikan, baik pakaian dan atribut atribut pelantikan lainnya.

“Sudah jadi semuanya, tinggal dipakai saja menunggu waktu pelantikan,” ujarnya.

Imam pun berharap, ada kejelasan terkait hal itu. Hal ini penting karena khawatir memunculkan potensi kekosongan bila tak ada pelantikan untuk memulai pekerjaan memimpin roda pemerintahan kota Depok.

“Doakan saja yang terbaik mudah-mudahan untuk pelantikan wali kota dan wakil wali kota agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan yang berkepanjangan sehingga akan menghambat terjadinya proses pembangunan di Kota Depok,” tuturnya

Sementara, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Nana Shobarna  mengaku hal tersebut di luar kapasitasnya. Sebab, sudah bukan kewenangan dari KPU Kota Depok.

“Untuk pelantikan ada di ranah DPRD dan Departemen Dalam Negeri. Tugas kami di KPU Kota Depok telah selesai setelah menyerahan SK penetapan ke DPRD,” kata Nana. (cky)

 

Editor/Jurnalis : Ricky Juliansyah