Beranda Metropolis Indeks Kemiskinan Depok Terbaik Se-Jabar Walupun Garis Kemiskinan Tinggi

Indeks Kemiskinan Depok Terbaik Se-Jabar Walupun Garis Kemiskinan Tinggi

0
Indeks Kemiskinan Depok Terbaik Se-Jabar Walupun Garis Kemiskinan Tinggi
MENGHARAP BANTUAN : Sejumlah pengemis menduduki trotoar di kawasan Jalan Margonda Raya mengharapkan belas kasih masyarakat, beberapa waktu lalu. DOKUMEN RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Pandemi Covid-19 benar-benar membombardir perekonomian Kota Depok. Faktanya, sepanjang Virus Korona masuk  Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok mencatat adanya peningkatan kemiskinan yang signifikan. Bahkan, Depok menjadi yang tertinggi garis kemiskinannya. Namun, masih menjadi yang terbaik di Jawa Barat ketimbang kota lain.

Kepala BPS Kota Depok, Mufti Swaghara menjelaskan, aspek kehidupan di Kota Depok telah mengalami perubahan, yang dipicu akibat pandemik COVID-19 yang masih terus melanda. Bahkan, pandemik mengubah aspek sosial, kesehatan, hingga ekonomi. “Perubahan kondisi dapat terlihat dari salah satu indikator sosial, yakni indikator kemiskinan di Kota Depok yang mengalami peningkatan,” ujar Mufti, Depok, Rabu (17/2).

Sebagai tolok ukur, pada 2019 kemiskinan makro di Kota Depok sebesar 2,07 persen atau sekitar 49,35 ribu jiwa, dengan garis kemiskinan per kapita per bulan Rp644.860. Dia menilai, garis kemiskinan di Depok merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Sementara, indeks kedalaman kemiskinan di Kota Depok sebesar 0,24 atau terbaik se-Jawa Barat. Sedangkan, indeks keparahan kemiskinannya sebesar 0,04 dan masih terbaik se-Jawa Barat.

“Bisa disimpulkan pada 2019, kemiskinan di Kota Depok berada pada level terbaik se-Jawa Barat, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas. Meskipun garis kemiskinannya terbesar,” kata Mufthi.

Mufti menuturkan, pada 2020 pandemik telah mengubah kondisi kemiskinan di Kota Depok. Indikator kemiskinan pada 2020 mengalami peningkatan menjadi 2,45 persen atau sekitar 60,43 ribu jiwa, sedangkan sebelumnya pada 2019 sebesar 2,07 persen.

Mufti menilai, walaupun Kota Depok mengalami peningkatan kemiskinan, namun hal itu dinilai wajar. Hal itu mengingat Depok masih melakukan resesi ekonomi yang terjadi, sebagai dampak terjadinya pandemik berkelanjutan.

“Kemiskinan di Kota Depok secara kualitas masih tetap menjadi yang terbaik di Jawa Barat, indeks kedalamannya tetap terbaik di angka 0,29, sedangkan indeks keparahan kemiskinannya juga tetap yang terbaik dengan nilai 0,06 di Jawa Barat,” ucap dia.

Mufti mengatakan, meskipun Kota Depok sebagai kota termahal di Jawa Barat, namun kemiskinannya terbaik. Hal itu dapat dilihat dari biaya untuk bisa hidup dengan layak di Kota Depok itu paling mahal se-Jawa Barat.

Bila dibandingkan, seseorang yang kesehariannya hidup di Kota Banjar dalam sebulan hanya memerlukan biaya Rp344.363, untuk dapat hidup dengan dasar minimal yang layak. Namun di Kota Depok untuk standar minimal layak bisa hidup sehari-hari, membutuhkan biaya Rp688.194 per orang tiap bulannya.

“Kenapa alasannya membandingkan dengan Kota Bajar?. Yaitu karena Depok paling tinggi, sehingga dapat dibandingkan dengan kota manapun di Jawa Barat,” jelas Mufti.

Jauh sebelumnya, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok berupaya merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurut data yang dihimpun, sampai dengan 2019, target yang telah dicapai yakni sebesar 80 persen.”Kami memiliki beberapa program yang masuk RPJMD dan saat ini terus kami kejar agar capaian bisa maksimal. Sampai dengan 2019, target yang dicapai, kurang lebih 80 persen,” ujar Kepala Disnaker Kota Depok, Manto Jorghi, Kamis (1/10/2020).

Menurut Manto, adapun beberapa program yang telah dicanangkan antara lain peningkatan kompetensi usia kerja, peningkatan perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan tenaga kerja, serta program transmigrasi yang merupakan program turunan dari pemerintah pusat.

Isu strategis RPJMD yang ada keterkaitan dengan Disnaker Depok adalah masalah kemiskinan dan pengangguran. Pihaknya memiliki program-program untuk memecahkan masalah tersebut. “Misalnya, melalui kegiatan bursa kerja 2019. Untuk 2020, karena pandemi Covid-19, kami menggantinya dengan Bursa Kerja Online (BKOL),” jelas Manto.

Namun demikian, lanjut Manto, masih terdapat kendala untuk memuluskan program pengentasan pengangguran. Yaitu peluncuran kegiatan Bursa Kerja Khusus (BKK).

“Pandemi Covid-19, menjadi salah satu alasan program ini belum di-launching. Program BKK ini diharapkan bisa menekan angka pengangguran di Kota Depok. Jika situasi memungkinkan, akan kami kejar di tahun 2021,” pungkas Manto.(rd)

Editor : Fahmi Akbar