Minggu, Maret 7, 2021
Beranda Utama Jumat Depan Idris-Imam Dilantik

Jumat Depan Idris-Imam Dilantik

0
Jumat Depan Idris-Imam Dilantik
TANDATANGANI: Walikota Depok, Mohammad Idris menandatangani surat serah terima jabatan, disaksikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Depok, Sri Utomo yang ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Walikota Depok, di Lantai 2 Balaikota Depok, Rabu (17/2). FOTO: ISTIMEWA

Sri Utomo Resmi Plh Walikota Depok

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan pelantikan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 dilakukan secara serentak dan bertahap. Pelantikan serentak tahap pertama dilakukan bagi 122 daerah pada Jumat 26 Februari 2021.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tentang Pilkada, mengutamakan semangat keserentakan. Pihaknya memastikan pelantikan dilaksanakan secara serentak dan bertahap.

Akmal menyebutkan, keserentakan tahap awal akan dilakukan pelantikan pada Jumat (26/2) bagi 122 daerah peserta Pilkada Tahun 2020 yang tidak menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi, di antaranya Kota Depok. Itu artinya, Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih yakni Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono akan dilantik pada Jumat (26/2) mendatang.

Kemudian menyusul 50 kepala daerah akan segera dilantik, karena pengajuan sengketanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami memperkirakan kurang lebih 50, jadi dengan demikian ada 170 daerah yang kepala daerahnya nanti akan dilantik akhir Februari ini,” ungkap Akmal kepada wartawan.

Akmal melanjutkan, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 akan dilakukan pascaputusan sengketa dari MK. Kemudian ditambah dengan daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Maret dan April 2021.

“Untuk mereka yang sengketanya berlanjut di MK, yang nanti akan diputuskan pada 24 Maret, ditambah mereka sebanyak 13 daerah yang habis di bulan Maret, ditambah dengan 17 (daerah) yang habis di bulan April, akan dilantik di akhir April. Kemudian pada Mei ada 11 daerah dan Juni 17 daerah, itu akan dilantik nanti di akhir Juni, atau ada pilihannya Juni atau 1 Juli,” terangnya.

Akmal meminta kepala daerah dan penyelenggara Pemilu untuk mempercepat proses penetapan hasil Pilkada, agar terjadi keserentakan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Hal ini dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan, dimasa pandemi tetap berjalan.

“Sekali lagi kami mengimbau kepada gubernur, KPUD, kemudian juga DPRD untuk segera mempercepat proses di masing-masing tahapan. Kita membangun keserentakan ini adalah amanat UU. Kita melaksanakan ini sebagai langkah untuk memerangi Covid-19 agar jangan terlalu banyak kegiatan-kegiatan di daerah,’’ tegas Akmal.

Akmal lantas menegaskan, pelantikan kepala daerah yang dilakukan secara serentak dan bertahap dilaksanakan secara virtual dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  “Mengingat, pelaksanaan pelantikan dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19,” tandas Akmal.

Terpisah, Walikota Depok, Mohammad Idris menandatangani surat serah terima jabatan, dan disaksikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Depok, Sri Utomo yang ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Walikota Depok, di Lantai 2 Balaikota Depok, Rabu (17/2).

Plh Walikota Depok, Sri Utomo mengatakan, berdasarkan keputusan dan ketentuan Kemendagri, untuk menghindari kekosongan kepala daerah, maka Sekda yang menjabat sebagai Plh Walikota. “Kemendagri menunjuk Sekda menjadi Plh Walikota karena dinilai lebih memahami situasi dan kondisi daerah tersebut,” tuturnya kepada Harian Radar Depok, Rabu (17/2).

Lebih lanjut, Sri mengatakan Plh Walikota tidak memiliki program. Karena waktunya singkat, kurang lebih 14 hari, tugasnya adalah melaksanakan kegiatan sehari-hari.

“Namanya kan pelaksana harian, jadi tidak ada program. Hanya melaksanakan kegiatan sehari-hari yang tidak menyangkut kebijakan strategis,” sambungnya.

Kegiatan sehari-hari yang akan dilakukan selama menjabat adalah seperti melaksanakan program rutin harian yang telah disusun sebelumnya, menerima tamu, merapatkan koordinasi, dan sebagainya.

Sementara itu, Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, Plh merupakan amanat pejabat yang ditugaskan kepada pimpinan kepala daerah, guna mengisi kekosongan jabatan yang ada.

“Ini tidak hanya sekedar pelimpahan jabatan, namun juga amanat untuk menjalankan tugas,” tuturnya.

Plh Walikota Depok juga diingatkan agar tetap melaksanakan persiapan anggaran tahun 2022 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Selain itu, untuk masalah Covid-19 juga masih perlu dapat perhatian lebih. Jangan kendor atasi pandemi ini,” pungkas Idris. (dis/jpc/net)

 

Jurnalis: Putri Disa

Editor: M. Agung HR