Kamis, Maret 4, 2021
Beranda Metropolis Kemenkes Parah, Enam Bulan Insentif Nakes Depok Mandek

Kemenkes Parah, Enam Bulan Insentif Nakes Depok Mandek

0
Kemenkes Parah, Enam Bulan Insentif Nakes Depok Mandek
Kepala Dinkes Kota Depok, Novarita

RADARDEPOK.COM – Nasib Tenaga Kesehatan (Nakes) di tengah pandemi Covid-19 sangat memprihatinkan. Keladinya, sudah berjuang merawat pasien terpapar virus mematikan, nakes di Kota Depok hingga kini belum juga menerima dana insentif. Bila dihitung-hitung sudah enam bulan nakes belum menerima ‘gaji’ sejak September 2020.

Salah satu Nakes Kota Depok, Ivona Rosari mengatakan, belum mendapatkan insentif dari penanganan pasien Covid-19 sejak September 2020. Namun, memang akhir-akhir ini belum dapat. “Sebelumnya sudah dapat, terakhir dapat pada Agustus 2020 kalau tidak salah,” tuturnya kepada Harian Radar Depok, Senin (22/2).

Dia mengatakan, setelah Agustus 2020 sampai sekarang belum mendapat insentif lagi. Namun, dia sudah mengajukan syarat untuk mendapatkan insentif. “Baru dikirim seminggu yang lalu. Syaratnya ada banyak. Begitu juga laporan per bulannya, ngapain saja,” jelasnya.

Menurutnya, bicara cukup atau tidak cukup dengan jumlah Rp5 juta yang di dapat dari insentif yang diberikan, dia merasa bersyukur dengan apa yang didapat. Karena, kalau bicara cukup atau tidak tidak ada habisnya. “Kalau saya niatnya ikhlas membantu pasien Covid-19. Yang penting kami minta doanya agar para Nakes diberikan kesehatan selalu,” ungkapnya.

Nakes yang menangani pasien Covid-19 lainnya, Elly Kurnia mengaku hal yang sama, mendapat insentif terakhir kali pada Agustus 2020. “Waktu itu yang turun kalau tidak salah sekitar Rp5 juta. Tapi saya juga tidak ingat, karena masuk begitu saja,” lanjutnya.

Dia berharap, dana insentif yang turun bisa setiap bulan. Karena, saat insentif masuk, uangnya akan dibagi lagi kepada rekan yang tidak dapat atau tidak lolos pengajuan. “Kami berbagi dengan yang lain, bagi-bagi kepada yang tidak dapat dan tidak masuk di persyaratan. Seperti supir ambulan,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Novarita mengungkapkan, memang benar para nakes Covid-19 belum mendapatkan insentif sejak September 2020. “Bukan hanya Kota Depok saja, di wilayah lain juga sama,” tuturnya kepada Harian Radar Depok, Senin (22/2).

Lebih lanjut, dia mengatakan, nakes yang mendapat insentif Covid-19 adalah para dokter dan perawat saja. Sopir ambulan dan lainnya yang terlibat dalam penanganan Covid-19 tidak bisa mendapat insentif. “Yang dapat hanya dokter dan perawat saja,” lanjutnya.

Novarita menjelaskan, alur nakes untuk mendapatkan insentif adalah membuat laporan yang menyatakan benar atau tidaknya nakes tersebut merawat pasien Covid-19. Dan diajukan ke Dinkes beserta syarat lainnya. Dari Dinkes Kota Depok, baru akan diajukan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. “Dari Kemenkes nanti uangnya ke kas daerah dulu. Dan baru di transfer ke rekening nakesnya masing-masing,” jelasnya.

Menurutnya, apabila uang dari pusat sudah masuk ke kas daerah, akan segera di salurkan kepada para nakes sesuai dengan hak mereka masing-masing. “Jadi, kami menunggu dari pusat. Kalau sudah ada kami akan langsung berikan,” terangnya.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menjelaskan, pemerintah pusat terus berkoordinasi terkait insentif untuk tenaga kesehatan agar segera mendapatkannya. “Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar insentif bisa diberikan kepada tenaga kesehatan,” kata Wiku, belum lama ini.

Dia menambahkan, fasilitas kesehatan juga harus mempersiapkan semua persyaratan administrasi yang diperlukan untuk diberikan kepada dinas kesehatan setempat. Hal ini menurutnya berguna untuk kelancaran pencairan insentif tersebut.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin (BGS) menceritakan, bagaimana rumitnya sistem pembayaran insentif nakes. “Di daerah ada anggaran gantung. Itu dicatat di Kemenkeu. Kami sudah beberapa kali ke Kemendagri, kami kesulitan untuk mendorong kepala daerah menyelesaikan (pembayaran),” katanya saat Rapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta.

Adapun pembayaran insentif tersebut sudah dibayarkan sampai November 2020. Namun hingga saat ini, pembayaran untuk bulan Desember belum juga dilakukan. BGS menjelaskan terkait perkara tersebut. “Untuk Desember, diajukan ke Januari, kita masih menunggu anggaran 2021. Insha Allah, saya sudah sampaikan ke Menkeu, agar bisa dibayarkan untuk Desember,” katanya.

Melihat keruwetan ini, dia sudah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan agar pembayaran insentif tahun ini dilakukan langsung dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk menghindari perbedaan pencairan.(rd/dis)

Jurnalis : Putri Disa

Editor : Fahmi Akbar