Sabtu, Maret 6, 2021
Beranda Utama Pelantikan Idris-Imam Ditangan Jokowi, Pemkot Depok Sudah Usulkan ke Jabar

Pelantikan Idris-Imam Ditangan Jokowi, Pemkot Depok Sudah Usulkan ke Jabar

0
Pelantikan Idris-Imam Ditangan Jokowi, Pemkot Depok Sudah Usulkan ke Jabar
Kepala Bagian Pemerintahan Dan Kerja Sama Setda Kota Depok, Muchsin Mawardi

RADARDEPOK.COM – Sebenarnya 7 hari lagi seharusnya Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih dilantik. Tapi hingga kemarin (7/2), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum juga memberikan infromasi acara sakral tersebut. Padahal, sejauh ini Pemerintah Kota Depok sudah mneyerahkan berkas pelanrikan ke Biro Umum Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Kepala Bagian Pemerintahan Dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Depok, Muchsin Mawardi mengatakan, seluruh berkas pelantikan sudah diserahkan kepada Biro Umum Provinsi Jawa Barat.

“Kalau secara normatif, berkas sudah semua ke provinsi. Ini karena ada 4 kabupapaten dan 1 kota yakni Kota Depok yang tidak ada masalah di Mahkamah Konstitusi (MK),” jelasnya kepada Harian Radar Depok, Minggu (7/2).

Dia menambahkan, berkas di biro tersebut sudah diteruskan kepada Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) baik berkasi fisik maupun digital melalui upload. Untuk hasil penetapan rencana pelantikan, menunggu kebijakan dari kementrian yang bersangkutan. “Jadi tinggal kebijakan kemendagri saja untuk waktu pelantikannya. Semua kebijakan di Kemendagri,” bebernya.

Sampai saat ini, lanjut Muchsin, belum ada info terbaru mengenai tanggal pelaksanaan maupun apabila ada penundaan jadwal pelantikan kepala daerah. “Saya belum dapat info lagi,” lanjutnya. Menurutnya, jika melihat dari Akhir Masa Jabatan (AMJ) kepala daerah, pelantikan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 dan serentak di beberapa daerah lainnya.  “Jadi sebetulmya tinggal kebijakan Kemendagri, khususnya dirjen otonomi daerah (otda),” katanya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Nana Shobarna menuturkan, perihal pelantikan bukanlah termasuk ranah dan bagian kegiatan dari pihaknya.  “Saya perlu luruskan, pelantikan bukan menjadi ranah dan domain kegiatan kami,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nana menerangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lah yang memiliki wewenang. Dan ranah pelaksanaan pelantikan tersebut untuk mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada Kemendagri melalui Gubernur Jawa Barat. “Kami tidak tahu menahu karena sudah bukan domain tugas kami,” terangnya.

Terpisah, Radar Depok telah menghubungi Ketua DPRD Kota Depok, Yusuf Syahputra melalui telepon genggam. Tetapi, tidak ada tanggapan.

Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) hingga saat ini belum menentukan jadwal pelantikan kepala daerah pemenang Pilkada Serentak 2020. Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, pihaknya hanya ingin memastikan bahwa kepala daerah langsung bisa bekerja usai dilantik nanti. “Saya belum bisa pastikan jadwalnya. Harapan kami pada 17 Februari semua kepala daerah terpilih sudah dilantik, kecuali yang masih bersengketa,” kata Akmal, usai bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (5/2) malam. Soal kepastian jadwal pelantikan, Menteri Dalam Negeri menurutnya masih mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo.

Pihaknya berharap, pelantikan sudah digelar sebelum 17 Februari karena tanggal tersebut adalah akhir masa jabatan kepala daerah yang dilantik pada 2016 lalu. “Kami ingin menghindari terlalu banyak penjabat kepala daerah,” ujar Akmal.

Soal teknis pelantikan, pihaknya juga mewacanakan pelantikan kepala daerah secara virtual oleh gubernur untuk menghindari kerumunan. Jadi, kepala daerah yang dilantik berada di balai kota masing-masing daerah, sementara gubernur melantik dari tempat berbeda.   “Kami wacanakan pelantikan kepala daerah serentak secara virtual untuk menghindari kerumunan, hal itu tidak melanggar undang-undang,” ucap dia.

Desember 2020 lalu, 270 daerah menggelar pilkada serentak, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dari jumlah itu, Mahkamah Konstitusi (MK) meregistrasi 132 permohonan gugatan hasil sengketa pilkada. Dari 132 gugatan yang telah diregistrasi, terdapat tujuh permohonan perkara sengketa pilkada level gubernur/wakil gubernur. Lalu, 112 permohonan gugatan hasil Pilkada bupati/wakil bupati dan 13 permohonan perselisihan Pilkada walikota/wakil walikota.(rd/daf)

Jurnalis : Daffa Syaifullah

Editor : Fahmi Akbar