Kepala Disdukcapil Kota Depok
Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widiyatti. FOTO: PUTRI/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan akan mengganti dokumen kependudukan warga, yang rusak atau pun hilang akibat banjir. Serta menjamin tidak ada pungutan dalam penggantian dokumen.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  (Disdukcapil) Kota Depok, Nuraeni Widiyatti mengatakan, akan mempermudah korban bencana banjir yang ingin mengurus dokumennya yang rusak atau hilang.

“Kami sudah berkoordinasi dengan kelurahan, agar mendata siapa saja yang dokumen kependudukannya rusak atau hilang akibat banjir,” tutur Nuraeni kepada Radar Depok, Selasa (23/2).

Ia menilai, banjir yang terjadi di Kota Depok tidak terlalu mengkhawatirkan, seperti di kota-kota lainnya, yang ketinggian airnya sampai parah.

“Alhamdulillah di Depok banjirnya tidak terlalu tinggi. Jadi, saya rasa banyak yang menyimpan dokumen di atas lemari atau apa. Sehingga tidak rusak,” ujarnya.

Biasanya warga akan teliti dokumen setelah bencana banjir sudah selesai. Kalau saat masih banjir dan pascabanjir, warga masih sibuk membersihkan rumah dan memikirkan perabotan lainnya. “Kemungkinan nanti kalau selesai dan sudah lama, baru sadar dokumen apa saja yang hilang atau rusak,” lanjutnya.

Nuraeni menambahkan, bagi warga yang memang ingin mengganti dokumen kependudukan hilang atau rusak, bisa langsung datang ke kelurahannya masing-masing. “Langsung saja datang ke kelurahan masing-masing untuk ganti dokumen kependudukannya,” sambungnya.

Penggantian dokumen kependudukan selain Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), bisa langsung diurus di kelurahan.

“KTP juga biasanya kan jarang ada yang rusak karena banjir. Kebanyakan KTP disimpan di dompet, dan dompet jadi barang pertama yang diamankan saat banjir,” ucapnya.

Nuraeni menegaskan bahwa perbaikan dokumen kependudukan dan kepengurusan dokumen kependudukan tidak ada yang mengeluarkan biaya sama sekali.

“Jadi, hati-hati ada pungli. Tidak ada biaya untuk pembuatan dokumen kependudukan,” pungkasnya. (rd/dis)

 

Jurnalis: Putri Disa

Editor: M. Agung HR