Kamis, Maret 4, 2021
Beranda Utama SE Kapolri Bikin Angin Segar Buat Pengkritik

SE Kapolri Bikin Angin Segar Buat Pengkritik

0
SE Kapolri Bikin Angin Segar Buat Pengkritik
Pakar Hukum dari Universitas Parahayangan Bandung, Profesor Asep Warlan Yusuf

RADARDEPOK.COM – Di tengah gonjang–ganjing masyarakat  ikhwal ucapan Presiden Joko Widodo yang meminta dirinya dikritik. Kapolri Jendral Sigit Prabowo langsung menerbitkan Surat Edaran (SE) yang megatur tatacara pelaksanaan penyelesaian permasalahan  UU ITE, yang terjadi di masyarakat.

Salah satu poin penting dari 11 poin yang termasuk dalam surat bernomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu adalah terlapor kasus UU ITE tidak akan ditahan, jika yang bersangkutan sudah melayangkan permohonan maaf.

Menanggapi adanya surat edaran Kapolri, Pakar Hukum dari Universitas Parahayangan Bandung, Profesor Asep Warlan Yusuf mengatakan, SE tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Sebab, isi dari SE itu tidak merubah isi dari Pasal UU ITE yang berlaku di Indonesia.

“SE Kapolri ini tidak mengubah pasal UU ITE, akan tetapi lebih kepada diskresi berupa pedoman bagi anggota Polri dalam melakukan  penegakan UU ITE itu sendiri,” katanya kepada Harian Radar Depok, Selasa (23/2).

Dia mengaku, mendukung hadirnya SE ini di tengah kerancuan masyarkat dengan adanya UU ITE yang dianggap banyak terdapat pasal karet di dalamnya.  Terlebih, masyarakat takut untuk melontarkan kritik dengan adanya undang–undang ini. “Semangat dari SE ini ingin mengatakan bahwa UU ITE Jangan didayagunakan untuk membungkam orang yang kritis kepada pemerintah, akan tetapi juga tidak menghilangkan tatakrama sehingga melindungi martabat orang,” bebernya.

Menurutnya, dengan adanya SE ini, penerapan pidana dalam UU ITE tidak menjadi opsi satu–satunya atau opsi utama dalam penyelesaian masalah hukum. Sehingga pada prakteknya nanti, pihak kepolisian harus mengutamakan upaya mediasi dalam menyelesaikan persoalan UU ITE.

Jadi polisi punya peran penting  untuk menyelesaikan masalah UU ITE lewat jalur mediasi atau perdamaian, khususnya pada kasus privat antara satu pihak dengan pihak yang lain. “Terkecuali kasus itu sifatnya SARA, atau menyinggung kepentingan publik dan keamanan negara, barulah boleh dilakukan dengan upaya pidana hingga ke tingkat perisdangan,” tegasnya.

Perlu diketahui, terkait penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran. Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu diteken Kapolri pada 19 Februari 2021.

Melalui surat itu, Kapolri meminta seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dalam penerapan UU ITE. Namun, Sigit meminta jajarannya mengedepankan edukasi dan langkah persuasif dalam penanganan perkara UU ITE.

Ada 11 poin dalam surat tersebut, salah satunya mengatur bahwa penyidik tidak perlu melakukan penahanan terhadap tersangka yang telah mminta maaf. “Dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif,” tulis Kapolri dalam SE tersebut.(rd/dra)

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar

Editor : Fahmi Akbar