ASN PPBJ Online
FOKUS : Jajaran ASN Pemkot Depok sedang menjalani pelatihan keahlian pengadaan barang/jasa guna mendapat sertifikasi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) di Bandung, Jawa Barat. FOTO: ARNET/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Tingkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola barang dan jasa, Pemerintah Kota Depok mengirim sejumlah pejabat lurah dan non lurah di Kota Depok untuk mengikuti ujian sertifikasi keahlian Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) di Bandung, Jawa Barat.

“Lurah yang mengikuti ujian sertifikasi PPBJ di Bandung hari ini, adalah mereka yang belum memiliki sertifikasi PPBJ,” kata Kepala BKPSDM Kota Depok, Supian Suri kepada Radar Depok.

Dirinya menjabarkan, ada 45 peserta dari Kota Depok yang mengikuti ujian sertifikasi PPBJ di Bandung serta akan mengirimkan 45 peserta untuk gelombang kedua. Jadi pelatihan berjalan secara pergelombang, mengingat saat ini sedang pandemi agar tidak terjadi kerumunan.

“Total ada 90 orang ASN Depok yang menjani PPBJ ini, kita berharap semua lulus dengan hasil yang maksimal,” harapnya.

Diketahui, tahun 2021 Kelurahan se-Kota Depok kembali mendapatkan bantuan dana kelurahan dari APBD Kota Depok sebesar Rp2,75 Miliar. Dana tersebut diperuntukkan kelurahan untuk peningkatan SDM melalui kegiatan sosialisasi dan kegiatan pembangunan infrastruktur kelurahan berupa peningkatan jalan lingkungan atau rehabilitasi saluran air (drainase).

Terkait fungsi PPBJ, Direktur Sertifikasi Profesi LKPP Fendy D Saputra, menerangkan, sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021, pasal 74A ayat (6) yang berbunyi, Personel Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa. Kemudian, ayat (7) mengatur bahwa dalam hal personel lainnya belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ wajib memiliki sertifikat tingkat dasar/level 1.

“Inilah mungkin yang menjadi alasan mengapa lurah se Depok saat ini mengikuti ujian sertifikasi PBJ, agar mereka memiliki sertifikasi PBJ saat melaksakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah  menggunakan dana kelurahan yang bersumber dari APBD Depok,” jelas Fendy.

Lurah atau pejabat pemerintah lainnya yang melakukan pengadaan barang atau jasa, dan tidak memiliki sertifikasi kompetensi atau sertifikat pengadaan barang atau jasa tingkat dasar atau level 1, sesuai pasal 74A ayat (7), secara subjektif pejabat yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan.

“Jika dikaitkan dengan KUH Perdata di pasal 1320, syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya adalah cakap. Jika syarat cakap tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan,” ujarnya.

Disampaikannya, Hal tersebut yang mempengaruhi, setiap institusi pemerintah menugaskan personelnya untuk mengikuti ujian sertifikasi. LKPP sendiri melaksanakan ujian sertifikasi setiap hari di laboratorium komputer LKPP. Namun demikian, LKPP juga  bekerjasama dengan instansi lain, seperti LPPBJ untuk melaksanaan ujian sertifikasi Dasar PBJ.

“Ujian sertifikasi PBJ dilakukan diluar LKPP dengan cara bekerjasama dengan instansi lain/LPPBJ yang membutuhkan. Kami juga melayani ujian sertifikasi PPBJ setiap hari di laboratorium kami. Dan ini tidak dipungut biaya atau gratis,” tutup Fendy. (rd/arn)

 

Jurnalis: Arnet Kelmanutu

Editor: M. Agung HR