TERPILIH : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Faizin (Kiri) saat menghadiri Muscab DPC PKB Kota Depok di Kantor Sekretariat PKB Kota Depok di Jalan Boulevard GDC, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Minggu (7/3). FOTO : RICKY/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sukses menduduki kursi DPRD Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019,  M. Faizin kembali menunjukan tajinya dengan menahkodai DPC PKB Kota Depok periode 2021-2026 usai ditunjuk pengurus DPP dalam Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar secara virtual di Kantor Sekretariat PKB Kota Depok di Jalan Boulevard GDC, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Minggu (7/3).

Diketahui,berdasarkan hasil Muscab tersebut susunan pengurus di antaranya, Dewan Syuro K.H Zainuddin Maksum, Sekretaris Dewan Syuro K.H Moh. Abduh, Ketua M. Faizin, Sekretaris Iwan Setiawan dan Bendahara Mustofa.

“Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT, atas jabatan ini. Terima kasih kepada Ketua Umum kami, Gus Ami (Muhaiminin Iskandar) pengurus DPP, DPW dan dewan syuro serta segenap pengurus DPC yang memberikan kepercayaan dan amanah ini kepada saya,” tutur Bang Faiz –sapaannya- kepada Radar Depok.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar ini mengatakan, jabatan tersebut merupakan amanah dan tanggungjawab yang harus dipikul. Sehingga, dia, memohon doa dan dukungannya dari seluruh kader PKB di Kota Depok.

“Kedepan, kami bersama pengurus baru akan melakukan konsolidasi dengan seluruh struktur di DPC, DPAC, ranting hingga anak ranting guna membesarkan serta mengibarkan panji PKB di Kota Depok,” ucap Bang Faiz.

Sementara, Ketua Demisioner DPC PKB Kota Depok, Selamet Riyadi mengungkapkan, hasil Muscab ini berdasarkan hasil Muktamar PKB di Bali nomor 1 tahun 2019, bahwa seluruh Ketua wilayah dan kabupaten/kota diusulkan DPW kepada DPP.

“Sementara yang memiliki kewenangan penuh (untuk memutuskan.red) adalah DPP, terkait calon-calon ketua periode setelah saya. Dengan keputusan itu, kami akan fatsun terhadap keputusan itu. Ini serentak di laksanakan se-Jabar,” kata Selamet.

Selanjutnya, kata Selamet, program-program yang akan dikerjakan selanjutnya adalah bagaimana memenangkan PKB di 2024. Kemudian, di era kepemimpinannya mendapat satu kursi DPRD Jabar dan tiga kursi DPRD Kota Depok.

“Harapan saya sebagai ketua demisioner kepada pengurus baru dapat lipatgandakan kursi yang didapat, bisa enam atau tujuh kursi,” ucap Selamet.

Di tempat yang sama, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Tati Rachmawati mengucapkan selamat atas terpilihnya Bang Faiz. Ia pun berharap pengurus baru periode 2021-2026 tersebut dapat mengakomodir semua, baik internal maupun eksternal.

“Untuk ketua terpilih pun harus lebih intensif melakukan komunikasi dengan seluruh elemen yang ada di partai,” kata Tati.

Ia pun meminta agar pengurus periode 2021-2026 tersebut dapat lebih meningkatkan sinergitas dengan pengurus Nahdlatul Ulama (NU), serta memegang teguh prinsip-prinsip NU.

“Semoga PKB Kota Depok semakin besar dan memberikan manfaat bagi seluruh warga,” ucap Tati.

Masih  di tempat yang sama, Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi mengarapkan pengurus baru dapat bersinergi. Sebab, partai tidak bisa dibangun sendiri, tetapi harus dibangun bersama-sama semua komponen.

“Kedua, bisa bersinergi dengan NU. Karena PKB tidak lepas dari NU berkaitan dengan upaya menjaga akidah ahlu sunnah wal jamaah, yang ketiga bersinergi dengan rakyat,” kata Babai.

Sesuai dengan pidato Gus Ami, sambung Babai, terkait politik kehadiran, di mana PKB harus hadir di semua sendi masyarakat dan setelah itu bersinergi dengan pemerintah atau eksekutif.

“Sehingga, mendorong ide atau gagasan PKB untuk bisa diperjuangkan dilaksanakan oleh pemerintah,” sambung Babai.

Politikus senior Kota Depok ini pun mencontohkan, yang saat ini menjadi tugas seluruh kader PKB di seluruh fraksi di Jabar dan Indonesia, yakni mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Pesantren.

“Kemudian, sudah ada contoh di Jawa Timur, ada kartu mengaji yang didalamnya ada insentif untuk guru ngaji.  Itu merupakan suatu contoh sinergitas Fraksi PKB melalui PKB ide-ide itu agar bisa disinergikan dengan eksekutif atau pemerintah,

Di pusat, Babai menambahkan, sudah terjalin sinergi yang baik antara PKB dengan pemerintahi, seperti lahirnya Hari Santri Nasional, lahirnya Undang-undang Pondok Pesantren dan anggaran pendidikan 20 persen.

“Hal ini  menjadi suatu bukti bahwa PKB mewarnai perjalanan bangsa dengan adanya sebuah regulasi yang  mengarah kepada penataan umat beragama, khususnya bagi umat Islam,” pungkasnya. (cky)

 

Editor/Jurnalis : Ricky Juliansyah