Beranda Metropolis BPJS Kesehatan Ajak Stakeholder JKN-KIS Suarakan Aspirasinya

BPJS Kesehatan Ajak Stakeholder JKN-KIS Suarakan Aspirasinya

0
BPJS Kesehatan Ajak Stakeholder JKN-KIS Suarakan Aspirasinya
KONFERENSI PERS: BPJS Kesehatan saat menggelar Konferensi Pers Kock Off BPJS Kesehatan Mendengar, Senin (8/3). FOTO: ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Guna membangun ekosistem program JKN-KIS yang ideal, BPJS Kesehatan berupaya mengoptimalkan sinergi dengan lintas sektoral dengan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemberi kerja, asosiasi fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemberi kerja, asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pakar, dan juga stakeholder lainnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya mengoptimalkan sinergi dengan semua stakeholder guna menjaring berbagai masukan dan saran yang konstruktif dari para stakeholder. “Maka dari itu, BPJS Kesehatan menciptakan program BPJS Kesehatan Mendengar,” tuturnya dalam Konfrensi Pers Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar, Senin (8/3).

Lebih lanjut, BPJS mengadakan program ini untuk membantu untuk menjadi bahan kebutuhan agar dijadikan evaluasi, masukan, serta acuan dalam mengelola program JKN-KIS lima tahun ke depan.  Bahkan, tidak menutup kemungkinan apabila suara dari mereka akan menjadi sasaran strategis jangan panjang BPJS Kesehatan.

“Dalam pelaksanannya, kami menggunakan tiga metode, yaitu melalui pertemuan offline atau kunjungan langsung, pertemuan online, serta melalui e-form yang diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi oleh mereka,” ucapnya.

Hasil dari kegiatan tersebut selanjutnya akan dikomplikasikan dan menjadi masukan bagi penyusunan strategi organisasi. Masukan yang masuk juga dimanfaatkan untuk mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan, seperti kepuasan peserta dalam menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS.

“Berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPJS Kesehatan, stakeholders yang menjadi prioritas utama untuk dikelola secara intensif adalah mereka yang memiliki wewenang besar serta kepentingan tinggi terhadap organisasi. Misalnya, peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan, dan pemerintah (kementerian/lembaga terkait),” jelasnya.

Sementara, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno selaku pengarah kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholder, yang pada akhirnya diharapkan dapat makin memperkuat ekosistem penyelenggaraan JKN-KIS ke depan.

“Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders, diharapkan ekosistem JKN-KIS dapat lebih kondusif dan pada akhirnya Program JKN-KIS dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Untuk itu kepada seluruh jajaran BPJS Kesehatan kami menekankan tentang pentingnya mendengar suara publik,” sambungnya.

Yang utama adalah mendengar dengan empati untuk memahami dan mengerti, bukan sekedar mendengar untuk menjawab dengan kata-kata. Pemikiran dan masukan-masukan mereka merupakan hal yang sangat penting karena Program JKN-KIS merupakan program nasional yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai stakeholders, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,” ujar Mundiharno.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, ada sejumlah upaya yang harus dilakukan untuk menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS antara lain dengan menyesuaikan besaran iuran, redefinisi paket manfaat JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap. (rd/dis)

 

Jurnalis: Putri Disa

Editor: M. Agung HR