Beranda Metropolis BPN Depok Berpihak, Pemilik Lahan di RT6/2 Limo Siap Melawan

BPN Depok Berpihak, Pemilik Lahan di RT6/2 Limo Siap Melawan

0
BPN Depok Berpihak, Pemilik Lahan di RT6/2 Limo Siap Melawan
UKUR : Kuasa Hukum Warga RT6/2 Kelurahan Limo, Yakob Tulam Saragih mendampingi BPN dan pihak PT Artha CP saat melakukan pengukuran lahan, kemarin (16/3). FOTO : PUTRI/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Reputasi nama besar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dipertaruhkan. Keladinya, pemilik lahan di RT6/2 Kelurahan/Kecamatan Limo Kota Depok, mewanti-wanti institusi plat merah tersebut soal hasil ukur lahan PT Artha CP dengan lahan milik warga yang sudah bertahun-tahun ditinggalinya.

Suharlin Lilin Harlini salah satu pemilik lahan seluas lebih dari 1.800 mengatakan, akan menunggu hasil ukur dari BPN Depok, guna memastikan lahan miliknya dan sejumlah warga, tidak masuk dalam lahan milik PT Artha CP yang membeli secara lelang lahan sitaan pengadilan seluas 5,5 hektar  dari pengembang perumahan Wisma Mas.

“Kami akan tunggu hasil ukur BPN, jika penetapan hasil ukur memasukan lahan kami dalam peta bidang milik PT Artha CP, maka kami akan melakukan perlawanan hukum” ujar Lilin saat menyaksikan pengukuran ulang lahan milik PT dan warga, kepada Harian Radar Depok, kemarin (16/3).

Sengketa lahan antara warga dan PT Artha CP seharusnya tidak terjadi. Jika, sebelum memutuskan untuk membeli aset Wisma Mas, pihak PT Artha CP terlebih dahulu melakukan kroscek atas lahan yang akan dibeli.

“Itu resikonya kalau beli surat lelang, mereka tidak tahu mana batas batasnya dan mana pula lahan sesungguhnya yang menjadi milik PT Wisma yang dilelang. Akibatnya kami selaku pemilik lahan yang berdekatan menjadi sasaran permasalahan, ini sama saja PT Artha beli kucing dalam karung,”sambungnya.

Ditegaskan Lilin, sebagai bentuk keseriusan pihaknya dalam memperjuangkan hak miliknya. Dia sudah berkoordinasi dengan sejumlah institusi ditingkat pusat, sebagai langkah antisipasi jika nanti ada oknum BPN Depok yang berani main mata dengan pihak PT. “Sejak awal kami tegaskan, bahwa kami tidak main-main, sampai dimanapun akan kami perjuangkan hak kami, dan uang ganti kerugian (UGK) tol Cijago atas lahan kami harus menjadi milik kami dan bukan menjadi milik PT Artha,” ujarnya.

Terkait kepemilikan lahan 6 orang warga di lokasi itu, mantan Kepala Desa Limo, Marjaya secara tegas menyatakan, kepemilikan tanah warga dilokasi yang dimaksud sah secara hukum lantaran sebelum ada SPH Wisma Mas. Warga telah terlebih dahulu membeli tanah tersebut dari pemilik asal dengan bukti Surat Akta Jual Beli (AJB) tahun 1997.

“Saya menyatakan warga memiliki tanah dilokasi itu, saya ikut menanda tangani akta jual beli (AJB) nya saat saya menjabat sebagai Kepala Desa (Kades) Limo tahun 1997 sedangkan Surat  pelepasan hak (SPH) Wisma Mas baru dibuat tahun berikutnya, dan saat proses pembuatan SPH saya sudah tidak menjabat sebagai Kades. Sehingga saya tidak tahu soal batas batas yang ditunjukkan dan dicatatkan untuk SPH Wisma Mas,” papar Marjaya.

Hal senada dilontarkan oleh Udin K mantan Ketua RW2, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo. Udin mengungkapkan, sebagai ketua RW saat itu, dia sangat mengetahui proses jual beli antara warga pemilik lahan sekarang dengan pemilik asal lahan. “Saya mengurus administrasinya, makanya saya bingung kalau sekarang tiba-tiba lahan warga yang sudah ada AJB nya termasuk lahan milik saya diklaim oleh pihak lain,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi Harian Radar Depok, perwakilan PT Artha CP, Amandus mengatakan, membeli aset Wisma Mas melalui proses lelang seluas lebih dari 5,5 hektar. Namun, dia mengakui saat terjadi transaksi lelang belum mengetahui batas lahan milik Wisma Mas. Dan belum mengkroscek apakah luas lahan telah sesuai dengan yang tercatat di surat lelang.

Disisi lain, Kuasa Hukum warga, Yacob Tulam Saragih mengaku optimis akan memenangkan kasus sengketa antara warga dengan pihak PT Artha CP pasalnya kata dia secara defacto maupun yuridis, kedudukan warga atas tanah tersebut sangat jelas dan sah secara hukum.

“Buat kami masalah ini sangat terang bahwa kepemilikan warga atas tanah itu sangat jelas, ini terlepas dari lahan milik PT Artha CP yang dibeli secara lelang,” terangnnya Yacob.

Perwakilan BPN Depok, Edi W menyebut, hasil ukur akan keluar selama tiga hari. Tapi yang menentukan lahan tersebut milik siapa bukan dia yang berwenang. “Saya hanya mengukur hasil  lapangan, selanjutnya ada pejabat yang menentukan,” tandasnya singkat.(rd/dis)

Jurnalis : Putri Disa

Editor : Fahmi Akbar