demokrat depok
LAPOR POLISI : Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus didampingi Sekum DPC Partai Demokrat Kota Depok dan pengurus menunjukan bukti laporan ke Polrestro Depok, Jalan Raya Margonda, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas, Kamis (25/3). FOTO : JUNIOR/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Mengantisipasi dan menutup ruang gerak kubu Moeldoko di Kota Sejuta Maulid. Pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Depok, meminta perlindungan hukum dan melaporkan legalitas kepengurusan DPC yang sah di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kemarin (25/03), Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus didampingi Sekum DPC Partai Demokrat Kota Depok dan pengurus mendatangi Polres Metro (Polrestro) Depok, Jalan Raya Margonda, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoranmas.

“Kami ke Polrestro Depok ini mau silaturahmi dengan Kapolres yang baru saja menjabat. Kemudian, membuat surat terkait dengan pengaduan dan perlindungan hukum kepada Polres dan juga memberikan surat keputusan DPC yang sah yang dikeluarkan Mas AHY  kepada Kapolres,” kata Edi Sitorus kepada Harian Radar Depok, Kamis (25/3).

Ketua Komisi C DPRD Kota Depok ini mengungkapkan, apa yang dilakukan sudah disepakati seluruh Ketua DPC se-Indonesia, untuk menginformasikan terkait dengan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bagi kepengurusan AHY berdasarkan hasil Kongres ke-5 Demokrat pada 15 Maret di Jakarta. “Yang sudah didaftarkan Kemenkumham, terkait kepengurusan, logo dan atribut Demokrat ini,” katanya.

Pihaknya, sambung wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Kota Depok 3 (Cimanggis) ini, guna mengantisipasi, jika dikemudian hari ada yang memakai logo dan mengatasnamakan Demokrat di luar kepengurusan yang sah. “Inikan juga sudah menyalahi aturan sudah melanggar undang-undang, karena kita sudah mendaftarkan atribut kita,” papar Edi.

Edi menegaskan, kelompok yang kemarin mengatasnamakan Kongres Luas Biasa (KLB) Demokrat, di mana pihaknya menganggap agenda tersebut bukan KLB. Sebab, segelintis orang membuat rapat mengatasnamakan Partai Demokrat, kemudian mereka mengundang yang sudah tidak lagi menjadi kader partai dengan warna kebesaran biru tersebut. “Setelah itu mereka mengatasnamakan KLB, padahal itu tidak,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, jika ada KLB itu harus memenuhi tiga syarat mutlak, yakni sesuai dengan AD/ART harus disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, harus disetujui dua pertiga dari jumlah ketua DPD di Indoensia, kemudian 50 persen dari 514 DPC yang ada di Indonesia. “Di sana, tidak disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Ketua DPD  yang hadir tidak ada,” ucapnya.

Edi berharap, apa yang mendera Demokrat dapat menjadi pelajaran bagi seluruh partai dan demokrasi di Indonesia, kemudian, Kemenkumham dapat membuat keputusan  yang objekfit, sesuai dengan apa yang pihaknya sampaikan.

“Berbicara demokrasi bukan kepentingan,  ini adalah kepentingan demokrasi, jadi pemerintah harus objektif, terlepas dibelakangnya siapa. Karena,  kalau tidak, ini menjadi preseden buruk bagi rakyat Indonesia, jadi besok-besok saya membuat sesuatu, yang penting ada kekuatan atas yang bikin, kacau nanti semua,” ujarnya..

Sementara, Edi menambahkan,  pemerintah harus memberi contoh yang baik kepada rakyat, termasuk kepada seluruh partai politik yang ada, untuk mereka bekerja menjalankan sesuati sesuai dengan regulasi yang diatur. “Jika tidak, hancur demokrasi kita,” pungkas Edi. (rd/cky)

Editor : Fahmi Akbar