Beranda Utama Demokrat Depok Tegas Dukung AHY

Demokrat Depok Tegas Dukung AHY

0
Demokrat Depok Tegas Dukung AHY
PERNYATAAN SIKAP: Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus didampingi Pengurus DPC saat membacakan pernyataan sikap bersama Ketua PAC dan Ranting se-Kota Depok di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Depok, Jalan Thole Iskandar, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Senin (15/03). FOTO: RICKY JULIANSYAH/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Depok memastikan jajarannya tegak lurus mendukung kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, di bawah komando Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sesuai Kongres ke-V partai berlambang Merci Maret 2020 lalu.

Hal tersebut ditandai dengan pernyataan sikap dari Pengurus DPC, serta sebelas Ketua PAC dan 63 Ketua Ranting di Kantor DPC Partai Demokrat Kota Depok, Jalan Thole Iskandar, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Senin (15/03).

“Kami DPC mengundang seluruh Ketua PAC dari 11 Kecamatan dan Ketua Ranting di 63 kelurahan di Depok,” tutur Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus kepada Radar Depok.

Kali ini, lanjut Edi Sitorus, menginformasikan kepada seluruh pengurus PAC dan Ranting, kaitan yang terjadi di DPP partai berlambang Merci, yakni agenda di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang mengatasnamakan Kongres Luar Biasa (KLB).

“Lagi tren KLB, tapi itu KLB abal-abal. Jadi, kami informasikan kepada seluruh kader, bahwa ini adalah salah satu kudeta atau penyelewengan organisasi yang dilakukan sekelompok orang, di mana mereka membentuk kepanitiaan dan mengundang rapat di Medan, tapi yang diundang bukan peserta yang sah,” papar Edi Sitorus.

Sementara, peserta yang sah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat adalah Ketua DPD (Tingkat Provinsi) dan Ketua DPC (Kabupaten/Kota), se-Indonesia ada 34 DPD dan 514 DPC.

“Dalam rapat itu tidak ada yang hadir, hanya mereka mengklaim bahwa yang hadir itu adalah KLB, yang menurut kami KLB abal-abal. Karena, sudah melanggar ketentuan dari AD/ART yang sudah ditetapkan di Kongres ke-V dan  sudah dikeluarkan surat dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) legalitas yang sah di negara kita,” katanya.

Sehingga, seluruh Ketua PAC dan Ranting yang hadir memahami apa yang terjadi saat ini di Demokrat. Selanjutnya, kata Edi Sitorus, pihaknya meminta agar yang hadir dapat menyampaikan ke kader lainnya dan juga masyarakat .

“Ini bagian dari penguatan kami. Sekaligus, ini membuat pernyataan menolak hasil rapat Deli Serdang yang mengatasnamakan KLB, yang kami sebut KLB abal-abal, artinya inkonstitusional,” tegas Edi Sitorus.

Jika sudah mengklaim KLB, sambung Edi Sitorus, harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai AD/ART di Bab 8, pasal 83, di mana KLB bisa dilakukan apabila, harus disetujui majelis tinggi partai, diusulkan oleh 2/3 dari jumlah DPD se-Indonesia dan harus didukung 50 persen se-Indonesia. “Ini tidak ada satupun dari yang mereka lakukan. Maka saya sebut itu bukan KLB, hanya rapat yang dilakukan mereka kemudian mengklaim KLB. Bagi kami, KLB abal-abal,” katanya.

Hari ini (16/3), pihaknya diundang ke DPD Jawa Barat untuk melakukan penandatanganan atas dukungan terhadap AHY sebagai Ketum Partai Demokrat yang sah untuk dibawa ke notaris. “Kami tidak main-main untuk AHY,” ucapnya.

Sehingga, DPC Partai Demokrat Kota Depok meminta agar Kemenkumham tidak menerima berkas yang mengaku kelompok yang melaksanakan KLB. “Hasil ini akan kami bawa ke DPP. Bahwa Kader Demokrat di Kota Depok sungguh-sungguh dan mendukung mas AHY sebagai Ketua Umum yang sah,” tegasnya lagi.

Dia pun menegaskan bahwa kader Demokrat Depok tidak ada yang menghadiri agenda di Sibolangit. Namun, Edi Sitorus mendapat informasi  dari beberapa koleganya ada yang menawarkan menjadi pengurus DPC Partai Demokrat Kota Depok Versi Moeldoko.

“Kami investigasi ini dan laporkan ke DPD dan DPP untuk dilakukan monitoring, itu siapa dan seperti apa. Karena memang ini tidak jelas. Mereka menawarkan menjadi pengurus kepada masyarakat. Mungkin ini dibentuk untuk melengkapi administasi yang diminta Kemenkumham,” bebernya.

Jika terbukti ada yang berbuat demikian, pihaknya akan membuat laporan ke polisi. Sebab, mereka sudah melanggar konstitusi, mengatasnamakan Demokrat yang belum jelas. “Ini merusak tatanan di Kota Depok. Saya mendapat kabar itu empat hari yang lalu, setelah KLB abal-abal itu. Hampir di semua daerah (DPC) ditelepon oleh sekelompok orang untuk memberikan dukungan sebagai pelengkap administrasi ke Kemenkumham,” paparnya.

DPC Partai Demokrat Kota Depok berharap agar pemerintah pusat menjadi contoh dalam gerakan-gerakan demokrasi yang ada. Jika ada kelompok-kelompok orang yang mengatasnamakan seperti yang di Sibolangit, Edi Sitorus menilai hal tersebut sesuatu yang harus dicegah. “Pemerintah pusat punya tugas melakukan pencegahan terhadap orang-orang yang memang mengganggu demokrasi. Karena pemerintah hadir dalam rangka memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat. Jadi, ini tugas pemerintah juga sebetulnya,” ucap Edi Sitorus.

Dia tidak ingin Demokrat yang saat ini diperlakukan sekelompok orang didiamkan oleh pemerintah pusat. “Seolah-olah ini bukan ranahnya pemerintah. Ini ranahnya pemerintah, dalam rangka menegakkan aturan dan demokrasi yang baik. Sehingga, tercipta kondisi yang kondusif di masyarakat. Jika dibiarkan bisa merusak demokrasi dan bukan tidak mungkin hal yang terjadi di Demokrat terjadi juga di partai lain,” tutup Edi.

Pada agenda tersebut, seluruh kader yang hadir mematuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid-19, baik mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. (rd/cky)

 

Jurnalis: Ricky Juliansyah

Editor: M. Agung HR