walikota depok
Walikota Depok, Mohammad Idris

RADARDEPOK.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tetap tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan, uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Sekali pun ada simulasi atau uji coba, Depok ingin ada turan yang tetap dari pemerintah pusat. Seperti diketahui bersama, Juni mendatang Kementerian Pendidikan memastikan akan memberlakukan PTM.

Walikota Depok, Mohammad Idris mengatakan, terkait simulasi atau uji coba PTM belum ada rencana. Karena Kota Depok sangat terkait dengan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). “Karena ini kan Depok berada di tengah-tengah. Jadi kami mengikuti arahan dari pusat. Dan bersama-sama dengan Jabodetabek,” tuturnya kepada Harian Radar Depok, Rabu (24/3).

Menurutnya, Kota Depok tidak berani membuat aturan sendiri terkait simulasi atau uji coba PTM. Karena kondisi Kota Depok juga masih berada di zona oranye, maka dari itu, masih akan menunggu aturan. “Apa bila ada arahan atau aturan untuk uji coba, akan kami laksanakan nantinya,” tegasnya.

Sementara, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Rudi Kurniawan menilai, langkah Pemerintah Pusat sudah tepat untuk membuka sekolah tatap muka di seluruh sekolah. Hal ini bentuk ketegasan untuk memulai hidup baru dengan cara yang baru. “Sudah seharusnya ada langkah yang tegas dan berani, kita harus beradapatasi, sekolah harus berjalan dengan normal,” jelasnya kepada Radar Depok, Rabu (24/3)

Namun, sekolah yang kembali normal dimaksud bukan berarti tanpa masa percobaan untuk dapat berangsur-angsur berjalan normal. Hal ini yang menjadi tantangan pada pemerintah daerah bersama elemen lainnya, untuk merumuskannya.

Dia memberikan beberapa contoh, misalnya dipadukan antar sekolah virtual dengan sekolah tatap muka. Jadwal setiap murid diatur sedemikian rupa melalui kedua metode tersebut.

“Contohnya, di silang silang, bisa berdasarkan hari atau jumlah murid setiap kelas untuk di bagi dua, yang mana menerima pelajaran virtual, lalu yang mana menerima pelajaran tatap muka. Bisa memangkas jam sekolah untuk mengukur kemampuan dan tenaga pengajar,” beber Rudi.

Semua pelaksanakan sekolah bila dilakukan tatap muka dengan bertahap, harus tetap menjaga kedisiplinan protokol kesehatan. Terlebih, seluruh guru telah di vaksinasi, ini bentuk upaya pemerintah dalam menjamin kesehatan para murid untuk melakukan sekolah tatap muka.

Terpisah, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat mengizinkan 110 sekolah menggelar pembelajaran atau belajar tatap muka dengan mengikuti pedoman protokol kesehatan. Hal itu guna mencegah penularan Covid-19.

“Pembelajaran dimulai tiga rombongan belajar setiap sekolah, lalu terus ditambah hingga 50 persen jumlah ruang kelas yang ada,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah di Bekasi.

Dia mengatakan, belajar tatap muka diizinkan dilakukan di 22 SMP dan 88 SD baik sekolah negeri dan swasta dengan didahului persiapan melakukan pembelajaran.

“Sebanyak 110 sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka tapi yang hari ini langsung melaksanakan di SMPN 2 Kota Bekasi,” katanya.

Menurut dia, pembelajaran secara tatap muka ini sebetulnya hanya persiapan sebab belajar daring masih menjadi pilihan utama sehingga persiapan tatap muka kali ini tidak melibatkan semua sekolah.

“Jadi dibagi dalam tiga rombongan belajar di setiap satu sekolah. Untuk satu rombel, hanya 18 murid. Sehingga tiga rombel dalam satu sekolah maka yang bisa menggelar tatap muka sebanyak 54 murid,” katanya.

“Untuk teknisnya diserahkan kepada pihak sekolah karena pihak sekolah yang akan menyesuaikan masing-masing program pengajaran,” ucapnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, uji coba sekolah tatap muka itu akan dilakukan di seluruh jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, serta SMA/SMK dan sederajat.

“Mudah-mudahan tidak akan lama lagi kami akan umumkan terkait program uji coba terbatas antara online dan offline,” kata Riza di Balaikota, Jakarta Pusat.

Riza menuturkan, untuk mekanisme pelaksanaannya nanti akan disampaikan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana. Selain itu, sejumlah persyaratan dan pelaksanaan protokol kesehatan harus terpenuhi.

Kendati, dia memastikan bahwa saat ini Pemprov DKI masih memutuskan untuk menyelenggarakan pembelajaran secara online. Saat ini pihaknya masih terus menunggu fakta dan perkembangan kasus Covid-19. “Kami akan lihat nanti dalam berapa bulan ke depan seiring dengan meningkatkan vaksin, seiring dengan makin menurunnya kasus Covid-19,” tandas Riza.(dis/arn)

Jurnalis : Putri Disa, Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar