Hafid Nasir Soroti PAD Depok
Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Hafid Nasir

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok dari tahun ke tahun terus menjadi perhatian. Meski di tengah pandemi Covid-19, Pemkot Depok terus berupaya mengejar capaian sesuai target.

Diketahui, capaian PAD Depok pada tahun 2019 mencapai Rp1,5 triliun dari target Rp900 miliar. Kemudian di 2020 Depok menargetkan PAD Rp1,15 triliun, namun, karena terdampak pandemi, maka target PAD tersebut diturunkan menjadi Rp900 miliar, dan tercapai Rp1,14 triliun.

Penyumbang PAD terbesar ada pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Terkait hal itu, Anggota Komisi B DPRD kota Depok, Hafid Nasir menilai, soal PAD ini ada kebijakan pemerintah untuk memberikan sebuah keringanan kepada Wajib Pajak (WP). Misalnya dalam membayar PBB dan BPHTB, yang secara rutin diminta bahkan para WP ini harus segera membayar kewajibannya.

“Teknis pembayarannya juga sudah dipermudah. Hanya saja terkait pajak restoran dan rumah makan ini memang menjadi hal yang perlu dilihat. Karena secara jumlah konsumen yang datang di setiap rumah makan atau restoran semakin berkurang, dan jumlah pengunjung pun dibatasi. Ini yang barangkali menjadi salah satu hal penyebab terhadap PAD,” ungkapnya kepada Radar Depok, Senin (29/3).

Namun, Hafid berharap suasana pandemi Covid-19 ini bisa segera berakhir. Sehingga pemulihan ekonomi juga bisa kembali digenjot, dengan berbagai macam sumber yang memang bisa ditingkatkan. Menurutnya, Kota Depok ini tidak punya banyak sumber daya alam yang memang bisa menarik perhatian para wisatawan untuk datang ke Kota Depok. Tetapi di sisi lain Kota Depok mempunyai Sumber Daya Manusia. Penduduknya setiap tahun meningkat secara signifikan. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Depok ini juga sampai 4 persen setahun. Sehingga lanjt Hafid, pemerintah harus memikirkan bagaimana bisa memberdayakan mereka. Ketika SDM ini meningkat, maka harus diberdayakan.

“Salah satunya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Karena ini memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Kota Depok. Maka itu, ke depan pak Idris-Imam ini harus bisa memberdayakan,  serta meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan kinerja ataupun perizinan legalitas yang harus dimiliki para pelaku UMKM,” terang Hafid.

Selain itu, salah satu yang bisa meningkatkan kesejahteraan, juga sekaligus meningkatkan PAD adalah bagaimana upaya pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada para pelaku UMKM. “Saya yakin ini sudah dilakukan, dan salah satu janji kampanye pak Idris-Imam itu adalah program Jawara atau Jaringan Wirausaha,” tegasnya.

Hafid menuturkan, pemerintah bisa lebih banyak perhatian untuk memberikan berbagai macam kemudahan terhadap para pelaku UMKM. Baik dari sisi perizinan, legalitas, maupun juga dari sisi permodalan dan pendampingan.

“Kami dari Komisi B pada Rapat Kerja bersama perangkat daerah mengusulkan salah satu BUMD, yakni Badan Perkreditan Rakyat (BPR). Yang diharapkan sebagai lembaga keuangan dapat memberikan bantuan permodalan kepada para UMKM,” tuturnya.

Meski begitu, bantuan ini diharapkan tidak hanya diberikan begitu saja. Karena menurut Hafid, para pelaku UMKM ini kebutuhan primernya jauh lebih tinggi dan lebih besar dalam kebutuhan modal. Kalau pun ada modal diberikan kepada mereka, dipastikan modal yang diberikan itu adalah untuk meningkatkan produktivitas penjualan para pelaku UMKM.

“Termasuk juga bagaimana peran pemerintah memberikan pendampingan kepada UMKM, sehingga dengan modal yang diberikan bisa melahirkan para pengusaha-pengusaha baru di sektor UMKM,” tandasnya.

Yang perlu digenjot lagi untuk memaksimalkan PAD, di antaranya bagaimana pemerintah bisa mengenalkan sebuah aplikasi sistem yang terintegrasi menggunakan satelit, agar setiap warga yang punya kewajiban membayar pajak ini bisa dipantau berdasarkan sistem. Sehingga ini juga yang bisa dijadikan sebagai sebuah potensi peningkatan PAD.

“Artinya, sistem aplikasi yang menggunakan satelit ini dengan luas wilayah Kota Depok sekitar dua ratus koma sekian hektare, dan meningkatnya hunian di Kota Depok ini dengan pantauan aplikasi satelit ini bisa mem-plot, dan juga bisa memprediksi PAD dari sisi PBB,” pungkasnya. (rd/gun)