Beranda Utama Dewan: Maksimalkan Penarikan Pajak Secara Online

Dewan: Maksimalkan Penarikan Pajak Secara Online

0
Dewan: Maksimalkan Penarikan Pajak Secara Online
Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hermanto

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kinerja Pemkot Depok dalam memenuhi capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 dan 2020 diapresiasi Anggota DPRD Kota Depok.

Diketahui target PAD Kota Depok 2019 sebesar Rp900 miliar, capaiannya Rp1,15 triliun. Kemudian ditargetkan PAD di 2020 yaitu Rp1,15 triliun. Karena terdampak pandemi Covid-19, target PAD di 2020 tepatnya di bulan Maret diturunkan menjadi Rp900 miliar. Dan capaiannya melebihi target, yaitu Rp1,14 triliun.

Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hermanto menuturkan, capaian PAD Kota Depok, khususnya di tengah pandemi Covid-19 ini sudah baik. Hal itu dibuktikan dengan terlampauinya target yang sudah ditentukan.

“PAD Depok sudah cukup baik,” kata anggota legislatif dari Fraksi PDI Perjuangan ini, Minggu (28/3).

Dia mengungkapkan, selain memberikan apresiasi, pihaknya juga sudah mendorong agar Pemkot Depok memaksimalkan transaksi online dalam setiap penarikan pajaknya, agar bisa maksimal dan pajak bisa langsung masuk ke kas daerah. “Kami menekankan pajak restoran dan perhotelan dilakukan secara online. Agar bisa maksimal, dan pajak bisa langsung masuk ke kas daerah,” tuturnya.

Hermanto menyontohkan, sistem pembayaran pajak secara online sudah dilakukan di beberapa restoran besar di Margonda. Sehingga setiap transaksi langsung dikenakan pajak yang masuk ke kas daerah.

“Beberapa restoran sudah menggunakan sistem online dalam pembayaran pajaknya, tapi belum semua, masih bertahap. Maka itu kami mendorong Pemkot Depok segera menjalin kerjasama dengan pihak swasta, dalam menyediakan aplikasi pajak online ini ke semua lini,” beber Hermanto.

Saat ini sumber pajak terbesar di Depok adalah PBB dan BPHTB. Maka itu, pihaknya juga mendorong agar Pemkot Depok memaksimalkan PAD dari sektor lain. Seperti parkiran, dan air tanah. “Saat ini pajak parkir dan retribusi parkir masih terbilang rendah, hanya 20 persen, maka itu kami mendorong agar dinaikkan. Selain itu, kami juga meminta pemkot mewajibkan calon investor dan perusahaan di Depok untuk menggunakan PDAM,” tegasnya.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Farida Rachmayanti mengaku, senang dengan perolehan PAD Kota Depok tahun 2019 dan 2020 itu. Ia menilai, ada upaya keras Pemkot Depok untuk konsisten dalam pencapaian perencanaan. Bahkan saat situasi pandemi yang dimulai tahun 2020, BKD mencoba tetap memacu kinerjanya.

“Alhamdulillah kami bersyukur atas capaian PAD itu. Semoga ini bisa terus dipertahankan. Ini dari perspektif penentuan besarnya target dan pencapaian yang dilakukan Pemkot Depok,” ucapnya.

Meski begitu lanjut Farida, Fraksi PKS juga melakukan pengawasan dari perspektif lain. Agar pendapatan PAD di Kota Depok bisa maksimal. “Kami berharap, metode penentuan targetnya tidak semata-mata berdasarkan trend kenaikan. Perlu ada dua benchmark, yakni berbasis potensi riil pajak,” jelasnya.

Farida menegaskan, potensi riil pajak itu dapat diprediksi sejak awal dengan membangun sistem data yang terkoneksi dari berbagai dinas. Secara real time data potensi pajak dapat terkonsolidasi.

“Sehingga saat perencanaan ini bisa dijadikan acuan. Dikombinasi dengan trend pencapaian. Jadi bisa lebih presisi. Saya yakin dengan metode ini pasti ada penyesuaian target,” pungkasnya. (rd/dra)

 

Jurnalis: Indra Abertnego

Editor: M. Agung HR