KLB partai demokrat di Sumut
Suasana KLB Partai Demokrat yang digelar di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

RADARDEPOK.COM – Penetapan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum (ketum) Partai Demokrat menjadi salah satu dari lima keputusan dalam Kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat (PD).

KLB Demokrat  yang disebut-sebut ilegal dan inkonstitusional tersebut, digelar di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Kegiatannya dibuka pada Jumat (5/3) pukul pukul 14.44 WIB yang ditandai dengan mengetuk palu sebanyak 3 kali.

Sejumlah tokoh hadir dalam KLB Demokrat ini. Mereka di antaranya, Marzuki Alie, Hencky Luntungan, Max Sopacua, Darmizal dan Jhoni Allen Marbun.

Berikut 5 keputusan yang ditetapkan dalam KLB Demokrat:

  • Menetapkan Moeldoko Sebagai Ketum

Moeldoko ditetapkan sebagai ketum dalam waktu 51 menit setelah KLB Demokrat dibuka, tepatnya pukul 15.35 WIB. Penetapan Moeldoko sebagai ketum berdasarkan hasil voting yang dilakukan dalam KLB.

Ada yang menarik dalam proses pemilihan ketum dalam KLB ini. Mengapa menarik? Sebab, voting dilakukan dengan cara berdiri.

Ya, saat voting dilakukan, mereka yang memilih Moeldoko diminta berdiri. Selain Moeldoko, ada satu calon ketum lagi, yakni Marzuki Alie.

“Tadi ada dua nama, tenang, ada dua nama, ada Pak Moeldoko, dan ada Pak Marzuki Alie, tepuk tangan untuk keduanya. Saya minta untuk (yang memilih) Pak Moeldoko berdiri,” kata Jhoni, saat proses voting.

“Pak Marzuki Alie berapa orang? Oke kita bisa lihat, berarti lebih banyak Pak Moeldoko,” lanjut Jhoni.

Mayoritas peserta KLB Demokrat tampak lebih banyak berdiri untuk Moeldoko daripada Marzuki Alie. KLB Demokrat akhirnya memutuskan memilih Moeldoko menjadi Ketum Partai Demokrat.

“Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, dari calon kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025,” ucap Jhoni.

Namun Moeldoko tak hadir di lokasi KLB Demokrat. Dalam KLB, salah seorang peserta menyempatkan menelepon Moeldoko.

Dalam pembicaraan lewat telepon itu Moeldoko menyatakan menerima keputusan KLB yang menetapkannya sebagai Ketum Demokrat.

“Dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan Saudara untuk kita terima menjadi ketua umum,” tutur Moeldoko.

  • Menetapkan Marzuki Alie Sebagai Ketua Dewan Pembina

Salah satu keputusan yang diketuk dalam KLB Demokrat di Deli Serdang adalah menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina PD. Marzuki Alie diketahui hadir dalam KLB, meskipun sempat diminta untuk tidak hadir saat bertemu sejumlah elit PD di Bandara Kualanamu.

“Keputusan KLB Partai Demokrat tentang penetapan Ketua Dewan Pembina. Dengan Rahmat Tuhan Yang Mahakuasa, KLB Partai Demokrat menimbang dst, mengingat dst, memperhatikan dst. Memutuskan, menetapkan penatapan Kedua Dewan Pembina PD 2021/2025, Bapak Dr Marzuki Alie,” sebut Jhoni Allen Marbun.

  • Mengembalikan AD/ART sesuai Kongres Bali 2005

Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) hasil Kongres V PD di Jakarta sempat menjadi ‘batu sandungan’ penyelenggaraan KLB. Sebab, berdasarkan AD/ART yang disahkan dalam kongres ke-5 mengatur bahwasanya penyelenggaraan KLB harus disetujui oleh ketua majelis tinggi partai.

Mungkin, karena itu dalam KLB Demokrat di Deli Serdang ditetapkan bahwa AD/ART PD dikembalikan sesuai kesepakatan dalam Kongres Bali 2005.

“Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat kembali pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Kongres Bali tahun 2005 dengan penyesuaian terhadap undang-undang,” ucap Jhoni Allen Marbun.

  • Menganulir Pemecatan 7 Kader

DPP Partai Demokrat sebelumnya memang telah memutuskan memecat 7 kadernya. Mereka yang dipecat, yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya, serta satu lagi adalah Marzuki Alie.

Untuk Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya, dipecat karena dianggap sebagai aktor gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD). Sedangkan Marzuki dinilai telah menebar kebencian dan permusuhan kepada Demokrat.

Nah, dalam KLB Demokrat di Deli Serdang keputusan DPP memecat 7 orang itu dianulir.

“Menetapkan menganulir/membatalkan surat DPP PD terhadap pemberhentian, pemecatan pada kader Demokrat tahun 2020/2021. Terlampir nanti lampirannya akan disebutkan mulai dari Jawa Tengah katakanlah, termasuk dengan 7 orang yang kemarin,” jelas Jhoni.

Itulah 5 keputusan yang ditetapkan dalam KLB Demokrat di Deli Serdang pada Jumat (5/3/2021). KLB Demokrat ini kemudian dianggap ilegal, inkonstitusional dan dagelan oleh Ketum Demokrat hasil Kongres 2020 Jakarta.

  • Menghilangkan Jabatan Majelis Tinggi

Penghapusan jabatan majelis tinggi merupakan tindak lanjut dari keputusan mengembalikan AD/ART sesuai Kongres Bali 2005. Meski demikian, untuk jabatan Mahkamah Partai, Dewan Kehormatan dan Dewan Pakar tetap ada.

“Dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi. Antara lain, adanya Mahkamah Partai, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar. Menghilangkan Majelis Tinggi, setuju?” ujarnya.

“Setuju,” ujar peserta. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya