Beranda Metropolis Jangan Nakal, 73 Ribu PTSL Rawan Dimark-up

Jangan Nakal, 73 Ribu PTSL Rawan Dimark-up

0
Jangan Nakal, 73 Ribu PTSL Rawan Dimark-up
ILUSTRASI: Sejumlah warga saat mengumpulkan dan mengantre pengambilan berkas sertifikat PTSL di salah satu lokasi di Kota Depok, beberapa waktu lalu. FOTO: ARNET/RADARDEPOK

RADARDEPOK.COM – Pemilik tanah di Kota Depok kembali dimanja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok. Di 2021, BPN kembali membagikan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di enam kecamatan. Jumlahnya tak sedikit, ada 73 ribu bidang tanah sertifikat. Niat baik BPN dalam perjalannya malah dimainkan sejumlah oknum. Nyatanya, saat ada program PTRSL ada saja teriak yang dipatok harga lebih dari Rp150 ribu.

“Total jumlah yang akan mendapatkan program sebanyak 73 ribu PTSL. Rinciannya 33 ribu produk Peta Bidang Tanah (PBT) dan 40 ribu produk Sertifikat Hak Atas tanah (SHAT),” kata Kepala Urusan Umum BPN Kota Depok, Yudhi kepada Harian Radar Depok, Minggu (14/3).

Yudhi mengungkapkan, jumlah PTSL yang dilakukan 2021 ini, naik sebesar 50 persen dibanding 2020. “Tahun lalu cuma 15 ribu Peta Bidang Tanah (PBT) maupun Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT),” ucapnya.

Dia mengungkapkan, anggaran program PTSL tahun 2021 ini bersumber dari DPA kantor BPN Depok. Kegiatan pengukuran dan sertifikat dijamin oleh BPN/ATR atau gratis semuanya (nol pungutan). “Kami menyediakan blanko sertifikat pengukuran namun di SKB 3 Menteri Nomor 34 Tahun 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis dalam Diktum Ketujuh angka (5) Jawa dan Bali dibenarkan melakukan pungutan sebesar Rp 150 ribu,” bebernya.

Yudhi menuturkan, dana sebesar itu diperuntukan antara lain kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai serta operasional petugas kelurahan atau desa.  “Dana Rp150 ribu dari pemohon di lakukan oleh kelurahan melalui pengurus RTdan RW setempat bukan petugas BPN/ATR Kota Depok,” terangnya.

Dia menjelaskan, enam kecamatan yang akan memperoleh program PTSL dari BPN Depok dibagi ke dalam enam tim, yaitu tim I Kecamatan Sawangan  melingkupi Kelurahan Pasir Putih 1.100 PBT dan 3.650 SHT,  dan Bedahan 4.500 PBT dan 3.000 SHT, lalu Tim II Kecamatan Cipayung di Kelurahan Ratu Jaya 2.000 PBT dan  4.000 SHT, Kecamatan Cinere di Kelurahan Pangkalan Jati Baru 500 PBT dan 750 SHT, Kecamatan Tapos di Kelurahan Jatijajar 2.000 PBT dan 2.000 SHT.

Kemudian, Tim III Kecamatan Sawangan di Kelurahan Sawangan Baru 2.000 PBT dan 2.000 SHT, Kelurahan Sawangan 3.445 SHT, Kecamatan Tapos di Kelurahan Cilangkap 1.500 PBT dan 3000 SHT, dan Tim IV Kecamatan Tapos di Kelurahan Cimpaeun 2000 PBT dan 2000 SHT dan Leuwinangung 3.400 PBT dan 3000 SHT.

Adapun tim V Kecamatan Cipayung terdiri Kelurahan Cipayung Jaya 3.000 PBT dan 3.000 SHT dan Kecamatan Tapos di Kelurahan Sukamaju Baru 2.500 PBT dan 2.500 SHT. Untuk Tim VI Kecamatan Sawangan terdiri dari Kelurahan Pengasinan 4.500 PBT dan 3.055 SHT, Kecamatan Bojongsari terdiri dari Kelurahan Bojongsari 1.000 PBT dan 1.000 SHT, Bojongsari Baru 1000 PBT dan 1000 SHT, Pondok Petir 2000 PBT dan 2.500 SHT, dan Duren Seribu 100 SHT.

Banyaknya yang diberikan PTSL dari BPN, mendapat sorotan pengawasan dari Komisi A DPRD Kota Depok, pasalnya kerap terjadi pungutan liar yang dimanfaatkan segelintir oknum.

“Kami sudah duduk dengan BPN, meminta supaya proses PTSL bisa dibuka secara gambalang, mulai dari persyaratan hingga biayanya. Ini terlihat biasa tapi sangat penting,” tegas Anggota Komisi A DPRD Depok, Iravany Hilman kepada Harian Radar Depok.

Menurutnya, prgoram PTSL sudah jelas yang menjadi Penanggung Jawabnya adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi horizontal yang ada di setiap daerah. Namun dalam pelaksanaan melibatkan Aparatur Sipil Negeri (ASN).

“Nah ini yang rawan oknum manfaatkan. Kalau dari BPN jelas kalau biaya hanya Rp150 ribu. Kita juga sudah mendesak pemerintah kota untuk publikasi dan edukasi masyarakat soal ini,” papar Ikra.

Terjadinya permasalahan pada PTSL di kalangan masyarakat mencerminkan pemerintah kota tidak serius menjalankan ini, dengan terbuka. Karena urusannya tanah yang menjadi santapan segar para oknum, sehingga prosedur maupun persayaratan hingga biaya tidak di cetak besar agar masyarakat paham.

“Harus ada pemberitahuan soal proses PTSL jadi masyarakat tahu. Konsepnya kayak pembuatan KTP dan KK yang di setiap kelurahan terpampang, sehingga masyarakat mengerti betul,” tegasnya.

Bahkan, adanya sosialisasi dan pemberitahuan yang secara jelas masih terdapat pungutan liar yang dilakukan oknum, apalagi tidak adanya sosialisasi dengan banner yang jelas di setiap kelurahan maupun kecamatan.

“Kita sudah minta ke pemerintah kota soal itu tapi tidak ada realisasi. Bahkan kita sudah melaporkan adanya temuan pelanggaran PTSL, namun tidak ada upaya atau antisipasi. Kami di dewan bentuknya pengawasan,” tandas Ikra.(rd/dra/arn)

Jurnalis : Indra Abernego, Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar