kajari
Kepala Kejaksaan Negeri Depok, Sri Kuncoro

RADARDEPOK.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, lagi-lagi mengandeng perangkat daerah (PD) Kota Depok. Kali ini, Korps Adhiyaksa menandatangani perjanjian kerjasama dengan Badan Keuangan Daerah dan Kecamatan se-Kota Depok, di ruang Teratai Gedung Setda Balaikota Depok, Senin (29/3).

Kejari Kota Depok, Sri Kuncoro mengatakan, hal tersebut diharapkan tak menimbulkan persepsi negatif dari berbagai kalangan. Hal ini, bentuk dari pendampingan hukum yang diberikan Kejari terhadap jajaran Pemkot Depok itu bersifat yuridis normatif.

“Jangan ada salah persepsi antara Kejaksaan dengan instansi pemerintah dari Mou itu, seakan-akan setiap pelaksanaan kerja itu adalah aman, karena ada pendampingan dari pihak kejaksaan,” katanya saat dikonfirmasi.

MoU itu adalah antara institusi dengan institusi, sehingga jika terdapat pribadi, personel dan atau staf pemerintah daerah yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum, maka resikonya ditanggung diri sendiri. “Dan pendampingan ini adalah bersifat yuridis normatif,” tambah kajari kepada Harian Radar Depok, Senin (29/3).

Setiap permasalahan hukum dikomunikasikan terlebih dahulu sebelum menjadi persoalan hukum yang bersifat krusial. Agar bantuan hukum berupa solusi  cerdas diberikan. Sehingga dikemudian hari tidak ada kejadian yang nantinya dapat merugikan keduanya.

“Jadi kalau ada pelanggaran atau untuk memperkaya sendiri yang ranahnya korupsi, itu harus ditanggung sendiri. Makanya, harus ada komunikasi yang berjalan baik untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.

Lebih dalam, Sri memaparkan, manfaat kerjasama tersebut meminimalisir potensi-potensi persoalan hukum. Sehingga pelaksanaan tugas Pemkot Depok diharapkan menjadi lebih baik dan manfaatnya dapat dirasakan berbagai lapisan masyarakat secara langsung.

“Ini adalah potensi hukum yang dialami semua dinas, namun bisa diminimalisir dari awal, yang kemudian proses pelaksanaan tugas akan menjadi baik dan harapannya manfaat yang dirasakan dan menyentuh secara langsung oleh masyarakat,” lanjutnya.

Nota kesepahaman tersebut juga merupakan payung hukum yang diberikan Kejari, untuk Pemkot Depok. Intinya adalah seluruh Satuan Kerja (Satker) harus ada Mou.

Sebab, secara umum penanganan perdata dan tata usaha negara, untuk yang sifatnya spesifik akan diturunkan dengan melalui surat kuasa khusus. Sehingga Mou ini adalah merupakan payung hukum. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu 

Editor : Fahmi Akbar