kajari
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, Sri Kuncoro

RADARDEPOK.COM – Mencegah kebocoran uang negara, khususnya di Kota Depok. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok memberikan pendampingan hukum hingga legal opinion atau pendapat kepada Dinas PUPR dan PDAM Kota Depok. Kedua instansi tersebut sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU).

Kepala Kejari Kota Depok, Sri Kuncoro menjelaskan, banyak Dinas yang ikut menandatangani MoU, selain PDAM dan PUPR, ada Disperindag, DLHK dan BPJS Ketenagakerjaan. “Ini bersifat global, artinya, masih perlu tidak lanjut, dari Dinas, BUMD maupun Instansi terkait dalam hal apa Datun Kejari Depok dapat berperan membantu mereka,” jelasnya kepada Harian Radar Depok, Minggu (28/2).

Tindak lanjut itu, disampaikan Sri, dalam bentuk Surat Kuasa Khusus (SKK). Seperti, dari kegiatan PUPR di 2021, yang mana membutuhkan pendampingan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Depok. “Jadi tidak semua kegiatan harus MoU Datun, tapi kalau ngga ada SKK ya kita ngga ngapa-ngapain,” lanjutnya.

Baca Juga  Super 4G Unlimited dan Super 4G Kuota

MoU antara Kejari Kota Depok dengan Dinas, BUMD dan Instansi lainnya di Depok berfungsi untuk penanganan masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), sesuai kebutuhan yang dihadapi. Pihak Kejari tidak meminta apalagi memaksa Dinas, BUMD dan Instansi harus MoU dengan Datun Kejari Depok.

“Bukan semua kegiatan mereka halal. Justru ini langkah pencegahan atau preventiv kebocoran keuangan negara. Tapi jika ternyata mereka tetap berbuat yang aneh-aneh dilapangan, pihaknya tidak akan segan-segan menindak,” tegasnya.

Kepala Seksi Datun Kejari Kota Depok, Rully Trie Prasetyo menambahkan, dalam waktu dekat Dinas Pendidikan Kota Depok, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Kesahatan, DPMPTSP dan 11 Kecamatan se-Kota Depok juga akan mengajukan MoU dengan Datun Kejari Kota Depok

Baca Juga  4 C Awasi Kinerja ASN

“Tapi kalau under pass Jalan Dewi Sartika, bukan pendampingan kita, karena itu uang dari Provinsi Jawa Barat. Sedangkan MoU dengan RSUD Sawangan Kota Depok sedang proses pembahasan draft nya,” katanya.

Ia menjabarkan, Datun Kejari Kota Depok memiliki beberapa pelayanan, yaitu pelayanan pertimbangan hukum, pendapat hukum, pelayanan hukum atau tindakan hukum lainnya. Oleh sebab itu Rully berharap, pihak-pihak yang sudah melakukan MoU dengan Datun Kejari Kota Depok tidak berhenti hanya sebatas seremonial saja. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar