KOOD
AKRAB : Ketua LKB, Beky Mardani saat menghadiri forum diskusi Betawi Raya bertajuk ‘Ngaji Budaya’, di Rumah Budaya Depok, Kelurahan Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoranmas, Kamis (25/3).

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Langkah Kumpulan Orang Orang Depok (KOOD) dalam merawat dan melestarikan budaya lokal, diapresiasi oleh Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB).

Ketua LKB, Beky Mardani mengatakan, apa yang dilakukan KOOD perlu dikuatkan dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda). Bukan sebatas pengkuan dari pemerintah.

Pasalnya, Perda menjadi penyemangat kinerja para pelaku seni dan pegiat budaya, serta akan meningkatkan kepedulian masyarakat Depok terhadap akar budaya wilayahnya. Pemkot Depok pun akan lebih perhatian terhadap pembinaan sanggar-sanggar di Kota Depok.

“Semangat KOOD udah sangat luar biasa. Kini saatnya KOOD harus mendorong Pemkot dan DPRD Depok agar segera merancang Raperda Pelestarian Budaya, selanjutnya disahkan menjadi Perda,” kata Beky, saat menghadiri forum diskusi Betawi Raya bertajuk ‘Ngaji Budaya’, di Rumah Budaya Depok, Kelurahan Rangkapanjaya, Kecamatan Pancoranmas, Kamis (25/3).

Ia tak menampik bila pembuatan Perda tersebut, tentu membutuhkan proses yang lama. Karena berbasis data dan masukan dari berbagai pihak.

Lebih lanjut, sambung Beky, kini masyarakat Betawi yang bermukim di DKI Jakarta telah memiliki Perda No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi. LKB adalah pihak yang mewujudkan adanya perda tersebut.

Payung hukum lainnya yang dimiliki adalah Pergub No 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi, dan Pergub No 11 Tahun 2017 tentang Ikon Betawi.

Menurut Beky, perjuangan melahirkan perda diawali pada tahun 1976 melalui inisiatif para tokoh Betawi yang membangun kemitraan dengan Pemda DKI dan Universitas Indonesia, hingga disepakati berdirinya LKB, yaitu organisasi yang fokus mengedukasi, melestarikan dan mengembangkan budaya dan kesenian Betawi.

“Saat itu di era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, kami sering berdiskusi dan menggelar pra-lokakarya pelestarian budaya. Rekomendasinya adalah membentuk lembaga, yang kemudian diberi nama LKB,” ungkap Beky.

Pengalaman LKB tersebut diharapkan Beky menjadi pemicu semangat barisan KOOD untuk segera melakukan proses pembuatan perda serupa di Kota Depok.

“Depok cepetan deh bikin perda pelestarian budaya. Mungkin Depok bisa lebih gampang dan cepat. Walikotanya kan orang Betawi,” pungkasnya. (rd/jun)

Jurnalis/Editor : Junior Williandro