Wido Pratikno
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno. FOTO: IST

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sudah satu tahun lebih 300 pekerja PT. Kaisar Laksmi (KL) Mas digantungkan nasibnya oleh perusahaan. Bahkan, beredar kabar pengusaha dari PT KL Mas diduga sudah melarikan diri dari Indonesia dan melepas tanggungjawab.

Terkait hal itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno mengatakan, pihaknya telah menerima laporan bahwa adanya karyawan PT KL Mas yang digantungkan nasibnya akibat perusahaannya menutup produksi.

“Ada 300 pekerja yang terlantar. Kejadiannya sudah dari Januari 2020,” tutur Wido kepada Radar Depok, Kamis (11/3).

Lebih lanjut, Wido menjelaskan, sebelumnya status para pekerja saat itu sebenarnya masih karyawan, namun tidak mendapat upah. Bahkan, selama bekerja, karyawan upahnya dicicil sehingga masih ada tunggakan upah selama bekerja.

“Setelah itu, pengusahanya kabur. Jadi mereka 300 pekerja terlantar, tanpa kepastian,” ucapnya.

Kejadian yang menimpa 300 pekerja PT KL Mas telah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok, dan telah diputuskan perusahaan tersebut harus membayar pesangon kepada para pekerja.

“Pekerja juga telah melakukan upaya mediasi ke Disnaker. Dan Disnaker sudah mengeluarkan anjuran,” ucapnya.

Disnaker membantu para pekerja untuk bisa mendapatkan haknya, seperti melakukan koordinasi dengan Imigrasi untuk mencari keberadaan pengusaha PT KL Mas.

“Sampai sekarang Disnaker sedang berupaya mencari tahu keberadaan pengusaha dari PT KL Mas,” sambungnya.

Wido berharap, para pekerja yang terlantar bisa segera mendapatkan haknya, serta pengusaha dari PT KL Mas bisa bertanggungjawab atas hak para pekerja.

“Karena kan kasihan mereka para pekerja yang terlantar, semoga cepat mendapatkan haknya,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Disnaker Kota Depok, Manto Djorgi mengaku, pihaknya telah melakukan mediasi selama tiga kali, namun pihak perusahaan selalu tidak hadir.

“Sudah tiga kali kami lakukan pertemuan mediasi perusahaan dan pekerja, namun tetap tidak hadir dari pihak perusahaan,” tutur Manto kepada Radar Depok.

Disnaker, telah mengeluarkan anjuran. Artinya sudah bisa dibawa ke ranah pengawasan dan Disnaker Provinsi Jawa Barat. Pasalnya, dari pihak pengusaha perusahaan pun sudah berada di luar Indonesia.

“Waktu itu disarankan ke Kedutaan Besar (Kedubes) negara yang bersangkutan, namun sampai sekarang teman-teman pekerja belum berkoordinasi lagi,” ucapnya.

Manto menegaskan, pihaknya siap untuk melanjutkan ke Kedubes apabila ada permintaan resmi dari pekerja. Karena untuk melanjutkan proses tersebut, harus ada permintaan resmi dari pihak pekerja.

“Kalau masih butuh bantuan, pasti akan kami bantu,” sambungnya.

Mengenai, hak pekerja yang lain, seperti BPJS Ketenagakerjaan di hari itu, sudah dibantu oleh Disnaker. Dan sudah dilakukan pengurusan untuk hak para pekerjanya. “Yang lain-lain sudah kami fasilitasi dan bantu,” pungkasnya. (rd/dis)

 

Jurnalis: Putri Disa

Editor: M. Agung HR