edi sitorus
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus

RADARDEPOK.COM – Tak ingin Partai Demokrat diobok-obok. DPC Partai Demokrat Kota Depok meminta agar pemerintah dapat adil dan objektif melihat data-data yang sah perihal prahara partai berlogo Merci tersebut. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan karena melibatkan orang istana.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Depok, Edi Sitorus mengatakan,  apa yang mendera Demokrat merupakan pembelajaran tidak baik yang ditampilkan aparatur negara. Seharusnya menurut Edi, seorang Kepala Staf Kepresidenan jika ingin masuk ke partai politik harus dengan cara-cara yang baik.

“Kami ingin, apa yang terjadi di Demokrat, menjadi proses terakhir dari sebuah dinamika politik di Indonesia,” kata Edi Sitorus kepada Harian Radar Depok, Selasa (9/3).

Sebab, lanjut Edi Sitours, apa yang dilakukan salah satu aparatur negara sudah melakukan tindakan yang melanggar norma dan etika berpolitik serta menghambat proses demokrasi kedepan.

“Kami meminta agar pemerintah dapat melihat secara objektif, siapa pun dia, apalagi dia dari orang pemerintahan ‘mengobok-obok’ partai dengan cara tidak baik. Sebagai pengurus DPC dan masyarakat, melihat apa yang dilakukan oknum aparatur negara tersebut sangat lucu,” ketusnya.

Edi Sitorus menegaskan, DPC Partai Demokrat Kota Depok tetap solid dan tegak lurus mendukung hasil Kongres ke-V pada 15 Maret di Jakarta yang menghasilkan keputusan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Kami solid dan tidak sedikit pun terpengaruh,” tegas Edi Sitorus.

Ketua Komisi C DPRD Kota Depok ini mengungkapkan sesuai dengan pesan AHY, Demokrat tetap solid dan solidaritas makin menguat, serta memberikan informasi ke masyarakat tentang apa yang terjadi di Demokrat bahwa agar opini ini tidak berkembang seolah-olah opini ini bukan permainan.

Dia pun berani mengatakan jika ini adalah permainan yang tidak selayaknya dipertontonkan oleh aparat negara.

“Mas AHY berpesan, kita harus lawan apapun yang dilakukan oleh kelompok liar yang tidak berdasarkan aturan-aturan yang ada. Kita harus selalu kompak dan menjaga solidaritas di antara kader dan juga kepada masyarakat” tegas Edi Sitorus.

Edi Sitorus kembali menegaskan bahwa pihaknya di Depok tidak ada yang ke Sibolangit dan DPC Partai Demokrat Depok tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk pergi ke agenda yang mengatasnamakan KLB tersebut.

“Apabila dikemudian hari, sesuai dengan data yang ada, jika ada kader yang ikut ke sana akan kami pecat dan akan laporkan ke kepolisian. Karena kehadiran untuk menjadi peserta harus ada dari DPC setempat, seperti Depok harus ditandatangani ketua dan sekretaris,” terangnya.

Jika ada perwakilan  dari Depok, Edi Sitorus dengan tegas mengatakan data tersebut dipalsukan. Karena jika hadir ke agenda tersebut artinya hanya personal dan tidak memiliki kuasa dari pengurus DPC ataupun DPD.

Sementara, yang memiiki suara dan menjadi peserta untuk menghadiri KLB harus Ketua DPD dan DPC, tidak bisa dikuasakan.

“Jika di agenda itu ada surat kuasa seolah-olah dari DPC, maka DPC Kota Depok tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk menghadiri agenda itu. Apabila terbukti, kalau dia kader, kami akan pecat dan laporkan ke pihak kepolisian karena pemalsuan data,” katanya.

Dari DPP sendiri, Edi Sitorus menambahkan, sedang melakukan upaya dalam rangka mengamankan kepengurusan yang sah Partai Demokrat saat ini.

Ditanya terkait kemungkinan langkah yang diambil pemerintah terhadap prahara Demokrat, Edi Sitorus menegaskan, jika berbicara Undang-undang, ketika menjadi persoalan internal, maka Kemenkumham menerima dengan catatan persoalan ini diserahkan kepada mahkamah partai.

“Saya berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkumham berfikir objektif berdasarkan data-data sah. sehingga, tidak ada manipulasi,” harapnya.

Selain itu, sambung Edi Sitorus, sebagai Presiden RI, Jokowi pun harus turun karena ini mencederai proses demokrasi untuk mengamankan, apalagi ini ada orang di dalam istana dan jangan sampai hal ini menjadi persoalan yang krusial.

“Karena Demokrat semua, saya berani jamin seluruh Anggota DPRD Fraksi Demokrat, seluruh Ketua DPD dan seluruh Ketua DPC se-Indonesia menolak. Dan, ini bukan katanya, kami sudah melakukan rapat tiga kali secara virtual bersama-sama 34 Ketua DPD, 514 Ketua DPC dan bersama Ketua Umum Demokrat yang sah, Mas AHY, ini fakta,” tutup Edi Sitorus.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memastikan, pihaknya akan objektif melihat dualisme kepemimpinan pada Partai Demokrat. Hal ini menyusul ditetapkannya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3).

“Kita objektif menilainya dan tunggu saja hasilnya,” kata Yasonna di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3).

Yasonna mengaku, sudah mendapat laporan dari Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian atas laporan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyerahkan berkas mengenai KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.

“Saat ini kami masih melihat masalah itu masih masalah internal Demokrat,” ujar Yasonna.

Yasonna menegaskan, Ditjen AHU Kemenkumham akan bersikap objekif menilai berkas dualisme pengurus Partai Demokrat. Menurutnya, baik pengurus kubu Moeldoko maupun AHY akan dinilai secara objektif.

“Kami akan menilai sesuai AD dan ART partai. Juga berdasarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Yasonna.(rd/cky)

Editor : Fahmi Akbar