Capaian PAD Depok
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana

PBB-BPHTB Penyumbang Terbesar PAD

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Disaat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah daerah mengalami penurunan hingga tak mencapai target, akibat dampak pandemi Covid-19. Hal berbeda ditunjukkan oleh Kota Depok.

Pada tahun 2019, Kota Depok menargetkan PAD sebesar Rp900 miliar, dan tercapai Rp1,15 triliun. Kemudian pada 2020 Depok menargetkan PAD Rp1,15 triliun. Karena terdampak pandemi Covid-19, target PAD di 2020 diturunkan menjadi Rp900 miliar, sama dengan target di 2019. Dan tercapai Rp1,14 triliun.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Nina Suzana menuturkan, penurunan target di 2020 karena berbagai kebijakan yang melarang pembatasan aktivitas masyarakat hingga dunia usaha.

Maka itu, Kota Depok harus bergerak cepat mengambil langkah tepat agar bisa tercapai target PAD di 2020. Nina membeberkan, pada triwulan pertama tahun 2020, pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, terkait penurunan target PAD. Sebelumnya target di angka Rp1,15 triliun, diturunkan menjadi Rp900 miliar.

“Kami juga memutuskan menurunkan target di setiap sektor. Seperti PBB, BPHTB, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, dan lainnya. Setiap sektor diturunkan dari Rp50 miliar hingga Rp100 miliar. Tergantung setiap sektor,” beber Nina kepada Radar Depok.

Langkah ini ternyata tepat, Depok berhasil melampaui target PAD tahun 2020. PBB dan BPHTB menjadi penyumbang terbesar, pada tahun 2020 mencapai angka Rp700 miliar, untuk PBB sekitar Rp300 miliar, dan BPHTB Rp400 miliar.

“Kami menyiasatinya dengan menghilangkan denda bagi pelaku usaha dan masyarakat yang ingin membayar pajak, hanya diwajibkan membayar pokoknya saja. Ternyata ini sangat mendorong masyarakat untuk melunasi pajak, dengan begitu pendapatan daerah terus masuk dari keduanya,” katanya.

Gencarnya penerapan sistem online dinilai Nina menjadi terobosan yang tepat untuk mendulang keaktifan masyarakat, untuk memutar perekonomian di masa pandemi. Sebab hal ini juga menekan untuk masyarakat tidak berkerumun pada tempat pelayanan.

Sementara itu pada tahun 2020 saat pandemi awal, pemerintah melakukan refocusing pengalihan dana untuk penanganan covid-19. Pada awal Maret 2020, anggaran refocusing sekitar Rp200 miliar, lalu pada Mei anggarannya Rp400 miliar. Sehingga total anggaran refocusing Kota Depok Rp600 miliar.

Kini, menatap tahun 2021, pemerintah mengembalikan target PAD seperti tahun 2020 sebelum adanya dihantam pandemi, yakni Rp1,15 triliun. Capaian ini akan dikebut dari tiga sektor yang menjadi andalan. Yaitu PBB, BPHTB, serta pajak restoran. Dari ketiganya menargetkan Rp700 miliar hingga Rp800 miliar.

“Kami sangat optimis, selain berupaya melakukan jemput bola untuk pelunasan pajak. Sekarang restoran atau usaha lainnya sudah berangsur operasi normal, dengan begitu ada kesempatan pada sektor restoran mendorong capaian target,” tandas Nina yang juga pernah menjabat Kepala Kasatpol Depok.

Nina merinci, anggaran yang terkena refocusing pada 2020 meliputi, perjalanan dinas ke luar daerah, rapat dan pelatihan, diklat dan bimtek, konsumsi, kegiatan rutin, pemeliharaan kendaraan, pembelian aset atau perlengkapan gedung (misalnya AC), dan lainnya sebesar Rp400 miliar. Sedangkan Rp200 miliar digunakan untuk penanganan Covid-19. Nina juga mengungkapkan, seluruh OPD, beserta kecamatan juga merasakan refocusing anggaran dengan persentase berbeda-beda.

“Hal itu akibat adanya penurunan PAD di masa pandemi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi, serta pembiayaan penanganan Covid-19. Dinas hampir rata-rata 20-30 persen terkena refocusing, sementara kecamatan 10-40 persen,” ujar Nina.

Adapun, di 2020, pos Biaya Tak Terduga (BTT) pada APBD Kota Depok hanya Rp20 miliar saja. Karena tidak dirancang untuk menangani sebaran pandemi Covid-19. Sementara, pada 2021 sendiri, dana APBD yang terkena refocusing lebih sedikit dibanding sebelumnya. Yakni sekitarRp250 miliar dan masih dilakukan penjadwalan ulang, akibat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2020 Kota Depok tidak mencapai target.

“Kalau untuk refocusingnya, kami simpan dahulu di triwulan keempat seluruh penjadwalan ulang. Yang kira-kira masih ada kegiatan kami kurangi atau hapus,” tuturnya.

Kemudian, BTT di 2021 lebih tinggi dari sebelumnya, tentunya melihat kasus Covid-19 yang masih tinggi. BTT sendiri selain untuk penanganan Covid-19, juga digunakan untuk bencana yang sifatnya darurat dan mendesak seperti longsor, banjir, puting beliung, rumah roboh, dan lainnya. “BTT di 2021 itu Rp99 miliar. Nantinya kalau BTT kita sudah habis, baru direalisasikan Refocusing tadi ke BTT, kita pindahkan,” tutupnya. (arn/daf)

 

Jurnalis: Arnet Kelmanutu, Daffa Syaifullah

Editor: M. Agung HR