Beranda Utama Pengamat: Jadi Momentum Perbaikan Data

Pengamat: Jadi Momentum Perbaikan Data

0
Pengamat: Jadi Momentum Perbaikan Data
Pengamat Ekonomi UI, Zakir Muhamad

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Masih adanya ketidaksesuaian realisasi penyaluran bantuan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi, diduga karena data-data usaha mikro yang tidak lengkap. Hal itu disampaikan Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Zakir Muhamad.

Zakir menuturkan, ada beberapa jenis bantuan bagi para pelaku UMKM. Di antaranya, pinjaman yang memberikan keringanan cicilan yang dapat diperpanjang. Kemudian ada subsidi Imbalan Jasa Penjamin (IJP) yang pembayaran bunganya bisa diperpanjang.

“Makanya, ini jadi momentum untuk perbaikan dan pengumpulan data yang lengkap serta terintegritas, biar program bantuan ke depan bisa lebih efektif. Lalu ada juga program bantuan yang PPH 21 ditanggung pemerintah, jadi mereka tidak bayar pajak dulu,” ungkap Zakir kepada Radar Depok.

Menurutnya, program yang dapat dinikmati lainnya adalah pelaku UMKM yang memiliki pinjaman di bank atau punya NPWP. Namun, tak semua UMKM mempunyai perlengkapan tersebut. “Nah kebanyakan ini pelaku UMKM sifatnya informal, yang belum tentu mempunyai kelengkapan tersebut,” ungkapnya.

Dijelaskan Zakir, sehingga pemerintah mengeluarkan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang mendapat Rp2,4 juta. Jadi bagi UMKM yang levelnya sudah tinggi menggunakan program yang sesuai, bukan BPUM. “Sebab, BPUM untuk bantuan bagi pelaku usaha yang belum punya NPWP, serta belum bisa pinjam di bank,” paparnya.

Zakir memastikan, BPUM ini diserahkan secara langsung kepada UMKM, tanpa pinjam atau mencicil. Menurutnya, ini murni untuk bantuan pelaku UMKM yang memberikan stimulus agar usahanya tetap berputar. “Jadi kalau yang dipinjamkan, lalu mencicil itu tidak benar, itu salah. Dan itu hanya sekali, tidak boleh dua kali atau double,” tegas Zakir.

Selain itu lanjut Zakir, pelaksanaan di lapangan belum berjalan maksimal karena adanya pihak yang memanfaatkan. Dan memang tidak akan berjalan seratus persen sempurna, pasti ada kekurangan atau apapun. “Cuma memang kesalahannya diminimalisir, karena ini kan hal yang baru,” tambahnya.

Terkait persyaratan, ia mengatakan cukup mudah. Tetapi tidak ada pengajuan bantuan dari jalur mandiri. Ada beberapa jalur pendaftaran, di antaranya melalui lembaga pengusul, lembaga binaan kementerian, bisa juga bank, misalnya dari nasabah bank.

Tidak hanya itu, Zakir juga menyampaikan kemungkinan setelah program BPUM ini akan ada program bantuan untuk UMKM, yakni KUR Super Mikro, namun ini beda dengan BPUM yang sifatnya hibah. “Intinya, pemerintah fokus bantu UMKM atasi pandemi. Memang pelaksanaannya masih ada kekurangan. Nah, ini yang perlu diperbaiki supaya tepat sasaran,” tegas Zakir.

Sementara itu, penyaluran bantuan yang berasal dari pemerintah pusat tidak selalu melalui Dinas Sosial.

“Tidak semua bantuan sosial harus melalui kami, salah satu contohnya seperti bantuan rumah tidak layak huni yang memiliki ranahnya sendiri,” tutur Kepala Dinsos, Usman Haliyana kepada Radar Depok.

Menurut Usman, bantuan kepada UMKM tersebut merupakan program pemulihan ekonomi dimasa pandemi. “Iya bantuan UMKM itu untuk pemulihan ekonomi. Bisa langsung tanyakan ke DKUM,” terangnya.

Ia menegaskan, setiap bantuan yang disalurkan pemerintah ada jalurnya masing-masing, sesuai pihak yang ditunjuk pemerintah dan berdasarkan peruntukkannya. “Kalau dalam masa pandemi, kami menyalurkan bantuan PKH dan sejenisnya,” tandas Usman. (rd/arn)

 

Jurnalis: Arnet Kelmanutu

Editor: M. Agung HR