Pengamat Soroti PAD Depok
Peneliti Keuangan Publik LPEM FEB UI, Khoirunurrofik

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Cara dan optimalisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditahun 2019 dan targetnya sama dengan tahun 2020, dilakukan oleh Pemkot Depok dinilai sudah tepat. Hal itu disampaikan Peneliti Keuangan Publik, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Khoirunurrofik.

Khoirunurrofik mengatakan, untuk PAD secara umum di daerah yang mengandalkan pelayanan pasti akan mengalami penurunan saat pandemi Covid-19.

“Sebenaranya, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok untuk menurunkan estimasinya di 2020, sudah cukup tepat,” ucap Khoirunurrofik kepada Radar Depok.

Berdasarkan data, memang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Depok, masih menjadi penyumbang terbesar walaupun di tengah pandemi.

“Karena memang, BPHTB dan PBB itu tidak berpengaruh dalam pergerakan orang saat pandemi. Sehingga memang tidak heran masih bisa menjadi penyumbang terbesar,” terangnya.

Tidak hanya itu, Kota Depok juga membebaskan denda pajak, yang dinilai menjadi momentum bagi masyarakat yang memiliki penghasilan cukup.  Dalam konteks ini, midle income atau masyarakat berpenghasilan di atas Upah Minimum Regional (UMR), sehingga ada kemudahan pembebasan pajak dan mereka malah transaksi pembelian rumah, ataupun kendaraan,  karena ini menjadi momentum bagi mereka.

Ia menilai, saat 2020 PAD Kota Depok melebihi target yang dibuat. Hal itu terjadi karena beberapa faktor.

“Estimasinya yang agak under estimate, serta didominasi pajak-pajak yang tidak terlalu berpengaruh dengan larang-larangan yang membuat PAD Kota Depok bisa melampaui target yang ada. Estimasi itu, dinilai wajar dan tepat,” jelasnya.

Baginya, Kota Depok yang memiliki banyak kampus ternama, lebih berdampak pada pajak restoran yang sangat berpengaruh saat pandemi. “Pada 2020, banyak mahasiswa kembali ke rumahnya, dan pergerakan restoran yang dibatasi membuatnya turun. Saya amati, tidak hanya terjadi di Kota Depok yang menjadi kota penyangga Ibu Kota saja, tetapi hampir seluruh daerah juga merasakan hal sama,” terangnya.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh LPEM UI dengan Tokopedia, Khoirunurrofik menyebutkan, peningkatan pembelian online termasuk makanan kian mengalami peningkat ditengah pandemi Covid-19. “Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Depok harus lebih cerdas beradaptasi dengan ekonomi digital, memperkuat melalui sistem informasi,” ujarnya.

Tidak hanya itu, menurutnya isu di semua daerah, saat ini banyak industri rumah tangga yang sudah terbilang cukup tetapi masih menjadi basis Wajib Pajak (WP) sebagai UMKM.

“Pemerintah harus teliti, bagaimana kriteria yang bisa masuk dalam WP UMKM dan WP restoran. Saya kira perlu ada diskusi dan treatmen khusus dalam menentukannya, karena saya belum mengetahui bagaimana strategi yang dimiliki Kota Depok terkait hal tersebut. Ini merupakan prinsip keadilan yang harus ditegakan,” ucapnya.

Dia pun mengatakan, untuk meningkatkan PAD di tahun 2021 ini, selain dengan beradaptasi melalui ekonomi digital, dapat juga mengoptimalisasi aset yang ada.  “Aset yang ada dapat diberdayakan, seperti disewakan agar memiliki nilai dan dapat menambah penghasilan,” tandasnya. (rd/tul)

 

Jurnalis: Lutviatul Fauziah

Editor: M. Agung HR