BINTARA
LAPOR : Sejumlah wali murid Yayasan Pendidikan Bintara, melaporkan kasus dugaan penggelapan dana study tour ke Polres Metro Depok, Jumat (26/3). FOTO : DAFFA/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sejumlah wali murid Yayasan Pendidikan Bina Taruna Bangsa (Bintara), melaporkan kasus dugaan penggelapan ke polisi dengan Nomor: STPLP /568/K/III/2021/PMJ/Restro Depok. Orang tua menagih transparansi biaya study tour.

Salah seorang orang tua murid, Eva Roma mengatakan, dirinya telah membayar biaya study tour sebesar Rp3 juta-an. Namun ternyata rencana perjalanan Depok-Bali untuk sejumlah siswa SMP/SMA Bintara itu telah dibatalkan.

Saya mewakili orang tua murid melaporkan dugaan penggelapan dana study tour,” katanya didampingi pengacara Herman Dionne dan tim, saat ditemui di Polres Metro Depok, Jumat (26/3).

Langkah pelaporan, kata Eva, terpaksa dilakukan, lantaran sampai sekarang belum ada itikad baik dari pihak yayasan.

Untuk saya pribadi uang saya yang masuk sudah Rp3 juta dan itu masih menggantung di sekolah itu. Sampai saat ini belum dikembalikan dan belum ada transparansi,” jelasnya

Orang tua siswa lainnya, Aulia mengaku, terpaksa menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan atas persoalan tersebut. “Kami mencari penyelesaian permasalahan dana study tour anak-anak yang sudah kami bayarkan.”

Berbeda dengan Eva, Aulia mengaku telah melunasi biaya study tour sebesar Rp 3.950.000. Pihaknya hanya ingin ada kejelasan tranparansi anggaran.

Jadi kami disini sebenarnya ingin transparansi. Mempertanyakan ke mana dana study tour yang sudah kami bayarkan,” bebernya.

Kepala Bagian Humas Yayasan Pendidikan Bintara, Ervan D. Pribadi mengatakan, kegiatan proses belajar mengajar tidak akan terganggu dengan adanya kasus ini. Guru dan murid akan melakukan pembelajaran seperti biasanya, serta mempersiapkan siswa kelas 3 untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Fokus kami dan guru-guru untuk menjalankan pembelajaran. Kami juga mempersiapkan kelas 12 untuk jalur-jalur perguruan tinggi. Alhamdulilah ada yang sudah diterima untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya,” katanya.

Untuk kasus tersebut, pihaknya mengarahkan tim Radar Depok untuk menghubungi kuasa hukum mereka, guna menadapati informasi lebih lanjut. “Jika berkenan bisa langsung menghubungi kuasa hukum kami,” tuturnya ketika dihubungi melalui ponsel.

Sementara itu, Kuasa Hukum Yayasan Pendidikan Bintara, Yosef menuturkan pihaknya telah menayangkan hak jawab atas pemberitaan yang sebelumnya telah beredar, baik di media daring maupun cetak. Terkait Laporan Polisi (LP), dirinya juga belum mengetahui seperti apa dan nomor berapa.

Kami tidak bisa menahan dan melarang orang untuk membuat LP, tetapi kami punya hak jawab terhadap berita yang beredar sebelumnya. Katanya terjadi pemerasanlah segala macam. Intinya kami belum tahu mengenai LP, malah tahu dari berita,” tutupnya. (rd/daf)

Jurnalis : Daffa Syaifullah

Editor : Junior Williandro