Ilustrasi GSS
ILUSTRASI: Ilustrasi bangunan yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS). FOTO: IST/NET

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Pemerintah Kota Depok telah melakukan peneguran terhadap 174 bangunan yang melakukan pelanggaran Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ) sepanjang tahun 2021.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Depok, Rahmat Pache menyebutkan, jumlah tersebut atas aduan maupun temuan petugas yang melakukan pengawasan.

“Iya, tapi dari semua itu ada tahap yang harus dilalui. Pertama klarifikasi, lalu masuk pada SP 1 sampai 3, baru terakhir pada penindakan,” ungkap Rahmat kepada Radar Depok.

Dibeberkannya, menurut data yang dimiliki dari 174 bangunan yang diklarifikasi, untuk SP 1 ada 54 bangunan, SP 2 ada 20 bangunan, dan SP 3 ada 11 bangunan. Kemudian yang dilimpahkan sebanyak 13 bangunan.

“Jadi kami sebatas peneguran, pengawasan, sampai ke pengaduan. Untuk selanjutnya kami limpahkan ke Satpol PP untuk dilakukan penindakan,” terang Rahmat.

Ia menyampaikan, pelanggaran yang dilakukan dengan berbagai alasan. Mulai dari tidak mengerti, sengaja ditegur, mengerti tapi tidak mengurus, hingga mengabaikan seluruh tahapan yang telah disampaikan petugas.

“Semua ada alasannya masing-masing. Saat kami tahu melanggar tentunya melalui edukasi dulu, kami beritahukan peraturan hingga cara pengurusannya,” lanjutnya.

Ia menegaskan, setiap petugas selalu melakukan pengawasan ke lapangan, dengan berkoordinasi bersama masyarakat sampai pejabat wilayah dan lingkungan.

Terpisah, terkait masih adanya bangunan yang melanggar GSS dan GSJ, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Babai Suhaemi menilai, harus ada tindakan tegas dari pemerintah untuk memberikan sanksi kepada pemilik bangunan yang nyata telah melanggar GSS dan GSJ.

“Sanksi harus tegas. Pemerintah harus tegas, jangan main-main soal ini,” ucapnya.

Dirinya berharap, kepada pemerintah agar segera mempersiapkan program pembangunan di GSS dan GSJ, berupa penghijauan dalam bentuk penataan taman, sehingga GSS dan GSJ tersebut tertata rapi dan indah.

“Dengan adanya program penataan GSS dan GSJ, maka tidak ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan pelanggaran tersebut,” tandas Babai. (rd/arn)

 

Jurnalis: Arnet Kelmanutu

Editor: M. Agung HR