Beranda Ruang Publik ADA APA DIBALIK ISU TIGA PERIODE?

ADA APA DIBALIK ISU TIGA PERIODE?

0
ADA APA DIBALIK ISU TIGA PERIODE?

Akhir-akhir ini sedang ramai perbincangan di berbagai media mengenai sebuah wacana yang berkaitan dengan masa jabatan Presiden RI selama tiga periode. Hal tersebut tentu saja menimbulkan berbagai reaksi dalam masyarakat karena dinilai tidak etis jika dilakukan di masa sekarang.

Mengingat wacana perpanjangan masa jabatan ini muncul saat Presiden Joko Widodo sedang menjabat. Masyarakat dari berbagai kalangan mulai menyuarakan pendapatnya terkait dengan isu tersebut dan muncul perbedaan pendapat antar masyarakat. Namun, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa berdasarkan aturan hukum di Indonesia, masa jabatan presiden berlangsung maksimal selama dua periode dan aturan tersebut harus dijaga semua pihak termasuk oleh Presiden sendiri. Beliau juga berharap agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah pemberitaan yang beredar, karena pada kenyataannya pemerintah masih fokus untuk mengatasi masalah Covid-19. Namun yang masih menjadi pertanyaan mengapa akhir-akhir ini isu tersebut dapat mencuat?

Isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode ini tiba-tiba muncul dan menimbulkan perseteruan di tengah maskyarakat. Sebagian besar masyarakat menolak dan menentang wacana tersebut, karena hal ini dianggap melanggar ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945.

Isu ini awalnya dilontarkan oleh Amien Rais yang mencurigai akan adanya skenario perubahan ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Amien Rais memaparkan, rencana mengubah ketentuan tersebut dapat dilakukan jika telah mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 37 ayat 3 UUD 1945) dalam sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ketentuan mengenai masa jabatan presiden tercamtum pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Pasal tersebut merupakan hasil dari amandemen UUD 1945 pertama melalui sidang MPR pada Oktober 1999. Sehingga, jika wacana tersebut memang ingin diwujudkan, maka harus dilakukan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bertujuan untuk mengamandemen UUD 1945. Proses amandemen itu dinilai tidak efisien karena akan memakan banyak waktu dan tenaga, sedangkan sekarang masih banyak sekali isu yang harus diperhatikan di Indonesia, contohnya adalah mengenai Covid-19 yang belum selesai.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu melalui kompas.com menyatakan bahwa dengan adanya wacana penambahan masa jabatan presiden ini membuktikan bahwa demokrasi kita mundur ke belakang. Ia menambahkan bahwa masa jabatan presiden harus dibatasi agar tidak menimbulkan penyelewengan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya pembatasan masa jabatan presiden hanya dua periode, hal tersebut dapat memastikan bahwa kaderisasi kepemimpunan nasional berjalan dengan baik.

Menurut pakar politik, amandemen adalah suatu hal fundamental dan sakral, tidak bisa sembarangan mengubah konstitusi tanpa ada pemikiran yang matang dan pendapat masyarakat luas. Disebutkan di dalam UUD 1945 pasal 3 ayat 1 dan pasal 37, jika ingin mengajukan perubahan UUD, harus dengan persetujuan minimal sepertiga suara anggota MPR, dan jika ingin dirubah, harus dengan persetujuan minimal dua pertiga suara anggota MPR, kemudian jika ingin menyetujui harus memenuhi minimal lima puluh persen ditambah satu anggota MPR. Namun perlu diingat yang tidak boleh diamandemen adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, wacana amandemen UUD 1945 tidak boleh didasarkan pada kepentingan elit dan kelompok tertentu saja. Amandemen seharusnya lahir dari kehendak rakyat seperti semangat dalam reformasi.

Sekali lagi ditegaskan bahwa faktor yang harus diperhatikan kalau amandemen ingin diubah harus memenuhi beberapa faktor dan tujuan, yaitu agar nilai keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan sosial bisa terwujud dan terpenuhi.

Badan lembaga yang memiliki kapasitas dan wewenang mengadakan sidang amandemen uud secara konstitusional hanyalah MPR. UUD bisa diubah kapan saja tergantung kehendak politik.

Untuk solusi, menurut penulis jika ingin melakukan amandemen tentang masa jabatan presiden, seharusnya hal itu tidak perlu dilakukan, karena dua periode menurut kami sudah cukup untuk masa jabatan presiden. Jika ditambah satu periode lagi atau 5 tahun lagi, maka kemungkinan besar akan terjadi diktator oleh presiden. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menduga bahwa Presiden Jokowi juga mengalami godaan untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi lebih dari dua periode. Menurut Feri godaan serupa pernah dialami oleh Presiden Soekarno dan Soeharto.

Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan akan tegak lurus terhadap konstitusi “Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode, konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama”.

Penulis :

(Friza Zethari, dkk)
(Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro)