SIAP BERAKSI : Sejumlah buruh asal Kota Depok berkumpul untuk berangkat ke Jakarta memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di kawasan Jalan Raya Bogor, Kecamatan Tapos, Selasa (1/5). Dok Radar Depok

RADARDEPOK.COM – Sabtu (1/5), diperingati sebagai Hari Buruh Internasional (May Day). Kabarnya, 50 ribu buruh dari berbagai elemen bakal mengikuti peringatan dengan menggelar aksi Jakarta akan dipusatkan di Istana dan Mahkamah Konstitusi. Buruh Depok pun tak tinggal diam. Sebanyak 50 perwakilan akan ikut aksi merangsek ke Ibu Kota Jakarta, konvoi menggunakan sepeda motor.

Ketu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno menegaskan, seluruhnya telah siap untuk ikut serta dalam memeriahkan hari buruh, yang tentunya menjaga protokol kesehatan dengan ketat. “Estimasi kita ada 50 orang, semuanya konvoi naik motor. Dari mana titiknya masih kita tentukan,” ungkapnya saat dikonfirmasi Harian Radar Depok, Rabu (28/4).

Dilanjutkan Wido, aksi demo di Jakarta sudah menjadi instruksi dari Pusat, agar apa yang menjadi tuntutan buruh dapat langsung tersampaikan. Namun beberapa teman daerah juga melakukan aksi di masing-masing tempat. Adapun tuntutan yang aka disuarakan buruh pada May Day 2021 ini, yaitu Tolak UU Omnibulaw, Berlakukan Upah Sektoral dan Upah Layak Bagi Buruh. “Itu yang akan menjadi fokus tuntutan kita besok saat hari buruh,” tegas Wido.

Dia juga menyampaikan, harapan yang mewakili dari kaum buruh, meminta pemerintah pusat untuk memberikan kesejahteraan bagi kaum buruh, dengan menaikan upah buruh. Jika upah buruh dinaikin maka daya beli juga akan ikut naik. “Jika daya beli itu naik, secara otomatis pertumbuhan ekonomi bangsa ini juga akan ikut naik,” katanya kepada Radar Depok.

Tuntutan kenaikan upah layak bagi buruh memang menjadi fokus utama seluruh organisasi gerakan buruh yang ada di Tanah Air, sebab upah yang diterima sampai ini, dinilai kaum buruh masih jauh dari kata sejahtera.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, puluhan ribu buruh itu di antaranya berasal dari 3.000 perusahaan dan pabrik di 200 kabupaten/kota, dan 24 provinsi.

Menurut Said Iqbal, ada dua isu utama yang akan diusung dalam May Day tahun ini. “Isu pertama adalah batalkan UU Cipta Kerja, sedangkan yang kedua adalah berlakukan UMSK tahun 2021,” katanya.

Saat ini, KSPI sedang melakukan uji formil dan uji materiil terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja. Berkaitan dengan itu, kaum buruh meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan apa yang disampaikan kaum buruh dalam May Day. Menurutnya, penolakan kaum buruh terhadap Omnibus Law bukan tanpa alasan.

“Bagi kami, UU Cipta Kerja menghilangkan kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security), dan jaminan sosial (social security,” kata Said Iqbal.

Ia mengungkapkan, tidak adanya kepastian kerja tercermin dari dibebaskannya penggunaan outsourcing untuk semua jenis pekerjaan. Sehingga seluruh buruh yang dipekerjakan oleh pengusaha bisa saja adalah buruh outsourcing.

Begitu pun dengan buruh kontrak, katanya, yang saat ini tidak ada lagi batasan periode kontrak, sehingga buruh bisa dikontrak berulang-ulang hingga puluhan kali. Sementara tidak adanya kepastian pendapatan terlihat dari dihilangkannya upah minimum sektoral. Terkait adanya klausa bahwa upah minimum kabupaten/kota dapat ditetapkan, katanya, kata “dapat” di sini artinya, UMK bisa ditetapkan dan bisa juga tidak. Jika tidak ditetapkan, maka akan terjadi penurunan daya beli buruh yang signifikan.

Begitu pun dengan tidak adanya jaminan sosial. Keberadaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dinilai belum mampu memberikan proteksi kepada buruh yang kehilangan pekerjaan.

Selain buruh kontrak dan outsourcing akan sulit mengakses JKP, dana JKP pun diambil dari dana JKK dan JKM sehingga ke depan dikhawatirkan akan terjadi gagal bayar.

Said Iqbal mengaku sudah bertemu dan berkoordinasi dengan gerakan mahasiswa seperti BEM SI, KAMMI, dan beberapa BEM di kampus besar terkait dengan aksi May Day. Saat May Day nanti, katanya, mahasiswa dan buruh akan bersatu dan turun jalan bersama untuk menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law.

“Karena masalah Omnibus Law bukan hanya masalah kami yang saat ini sedang bekerja, tetapi juga generasi muda yang nanti akan memasuki pasar kerja,” tandasnya.(rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu 

Editor : Fahmi Akbar