Beranda Metropolis Dewan: Hak Pekerja Harus Terpenuhi

Dewan: Hak Pekerja Harus Terpenuhi

0
Dewan: Hak Pekerja Harus Terpenuhi
CARI SOLUSI: Komisi D DPRD Kota Depok saat menjalin pertemuan dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Depok, dalam menuntaskan perihal pesangon pekerja yang ter-PHK. FOTO: DPRD FOR RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sejumlah perusahaan industri di Kota Depok yang berulah dan diduga menelantarkan para pekerjanya, membuat Komisi D DPRD Kota Depok mengambil langkah tegas untuk menemukan solusi. Salah satunya menggelar pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, H.M. Supariyono menyebutkan, pertemuan tersebut sebagai bentuk masih lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan industri di Kota Depok. “Ini menurut saya pengawasannya masih lemah,” ucap Supariyono kepada Radar Depok.

Supariyono mengatakan, sebagai gambaran bahwa Disnaker Depok di bawah pengawasan UPTD Disnaker provinsi Jawa Barat, ada 10 ribu perusahaan. Sementara tenaga pengawasnya hanya 30 orang. Satu orang tenaga pengawas mendapat tugas mengawasi lebih dari 300 perusahaan.

“Saran saya, agar dalam proses pengawasan sebagian diberikan juga ke kita dan kabupaten. Persoalannya kewenangan itu adanya di UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah jadi harus merubah Undang-Undang dulu,” jelas Supariyono.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Rudi Kurniawan menuturkan, ada beberapa hal yang disampaikan kepada Disnaker. Semua permintaan bertujuan untuk melakukan langkah tegas dalam menjamin nasib ribuan pekerja. “Banyak perusahan yang berulah, ada PTSI Cilangkap, PT 2 Tang, PT KL Mas. Nah, kami minta untuk Disnaker segera selesaikan ini,” tegas Rudi kepada Radar Depok.

Dikatakan Rudi, meski saat ini segala perusahaan telah terdampak pandemi, namun untuk suatu hak, wajib untuk dilakukan sesuai kesepakatan. Terlebih meliputi banyak pekerja yang  tentunya juga terdampak. “Makanya kami menekan pemerintah untuk melakukan langkah tegas, agar hak pekerja terpenuhi,” tandas Rudi.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah serta perusahaan untuk tidak melakukan penahanan ijazah asli bagi para pekerja. Sebab untuk pembuktian asli kelulusan dapat dipenuhi dengan legalisir ijazah. “Itu juga menjadi bagian penting, karena banyak sekali laporan yang masuk, kalau masyarakat tidak dapat bekerja karena tidak ada ijazah asli. Kami menghindari itu,” ungkap Rudi.

Dalam waktu dekat, Komisi D akan melakukan kunjungan ke Kementrian Ketenagakerjaan, yang tentunya membawa hal ini agar mencapai jalan keluar. (rd/arn)

 

Jurnalis: Arnet Kelmanutu

Editor: M. Agung HR