sandi butar butar tidak datang
Personel Damkar Depok, Sandi Butar Butar.

RADARDEPOK.COM – Tim Khusus (Timsus) bentukan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), akhirnya sudah mendengar nyanyian pelapor adanya dugaan rasuah (Korupsi) di tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Sandi Butar Butar, Rabu (21/4). Selama kurang lebih 20 menit timsus kepoin laporan Sandi via saluran telepon.

Kepada Harian Radar Depok, Sandi Butar Butar menerangkan, Tim Khusus dari Inspektorat Jendral Kemendagri telah meminta klarifikasi, maupun keterang atas permasalahan yang terjadi. Namun, masih sebatas hubungan telepon gengam.

“Kalau ketemu langsung belum pernah, tapi saya di telpon langsung sama pak Tumpak orang Inspektur Jendral Kemendagri tadi (kemarin). Dia menanyakan permasalahan yang terjadi,” terang Sandi.

Dia menjelaskan, panggilan telepon yang dilakukan Timsus Kemendagri berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Namun untuk sementara, Sandi tidak diminta pengumpulan barang bukti. Tapi masih sebatas klarifikasi. Bila, nanti Kemendagri membutuhkan bukti-bukti dia siap datang dan membawanya.

“Belum tau kapan mau bertemu langsung, barang bukti juga belum tau kapan diserahkan. Tapi kalau telepon sudah dilakukan, ada beberapa pertanyaan yang diberikan tapi seputar permasalahan laporan saya,” tegasnya.

Terpisah, Pakar Hukum Tata Negara, Prof Asep Warlan Yusuf menegaskan, tidak ada permasalahan selama ada pemanggilan bagi Sandi Butar Butar personel Damkar yang mengungkap dugaan korupsi di Dinas Damkar Depok, mendapat pendampingan dari kuasa hukum. “Itu tidak masalah, kan kuasa hukumnya dari pribadi pelapor. Silakan saja didampingi selama pemanggilan. Tidak didampingi pun tidak apa-apa,” tegasnya kepada Radar Depok, Rabu (21/4).

Asep membeberkan, pendampingan tidak perlu atau tidak dilakukan jika pendampingan di lakukan kuasa hukum dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berada di tubuh pemerintah kota maupun daerah. “Kalau pendampingannya dari kuasa hukum pemkot atau pemda, tidak semestinya dilakukan pendampingan,” ungkap Asep.

Perkara yang sedang dijalankan Sandi adalah kasus dugaan korupsi, hal itu sama dengan kasus pencurian atau tindak kriminal lainnya. “Beda lagi kalau masalah kasus aset atau urusan di pemerintahan,” tambahnya.

Ketika ditanya terkait perlindungan saksi maupun korban yang ada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dibeberkan Asep, pelapor harus melakukan ajuan guna mendapat perlindungan hukum agar proses hukum dapat berjalan lancar. “Harus ada pengajuan, bukan LPSK yang mengajukan. Nanti pengajuan pendampingan bagi pelapor maupu saksi akan diceramati LPSK, jika memang diperlukan, tentu akan diberikan perlindungan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepada Harian Radar Depok, Razman menegaskan, seluruh keterangan dan bukti Sandi sangat kuat, termasuk barang bukti yang diberikannya. Terlebih menurut pengakuan Sandi bahwa Bendahara telah mengakui adanya kesalahan. “Saya sudah katakan pada Sandi, kalau ada pemanggilan dia, saya akan ikut mendampingi,” tegasnya kepada Radar Depok.

Dia melanjutkan, proses ini bisa jadi pintu masuk kejaksaan, kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus ini. Sebab, bukan tidak mungkin dalam situasi covid seperti ini banyak yang terlibat korupsi. “Contohnya sudah banyak di daerah lain. Ada Bupati Bandung. Ini juga patut diduga,” ungkapnya. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu 

Editor : Fahmi Akbar