Beranda Utama Dugaan Korupsi Damkar Depok : Tjahjo Kumolo Lindungi Sandi

Dugaan Korupsi Damkar Depok : Tjahjo Kumolo Lindungi Sandi

0
Dugaan Korupsi Damkar Depok : Tjahjo Kumolo Lindungi Sandi
UCAPAN BERANTAS KORUPSI: Deretan karangan bunga menghiasi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok yang diberikan dari berbagai elemen masyarakat untuk Kejari Depok. Hal itu sebagai bentuk dukungan dari masyarakat kepada Kejari dalam menuntaskan kasus korupsi yang terjadi di Dinas Damkar Kota Depok, Kamis (15/4). FOTO: ARNET KELMANUTU/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Penelusuran kasus dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok terus bergulir. Terbaru, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok memanggil lima orang dari Dinas Damkar Kota Depok untuk dimintai keterangan, pada Kamis (15/4).

Namun, hingga pukul 11.00 wib, hanya dua orang yang memenuhi panggilan tersebut. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Depok, Herlangga Wisnu Murdianto menyebutkan, yang hadir tersebut yaitu mantan Sekretaris Dinas Damkar Depok, dan Bendahara Damkar Depok.

Sedangkan untuk tiga orang yang tidak hadir merupakan pegawai honorer di Dinas Damkar Kota Depok. Herlangga mengatakan, sampai saat ini tidak ada konfirmasi dari tiga orang tersebut. Tetapi, pihaknya dapat melakukan pemanggilan ulang pada Senin (19/4) atau Selasa (20/4).

“Tiga orang ini merupakan pekerja honorer yang bekerja pada dinas tersebut,” ungkap Herlangga kepada Radar Depok.

Sementara itu, terkait pemanggilan Kepala Dinas Damkar Kota Depok, belum dilakukan. Karena menurut Herlangga, belum sampai pada tahap tersebut. Kejaksaan sampai saat ini masih merangkai keterangan dari beberapa saksi yang sudah dipanggil. Jika dari keterangan itu diperlukan, maka akan ada pemanggilan.

“Kalau memang keterangannya diperlukan, pasti kami panggil,” jelas Herlangga.

Dilanjutkannya, laporan yang diterima Kejari Depok masuk pada Maret 2021, dengan laporan mengenai insentif petugas honorer serta sepatu PDL.

“Jadi pegawai non PNS dapat honor atas kerjanya. Nah, insentif honor itu yang dilaporkan oleh Sandi Butar Butar. Jadi atas keterangan Sandi, honor tidak sesuai dari semestinya,” ucap Herlangga.

Mendapat keterangan tersebut, Kejari akan menghimpun keterangan dari berbagai pihak guna memastikan apakah yang disampaikan Sandi itu benar. “Nah itu yang kami butuhkan dari keterangan teman-teman honorer lain,” lanjutnya.

Tak hanya itu, suasana berbeda juga terlihat di lingkungan Kantor Kejaksaan Depok. Sejumlah karangan bunga menghiasi Kantor Satya Adhyaksa, hal ini sebagai bentuk dukungan penuh dari elemen masyarakat dalam memberantas korupsi di Kota Depok.

Pantuan Radar Depok, puluhan rangkaian bunga berjejer rapi. Mulai dari gerbang depan hingga lingkungan dalam Kantor Korps Adhiyaksa ini. Karangan bunga tersebut ada yang berasal dari Asosiasi Honorer Depok, Penggiat Whistleblower Indonesia, hingga Masyarakat Cinta Kejaksaan.

Isi pesan dari karangan bunga tersebut pun beragam, ada yang bertuliskan Terimakasih Pak Jaksa Semangat Berantas Koruptor, Damkar Depok Tidak Butuh Oknum Pejabat Kaleng Kaleng. Kejadian Dinas Damkar menjadi pemantik gerakan masyarakat Kota Depok untuk memberikan dukungan penuh kepada instansi yang memiliki wewenang dalam memberantas korupsi.

Sementara itu, Sandi Butar Butar mendapat undangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Kamis (15/4) untuk mengklarifikasi dugaan korupsi di tubuh Damkar Depok. Tetapi, Sandi tidak dapat memenuhi undangan itu. Ia beralasan, undangan Sandi dapatkan sekitar pukul 08.30, sedangkan agenda dalam undangan rapat dimulai pukul 09.00 wib.

“Iya saya tidak datang ke undangan itu, karena waktunya mepet. Itu juga undangan dikasih dari teman saya yang bertugas di Mako Kembang,” ungkap Sandi kepada Radar Depok.

Dalam surat tersebut, dituliskan undangan ditujukan kepada Sandi di Depok. Surat itu sebagai bentuk tindak lanjut dari pemberitaan media online nasional, sehingga dirinya diundang untuk ikut dalam rapat klarifikasi yang berlangsung pada pukul 09.00-12.00 wib di Ruang Rapat Inspektorat Jendral Kemendagri, Gedung Inspektorat Jendral Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

Terpisah, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara da Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo meminta agar pejabat di Pemkot Depok tidak mengganggu Sandi dalam kasus ini.

“Saya kira tidak boleh diintervensi. Sebab ini menjadi hak warga negara dalam menyampaikan suara soal dugaan korupsi, selama laporan itu bisa dipertanggung jawabkan,” tegas Tjahjo kepada wartawan.

Menurut Tjahjo, Sandi tak perlu khawatir untuk melaporkan. Dirinya mempersilakan petugas Damkar tersebut untuk melaporkan ke aparat penegak hukum. “Silakan mau lewat Kepolisian, ke Kejaksaan, ke KPK, nggak ada masalah,” tandas Tjahjo.

Diberitakan sebelumnya, personel Dinas Damkar Kota Depok bernama Sandi Butar Butar, buka suara terkait pengadaan barang ditempatnya bekerja. Nyanyian Sandi sudah menyebar, aksinya viral lantaran dia membentangkan kertas besar dengan tulisan: meminta Presiden Joko Widodo serta Kemendagri Tito Karnavian agar melakukan inspeksi.

“Saya sudah geram sejak 2016, ini menjadi awal mula saya berani bicara vokal apa yang terjadi di Dinas Damkar,” tegas Sandi, saat dikonfirmasi Harian Radar Depok, beberapa waktu lalu.

Dibeberkannya, ketidak benaran ini terjadi ketika anaknya mengalami sakit dan berencana akan membawanya ke klinik untuk berobat. Namun, ternyata BPJS Kesehatannya tidak aktif, sehingga anaknya gagal menjalani pengobatan. “Bahkan, saya baru tau setelah satu tahun bekerja, kalau BPJS dipotong tanpa penjelasan sebesar Rp400 ribu,” ungkap Sandi.

Hal ini membuat Sandi berkomunikasi dengan jajaran pejabat di tubuh Dinas Damkar, mulai dari Kepala Dinas hingga Kepala Bidang dan lainnya. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil, sehingga upaya lebih vokal dilakukan dirinya. “Saya sudah berusaha menanyakan apa yang terjadi, tapi suara saya hanya dianggap angin lalu tanpa ditindak lanjut jajaran dinas,” katanya.

Tak hanya itu saja, dilanjutkan Sandi, yang paling mirisnya setiap personel yang melakukan evakuasi ringan menggunakan motor pribadi tanpa diberikan biaya transport dari dinas tersebut. “Saya kalau evakuasi beli bensin sendiri. Bahkan untuk seperti servis mobil saja sangat sulit mengeluarkan biaya padahal itu diperlukan untuk operasional pelayanan,” beber Sandi.

Kemudian adanya dugaan penggelapan sepatu PDL yang juga ramai menjadi pembicaraan publik. Hal tersebut yang membuat Sandi geram dan melakukan aksi pembentangan poster yang meminta Presiden serta Mendagri turun untuk mengecek secara langsung. “Saya kena SP sampai ancaman untuk dilaporkan balik. Tapi saya tidak takut, karena yang saya lakukan benar,” tegas Sandi.  (rd/arn/dtc/**)

 

Jurnalis: Arnet Kelmanutu

Editor: M. Agung HR