dipanggil kejarti
MENDATANGI : Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Yunan datang sekira pukul 11:00 WIB, bersama satu rekannya mendatangi Kantor Kejari, Rabu (21/4). IST  

RADARDEPOK.COM – Korps Adhiyaksa belum puas dengan bukti-bukti yang didapat saat ini. Rabu (21/4), Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok kembali memanggil sejumlah guna diminta klarifikasi terkait dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP). Setidaknya sudah ada 16 orang yang diminta keterangan, termasuk tiga pejabat di Badan Keuangan Daerah (BKD) Depok.

Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Yunan datang sekira pukul 11:00 WIB, bersama satu rekannya. Dia datang mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam.

Ketika ditanya, dia tidak banyak berkata-kata. Dia hanya mengaku, kedatangannya ke Kejari Depok untuk diskusi. “Nggak ada pemeriksaan. Nggak (ada) pertanyaan, (cuma) diskusi saja,” kata Yunan kepada Harian Radar Depok, Rabu (21/4).

Terkait diskusi yang dimaksud, dia enggan menjelaskannya. Namun, yang jelas kedatangannya terkait dugaan kasus yang sedang ramai saat ini di Dinas Damkar Depok. “Ada (kaitan dengan Sandi Butar Butar),” ucapnya.

Soal barang bukti, dia juga tidak membawa apapun ke Kejari. Dia juga tidak tahu soal besaran anggaran pengadaan sepatu dan insentif Covid-19 di Dinas Damkar Depok.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Intelejen Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto mengatakan, untuk hari ini (kemarin) pihaknya meminta klarifikasi terhadap tiga orang yang dianggap mengetahui permasalahan. Pihaknya masih terus menggali informasi dan keterangan dalam rangka mencari titik terang.

“Hari ini memanggil tiga orang. Ada dari Badan Keuangan Daerah juga. Sudah ada 16 orang total. Jadi tidak hanya di Damkar. Pokoknya, siapa saja yang kita anggap mengetahui permasalahan. Bagaimana bisa kita melakukan pemanggilan ya otomatis dari keterangan-keterangan orang yang sebelumnya dipanggil,” katanya.

16 nama tersebut, ada empat di antaranya pejabat dinas. Mereka adalah dua mantan sekretaris dinas dan dua mantan pejabat pengadaan. Kalau kabid yang menjabat sekarang kemungkinan baru di minggu depan karena itu berhubungan dengan honor insentif. “Tapi untuk sepatu sudah ada pejabat-pejabat terdahulu yang sudah kita panggil ada empat orang yaitu dua mantan Sekdis dan dua mantan pejabat pengadaan,” tegasnya.

Bahkan, pihak pengusaha yang menang tender proyek juga sudah datang memenuhi undangan. Kejari Depok masih memiliki waktu hingga tiga pekan ke depan sebelum Surat Perintah (Sprint) berakhir.

“Sekali lagi Kejaksaan Negeri Depok masih melakukan pendalaman dalam rangka pengumpulan data dan pengumpulan keterangan, kita masih melakukan klarifikasi. Apa hasilnya kita masih punya waktu sekitar 3 minggu lagi sebelum Surat perintah berakhir. Surat perintah jangka waktunya selama 30 hari. Kita melakukan pendalaman apa nanti kesimpulannya ditunggu saja sehingga permasalahan dapat menjadi terang,” ungkapnya.

Herlangga menuturkan, soal bukti pendukung sudah didapatkan pihaknya. Dokumen tersebut didapat dari pihak-pihak yang diminta datang untuk klarifikasi. “Yang pasti kita semakin banyak mendapatkan data berupa dokumen karena ini merupakan pengadaan barang dan jasa otomatis berhubungan dengan dokumen,” pungkasnya.(rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar