Beranda Metropolis Guru PPPK Depok Dapat Tunjangan Fungsional

Guru PPPK Depok Dapat Tunjangan Fungsional

0
Guru PPPK Depok Dapat Tunjangan Fungsional
AUDIENSI: Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono saat menerima audiensi bersama guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Depok, di Balaikota Depok, Selasa (6/4). FOTO: PUTRI DISA/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Sebanyak 177 guru pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sudah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan diangkatnya para guru honorer menjadi PPPK, diharapkan peran guru dalam mencerdaskan anak bangsa dan masyarakat tidak melenceng.

Hal itu disampaikan Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono, pada giat audiensi dengan guru PPPK di Balaikota Depok, Selasa (6/4),

“Dalam artinya, segala sesuatunya harus diluruskan niatnya,” tutur Imam kepada Radar Depok, Selasa (6/4).

Imam juga menjelaskan, dengan menjadi PPPK itu berarti gaji yang dimiliki para guru sudah jelas, bahkan tunjangannya sama seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Maka itu, kinerja para guru bisa lebih ditingkatkan lagi, guna mencapai harapan Depok yang lebih maju, berbudaya, dan sejahtera,” terang Imam.

Sementara itu, Plt Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok, Satibi menjelaskan, dari 177 PPPK terdiri dari 167 guru SD dan 10 guru SMP.

“Penggajian PPPK sesuai dengan pendidikan yang mereka emban. Golongan III/a pendidikan S1 diberikan gaji pokok Rp2.966.500, dan Gelongan III/a S2 gaji pokok Rp3.107.000,” ungkap Satibi.

Dia juga menambakan, PPPK mendapat tunjangan yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Terdapat tunjangan fungsional dan tunjangan daerah. Namun, saat ini tunjangan daerah belum dapat diberikan, karena belum ada petunjuk teknisnya.

“Namun, nanti akan diberikan sesuai kemampuan daerah, apabila sudah ada petunjuk teknisnya,” lanjutnya.

Terpisah, salah satu guru PPPK, Muhammad Nur Rambe mengatakan, sebenarnya dirinya kurang suka dengan penyebutan P3K.

“Kalau P3K kan biasanya orang berpikir kotak obat, maka dari itu lebih baik disebut PPPK,” tuturnya.

Rambe berarap PPPK memiliki aturan tertulis terkait perpanjangan masa kerjanya yang tiga tahun sekali. Karena menurutnya, para PPPK pasti akan berpikir diperpanjang atau tidak setiap tiga tahunnya.

“Harapannya semoga ada aturan tertulisnya bagi PPPK. Saya juga berterima kasih telah diundang untuk berdiskusi bersama di sini dengan Wakil Walikota Depok,” pungkasnya. (rd/dis)

 

Jurnalis: Putri Disa

Editor: M. Agung HR