Beranda Utama Hari Ini Timsus Obok-obok Damkar, Razman Minta Inspektorat Jendral Serius

Hari Ini Timsus Obok-obok Damkar, Razman Minta Inspektorat Jendral Serius

0
Hari Ini Timsus Obok-obok Damkar, Razman Minta Inspektorat Jendral Serius
BERI KETERANGAN : Kuasa Hukum Sandi Butar Butar Personel Damkar Depok, Razman Arif Nasution bersama tim saat menggelar konferensi pers terkait dugaan korupsi di tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, di Kantor RAN Law Firm, Taman Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/4). KUASA HUKUM FOR RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) patang menyerah dalam menggarap dugaan korupsi, di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat (Damkar) Depok. Kendati Sandi Butar-butar kembali tak hadir Senin (19/4), Tim Khusus (Timsus) bentukan Menteri Tjahjo Kumolo dijadwalkan tetap turun kelapangan hari ini (20/4). Lawatannya itu guna meneruskan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus dugaan korupsi di Damkar Kota Depok.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan membenarkan, Sandi kembali tidak datang pada panggilan kali ini. “Yang bersangkutan tidak datang lagi. Alasannya belum bisa datang karena ada agenda lain,” tuturnya hanya kepada Harian Radar Depok, Senin (19/4).

Benni menjelaskan, mulai saat ini sudah tidak dilakukan lagi pemeriksaan awal, dan akan dilakukan pemeriksaan khusus. Jadi sifatnya investigatif penyelidikan dan penyidikan. “Akan menyasar semua pihak yang terlibat di Kota Depok, termasuk juga Sandi sendiri,” jelasnya.

Inspektorat Jendral Provinsi dan Kota akan secara bersamaan melakukan join audit pemeriksaan secara khusus, yang akan menyasar ke pihak terkait. “Pihak terkait ini nanti akan berkembang dengan sendirinya. Saya tidak berani mengunci dengan Damkar, karena mungkin ada kaitannya dengan yang lain nanti,” sambungnya.

Benni mengungkapkan, sebenarnya sudah sejak Kamis (15/4) pihaknya sudah turun ke lapangan terkait pengumpulan data awal. Namun, setelah dilakukan rapat bersama, maka disepakati akan ada pemeriksaan khusus.

Terkait pemeriksaan waktunya bisa sampai satu minggu. Kalau memang tidak datang atau tidak bisa dimintai keterangan, akan dibuatkan rekomendasinya karena tidak bisa bekerjasama. Bahkan, bisa langsung ke penegak hukum. “Terkait batas waktu penanggilan atau penyidikan tidak ada, namun diupayakan sesegera mungkin,” tegas Benni.

Di lokasi terpisah, Sandi Butar Butar telah resmi mendapat pendampingan hukum dari pengacara kawakan tanah air, Razman Arif Nasution (RAN) bersama dengan tim. Hal ini setelah lakukan konferensi pers secara terbuka di Kantor RAN Law Firm, di Taman Rasuna, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/4).

Kepada Harian Radar Depok, Razman menegaskan, seluruh keterangan dan bukti Sandi sangat kuat, termasuk barang bukti yang diberikannya. Terlebih menurut pengakuan Sandi bahwa Bendahara telah mengakui adanya kesalahan.

“Saya sudah katakan pada Sandi, kalau ada pemanggilan dia, saya akan ikut mendampingi,” tegasnya kepada Radar Depok.

Dia melanjutkan, proses ini bisa jadi pintu masuk kejaksaan, kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus ini. Sebab, bukan tidak mungkin dalam situasi covid seperti ini banyak yang terlibat korupsi. “Contohnya sudah banyak di daerah lain. Ada Bupati Bandung. Ini juga patut diduga,” ungkapnya.

Hal ini juga membuat dia dengan tegas meminta kepada aparat hukum untuk melakukan pemeriksaan Walikota Depok,. Sebab, anggaran itu kan pertanggung jawabannya ekternal maupun internal ada di kepala daerah. Jadi kepala daerah harus dimintai pertanggungjawabannya. “Jika dia lalai pasti kena juga, apalagi kalau dia juga terlibat,” kata Razman saat dikonfirmasi.

Ia pun menambahkan, setelah mendapat informasi dari media atas klarifikasi Kepala Dinas Damkar meminta untuk membedakan antar PDL serta APD. Padahal permasalahannya soal anggaran.

“Masalahnya itu dianggaran, yang pertama sepatu PDL, kan itu Rp850 ribu kok di cek Rp350 ribu dan jumlah personelnya lebih 150 orang. Selanjutnya, honor seharusnya Rp1,7 juta, kok diterima Rp850, dan itu cuma sekali,” katanya.

Razman menduga, kepala dinas terlibat, sehingga jangan segan jika memang ada keterlibatan Walikota di dalamnya. Jangan sampai pasang badan, jika kepolisian menemukan bukti, berarti harus bertanggung jawab.

Lalu, dia menambahkan, pernyataan walikota soal mendukung langkah inspektorat untuk memeriksa, tapi inspektorat itu untuk memeriksa audit internal. Sehingga pemeriksaan  paling penting itu ada di kejaksaan serta kepolisian. “Kalau audit internal nanti sifatnya pengembalianlah atau segala macam. Kita mengertil lah. Walaupun itu kasus besar, nanti turun BPKP, BPK. Jadi inspektorat itu bukan urgent untuk diterjunkan,” jelas Razman.

Meski begitu, dia mengapresiasi langkah Inspektorat Jendral untuk turun gunung, namun kehadirannya harus melakukan audit serius. Yaitu dengan ke ranah tindak korupsi bukan pengembalian kerugian negara.(rd/dis/arn)

Jurnalis : Putri Disa, Arnet Kelmanutu

Editor : Fahmi Akbar