Beranda Politika Harris Minta Fokus Kelola Keuangan Daerah

Harris Minta Fokus Kelola Keuangan Daerah

0
Harris Minta Fokus Kelola Keuangan Daerah
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Abdul Harris Bobihoe. berbicara tentang kuota haji 2021 Indonesia yang ditutup Pemerintah Arab Saudi. FOTO : ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM DEPOK – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Abdul Harris Bobihoe terus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memaksimalkan pendapatan asli daerah  (PAD) dengan fokus mengelola keuangan daerah, sehingga bisa terus membangun Jawa Barat, walaupun di tengah pandemi Covid-19.

Wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Jabar 8 (Kota Depok-Kota Bekasi) ini menerangkan, pengawasan di bidang keuangan menjadi fokus Komisi III DPRD Jabar untuk meningkatkan pembangunan di Jawa Barat.

“Bidang Keuangan ini meliputi Pendapatan Asli Daerah, yakni berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD, Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah,” kata Harris kepada Radar Depok.

Kemudian Lebih lanjut Harris menerangkan, Komisi III pun mengawasi Dana Perimbangan berupa PBB, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, serta Penerimaan dari Pertambangan Minyak dan Gas Alam.

“Selain itu, Bidang Keuangan ini meliputi Pajak Air, Pinjaman Daerah, Perbankan, Dunia Usaha, Otorita, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, serta Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dan lain-lain penerimaan yang sah,” paparnya.

Harris yang juga Sekretaris DPD Partai Gerinda Jabar ini mengungkapkan, Pendapatan Pemprov Jabar pada 2020, terkoreksi sekitar Rp 4 triliun akibat Covid-19. Sehingga, pihaknya perlu melakukan evaluasi keuangan daerah.

“Diharapkan, pendapatan Pemprov Jabar di triwulan kali ini meningkat dari triwulan sebelumnya, mengingat perekonomian sudah kembali menggeliat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Harris mengungkapkan, Pemprov Jabar telah menerima dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah pusat melalui Pinjaman PEN Daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI sebesar Rp 4 triliun.

“Diharapkan dengan adanya stimulus ini dapat mendongkrak perekonomian Jabar,” ujarnya.

Selain itu, Harris pun meminta agar Pemprov Jabar memaksimalkan potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Jabar. Sedangkan, Jabar sendiri memiliki sekitar 40 BUMD.

“Memang ada beberapa BUMD yang sudah berfungsi maksimal dan memberikan deviden signifikan bagi Jabar, seperti BJB dan Mugas Hulu Jabar,” katanya.

Namun, BUMD yang belum maksimal perlu mendapat perhatian khusus, baik dari segi bantuan penyertaan modal dan pengawasan yang baik sehingga BUMD itu berjalan serta menghasilkan deviden yang optimal.

“Penyertaan modal dasar dari pemerintah provinsi untuk BUMD di Jabar ini, masih banyak yang dinilai kurang. Sehingga terjadi kekurangan modal di setiap BUMD. Tetapi, jika sudah diberikan suntikan dana, pengawasan yang baik juga mutlak dilakukan,” ucap Harris. (adv)