Beranda Pendidikan IDAI Tidak Merekomendasikan Kemendikbudristek Adakan Pembelajaran Tatap Muka

IDAI Tidak Merekomendasikan Kemendikbudristek Adakan Pembelajaran Tatap Muka

0
IDAI Tidak Merekomendasikan Kemendikbudristek Adakan Pembelajaran Tatap Muka
ILUSTRASI

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikburistek) tetap berkomitmen pembukaan sekolah dilakukan Juli 2021, setelah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan.

Sikap tersebut, tetap dilakukan meskipun Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tidak merekomendasikan sekolah dibuka pada Juli 2021, melihat kondisi pandemi virus Korona (Covid-19) di Indonesia saat ini.

“Opsi pembelajaran tatap muka setelah semua guru (dan tenaga kependidikan) mendapat vaksin,” kata Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri.

Jumeri menjelaskan, rekomendasi dari IDAI sifatnya tidak mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait pembukaan sekolah dan opsi pembelajaran tatap muka. Namun, rekomendasi tersebut bisa menjadi peringatan bagi pihak sekolah dan orang tua dalam mengambil keputusan belajar tatap muka bagi siswa.

“Rekomendasi IDAI sebagai warning kepada sekolah, orang tua dan masyarakat untuk sangat berhati-hati melaksanakan pembelajaran tatap muka,” lanjut dia.

Sementara Kementerian Kesehatan akan mempertimbangkan rekomendasi IDAI, dan akan membahasnya bersama Kemendikbudristek.

“Kita akan diskusi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kemendikbud,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi.

Dihubungi secara terpisah, Epidemiolog dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra beranggapan, dalam mengambil kebijakan di tengah pandemi, seharusnya pemerintah menetapkan pandangan ahli, yakni IDAI sebagai pertimbangan utama. Khususnya terkait kebijakan yang punya risiko penularan Covid-19.

“Pandangan pertama yang harus ditanya itu ahli kesehatan masyarakat. Bagaimana kalau terjadi kasus pada anak? IDAI punya kewenangan untuk beri asesmen, risikonya seperti apa. Itu patut didengar,” kata dia.

Hermawan mengatakan, tugas pemerintah dalam penanganan pandemi seharusnya mendengar kebijakan banyak pihak dan membuat kajian yang komprehensif sebelum menentukan kebijakan.

Jika hal ini tidak dilakukan dan pemerintah gegabah dalam mengambil keputusan, ia khawatir penyebaran virus tak akan ada akhirnya. Terlebih, kata dia, pandemi di Indonesia belum terkendali.

Ia pun menilai pemerintah belum banyak mendengar pandangan ahli dalam keputusan membuka sekolah. Hermawan mengatakan sejak awal IAKMI telah mewanti-wanti pemerintah agar pembukaan sekolah tidak dilakukan buru-buru.

Namun sejak pertengahan tahun lalu, pemerintah sudah memutuskan sekolah dibuka dengan ketentuan tertentu. Alih-alih mengevaluasi kebijakan tersebut, pemerintah kemudian memperluas pembukaan sekolah secara nasional pada Juli mendatang.

“Kita harus belajar dari India. Terjadi pelonggaran [pembatasan] yang luar biasa di sana. Padahal kasusnya sudah terkendali sebelumnya, dan sekarang menuai badai,” tuturnya.

Sebelumnya, IDAI menyatakan tidak merekomendasikan sekolah dibuka pada Juli karena peningkatan kasus yang masih tinggi, target vaksinasi yang belum memadai, dan munculnya berbagai varian mutasi corona.

“Persyaratan untuk dibukanya kembali sekolah antara lain terkendalinya transmisi lokal yang ditandai dengan positivity rate kurang lebih 5 persen dan menurunnya tingkat kematian,” kata Ketua Umum IDAI Aman B. Pulungan melalui keterangan resmi IDAI.

Acuan syarat pembukaan sekolah dari IDAI berbeda dengan yang ditetapkan pemerintah. Ketimbang melihat tingkat kasus positif penyebaran virus, pemerintah menentukan kebijakan pembukaan sekolah pada vaksinasi guru dan tenaga kependidikan. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya