ilustrasi PNS dilingkungan balaikota
BERAKTIVITAS: Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Depok beraktivitas pada saat jam istirahat di Balaikota Depok. DOK RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM – Seharusnya Rabu (28/4) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Depok sudah menerima tunjangan hari raya (THR). Nyatanya, anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp30 miliar belum juga ada kepastian. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, masih menunggu intruksi dari pemerintah pusat.

Kepala BKD Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, anggaran THR pada tahun ini sekitar Rp30 miliar. Namun, saat ini dia belum bisa memastikan kapan THR bagi PNS akan cair. Karena masih menunggu intruksi dari pusat. “Harusnya terhitung H-10 sudah bisa cair, namun masih menunggu intruksi pusat,” tuturnya kepada Harian Radar Depok, Rabu (28/4).

Nina melanjutkan, setelah turun Peraturan Presiden (PP), nantinya akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota (Perwal). “Biasanya cepat kalau sudah ada PP, akan kami tindaklanjuti. Sehari atau dua hari lamanya, Perangkat Daerah (PD) bisa mengajukan,” jelasnya.

Menurutnya, di dalam THR tidak ada potongan, tidak seperti gaji bulanan yang terdapat iuran Korpri serta potongan BPJS Kesehatan yang memang wajib. “Jadi tidak ada potongan, THR-nya full,” sambungnya.

Nina belum bisa bicara lebih lanjut terkait THR PNS karena menurutnya masih belum jelas, apakah akan sama dengan tahun kemarin atau terdapat perbedaan. “Kalau tahun lalu kan tidak termasuk tunjangan kinerja. Tahun ini masih belum jelas, masih nunggu,” bebernya.

Kemudian, Nina menegaskan, pencairan THR tidak berbarengan dengan pencairan gaji ke-13. Karena biasanya gaji ke-13 cair pada Juli. “Lagipula itu kan tahapannya berbeda-beda. THR yang diterima sesuai dengan gaji yang diterima pada April 2021. Dan yang mendapat gaji ke-13 hanya eselon tiga ke bawah,” lanjutnya.

Terpisah, salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Depok, Ilham mengatakan, terkait keterlambatan THR, dirinya tidak ambil pusing dan siap mengikuti aturan dari pemerintah. “Tentunya memang harus mengikuti aturan yang ada. Jadi siap ikuti aturan pemerintah saja dan siap menunggu,” jelasnyanya.

Terpisah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memastikan, THR bagi PNS, TNI dan Polri, akan mulai dibagikan pada H-10 hingga H-5 Lebaran 2021. Untuk pencairan THR PNS 2021 dan para abdi negara lainnya tersebut, negara mengalokasikan dana sebesar Rp30,6 triliun, yang terdiri atas THR PNS instansi pusat, dan PNS di pemerintah daerah. “THR ini akan dibayarkan pada H-10 sampai H-5, karena biasanya ini bertahap,” kata Sri Mulyani.

Dia mengatakan, dana THR PNS 2021 sebesar Rp 30,6 triliun tersebut akan dibelanjakan untuk pusat dengan jumlah Rp 15,8 triliun dan Rp 14,8 triliun untuk daerah. Saat ini, lanjut dia, pemerintah tengah merampungkan pembahasan aturan pelaksana pencairan THR berupa peraturan pemerintah (PP) agar bisa segera ditanda tangani Presiden Jokowi. “Saat ini PP-nya sedang dalam proses untuk kemudian di tanda tangani Bapak Presiden,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Dia berharap dengan pemberian atau pencairan THR PNS 2021 akan mendorong masyarakat untuk berbelanja sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap belanja masyarakat. “Jadi jumlahnya sangat signifikan THR ini dan kita harapkan akan mendorong. Meskipun masyarakat tidak mudik, tapi tetap bisa mengirim kepada orang tua atau saudara di kota tempat tinggal mereka,” ungkap Sri Mulyani.

Dia berpesan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi dengan cara berbelanja ke pusat perbelanjaan namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah pun, kata dia, akan menggunakan berbagai instrumen secara kreatif seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).

“Aktivitas konsumsi tetap terjadi, investasi mulai tumbuh, dan ini semua akan menjadi resep bagi kita untuk memulihkan ekonomi tanpa menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah Covid-19,” tegas Sri Mulyani.(rd/dis)

Jurnalis : Putri Disa

Editor : Fahmi Akbar