Beranda Utama Jalan Amblas Langgar GSS

Jalan Amblas Langgar GSS

0
Jalan Amblas Langgar GSS
PENINJAUAN: Komisi C DPRD Kota Depok bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta pihak Grand Depok City (GDC) ketika meninjau langsung kondisi jalan yang amblas. Saat ini, perbaikan jalan tersebut masuk dalam tahap tender, Rabu (14/04). FOTO: ARNET KELMANUTU/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Salah satu ruas Jalan Boulevard, Grand Depok City (GDC) yang amblas beberapa waktu lalu diketahui menjadi jalan utama bagi para pengendara. Sehingga upaya dan langkah cepat dilakukan Pemkot Depok untuk perbaikan, sebab pelaksanaan telah masuk tahap tender.

Hal tersebut diketahui setelah dilakukan peninjauan lokasi secara bersama oleh Komisi C DPRD Kota Depok, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok, serta pengembang GDC. Dan memastikan perbaikan jalan yang amblas itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Edi Sitorus menjelaskan, hasil dari pertemuan sekaligus peninjauan, persoalan pertama ditemukan bahwa konstruksi yang dibangun pihak GDC tidak baik, dari sisi pembesian atau konstruksinya.

“Lalu kedua, ini sudah melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) yang diwajibkan berjarak 12 meter dari bibir sungai, sesuai dengan Perda Kota Depok. Ternyata, kami lihat ini dibuat parkiran, seolah jadi tidak ada jembatan bawahnya kali,” jelas Edi kepada Radar Depok, Rabu (14/4).

Merujuk pada Perda Kota Depok Nomor 18 Tahun 2003 tentang Garis Sempadan, disebutkan di Pasal 13 (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut, yaitu:  a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari tiga meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya sepuluh meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; b. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari tiga meter sampai dengan 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; c. Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Edi mengatakan, memang pembangunan jalan ini dilakukan sebelum Depok menjadi kota, yaitu masih menjadi Kota Madya. Sehingga, pihaknya meminta arsip perjanjian bahwa area ini masuk dalam tanggung jawab pemerintah atau GDC.

“Nanti akan kami panggil lagi dengan membawa arsip perjanjian, siapa yang bertanggung jawab. Kalau GDC segera kerjakan, tapi kalau pemerintah juga perbaiki secepatnya,” tegas Edi.

Namun, hasil dari perbincangan dengan pengembang GDC bahwa area yang amblas ini sudah diserahterimakan ke Pemkot Depok fasos fasumnya. Dari depan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Depok hingga Pasar Pucung, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Pemerintah memang saat ini sedang menggelar tender konsultan untuk pembangunan jembatan, sebenarnya sudah direncanakan,” beber Edi saat dikonfirmasi.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Babai Suhaemi meminta kepada masyarakat Depok, khususnya warga GDC jangan khawatir. Sebab pemerintah telah menganggarkan untuk pembangunan jembatan ini.

“Saat ini sedang tahap tender konsultan, jika tender selesai berarti tinggal pelaksanaan. Semoga saat Hari Raya Idul Fitri sudah bisa selesai kalau dikerjakan dengan serius,” ucap Babai.

Menurut Babai, ternyata di APBD anggaran pembangunan jembatan ini sudah tersedia. Yaitu sebesar Rp7 miliar, meliputi perbaikan turap dan jembatan. Jadi tidak ada persoalan tentang kekhawatiran masyarakat karena tidak dibangun.

Pihak Dinas PUPR, melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Denny Setiawan  mengaku, bahwa dua regu pasukannya sebanyak 14 orang telah diterjunkan sejak kejadian, untuk membersihkan material longsor dengan menggunakan alat berat.

“Kami kerahkan alat berat dan Satgas SDA. Sementara kami akan konsen dulu di sini dengan membuat cerucuk dulu,” terangnya.

Cerucuk adalah susunan tiang kayu dengan diameter antara 8 sampai 15 meter yang dimasukkan atau ditancapkan secara vertikal ke dalam tanah, yang ditujukan untuk memperkuat daya dukung terhadap beban di atasnya. “Cerucuk ini upaya kami agar longsor tidak melebar, sebab saya lihat beberapa bagian sudah mulai tergerus,” terangnya.

Selain itu menurutnya, tahun ini dari Bina Marga akan membangun jembatan di lokasi yang longsor tersebut. Hal ini agar masyarakat mengetahui terdapat jembatan di jalan tersebut. “Jadi sebelum longsor, memang kami sudah menganggarkan untuk perbaikan jalan ini, tapi terlebih dahulu longsor,” kata Denny kepada Radar Depok.

Diperkirakan Denny, lebar dari gorong-gorong tersebut sekitar tujuh sampai delapan meter jika di hitung dari hulu ke hilir. Kali yang melintas tersebut adalah kali Cikumpa yang berujung pada sungai Ciliwung. Ia menegaskan, longsornya jembatan tersebut juga diakibatkan faktor usia yang sudah lama. Jembatan yang dibangun GDC itu diketahui berdiri sekitar tahun 1997. Jika diperhatikan dari kontruksinya kondisi besinya pun sudah tidak layak.

“Mungkin amblas juga karena mobilisasi semakin meningkat, yang lewat kendaraan semakin banyak. Ditambah kondisinya sudah lama dan konstruksi tidak sesuai, sehingga jadi amblas,” paparnya.

Sementara perwakilan pengembang GDC Bagian Lapangan, Tanto mengatakan, pada titik yang longsor atau amblas sudah menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebab sekitar tiga tahun lalu asetnya telah diserahkan ke pemerintah. “Sesusai data yang ada, titiknya persis dari kantor Damkar sampai pasar Pucung, sudah kami serahkan asetnya sekitar tiga tahun lalu,” ungkap Tanto kepada Radar Depok, Rabu (14/4).

Pihaknya juga tidak bertanggung jawab atas beberapa bangunan yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS). Sebab, proses mendirikan bangunan pada lokasi tersebut telah melalui prosedur yang juga melibatkan pemerintah. “Karena sudah diserahkan ke pemerintah, jadi kami komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah. Nanti tindaklanjutnya kami yang di lapangan yang akan atur,” pungkas Tanto.  (rd/arn)

 

Jurnalis: Arnet Kelmanutu

Editor: M. Agung HR