Beranda Metropolis Kebijakan Daerah-Pusat Bisa Dipadukan

Kebijakan Daerah-Pusat Bisa Dipadukan

0
Kebijakan Daerah-Pusat Bisa Dipadukan
Kepala Kementerian Agama, H. Asnawi

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kebijakan Walikota Depok terkait pelarangan buka puasa bersama (Bukber), tarawih keliling, dan durasi ceramah selama Ramadan disoroti oleh Kepala Kemenag Depok, H. Asnawi.

Asnawi mengatakan, secara aturan tidak ada perbedaan pembatasan tarawih dengan Bukber yang dapat menimbulkan kerumunan, karena sama-sama mencegah penyebaran virus Covid-19.

“Jika ada perbedaan kebijakan tidak apa, itu lumrah. Kami tidak ada masalah dengan SE Walikota Depok itu, sebab covid-19 di Kota Depok masih kategori zona oranye atau zona sedang,” kata Asnawi kepada Radar Depok.

Menurutnya, kebijakan Walikota yang tertuang dalam SE Nomor 451/171-Huk, sudah sejalan dengan kebijakan Kemenag RI yang ditanda tangani Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas pada 5 April lalu, yang tertuang dalam SE Nomor 03 Tahun 2021 tentang panduan pelaksanaan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021.

“Dalam SE Kemenag itu disebutkan Kegiatan buka puasa bersama tetap dilaksanakan dengan mematuhi pembatasan jumlah kehadiran, paling banyak 50 persen dari kapasitas ruangan dan diimbau menghindari kerumunan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Asnawi menyebutkan, dalam SE No. 03/2021 pengajian atau ceramah atau kultum Ramadan dan Kuliah Subuh, paling lama dengan durasi waktu 15 menit, namun di Kota Depok dibatasi hanya 10 menit.

“Setiap keputusan itu wajar diambil, intinya masyarakat bisa memahami karena kewenangan panduan ibadah itu. Jangan hanya dilihat kondisi masyarakatnya saja, tapi lihat kondisi ibadahnya,” terangnya.

Asnawi membeberkan, tidak ada bedanya tarawih dengan Bukber, pasalnya sama-sama berkumpul. Yang penting saat Bukber juga dibatasi jaraknya, pakai masker dan begitu juga dengan tarawih keliling. “Kan sama-sama berkumpul, hanya tinggal kita batasi saja jaraknya dan jumlah kehadirannya, sama seperti salat Tarawih,” imbuhnya.

Larangan Bukber juga dinliainya berdampak pada warung-warung. Menurutnya, mestinya Bukber asal patuhi Prokes, biar warung bisa hidup juga saat bulan puasa. Ketika Daerah mengeluarkan kebijakan tidak berbeda dengan Kemenag Pusat atau Pemerintah Pusat. Karena sama-sama mencegah terjadinya klaster baru.

“Daerah juga harus menjaga kewibawaan semua lembaga, baik itu pemda dan pusat. Kita padukan saja kebijakan daerah dengan pusat,” pungkasnya. (rd/arn)

 

Jurnalis: Arnet Kelmanutu

Editor: M. Agung HR