mutasi PNS antardaerah

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan kemudahan dalam layanan mutasi PNS antardaerah dengan menghadirkan aplikasi ‘Simudah’ atau Sistem Layanan Mutasi Antardaerah.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan, dengan Simudah, para PNS yang melakukan proses mutasi antardaerah akan diberikan informasi setiap tahapan proses mutasi melalui notifikasi WhatsApp yang bersangkutan. Tidak hanya itu, informasi perkembangan proses mutasi juga dapat diakses dengan mudah setiap saat pada Mesin Anjungan Simudah.

Tito menjelaskan, aplikasi ini merupakan terobosan dan inovasi dari Kemendagri untuk hadirkan kemudahan bagi ASN di seluruh pelosok tanah air dalam proses mutasi antardaerah.

“Dengan notifikasi via WA dan Mesin Anjungan Simudah, mereka tidak perlu galau dan tidak perlu menghubungi atau jauh-jauh dari daerah mendatangi pegawai kita di Kemendagri untuk mengetahui informasi proses mutasinya di Kemendagri,” ujar Tito.

Guna memastikan keamanan dan mencegah penyalahgunaannya, Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, menjelaskan teknis bagaiamana pencetakan SK Mutasi. Khusus untuk cetak SK mutasi, tidak semua orang bisa lakukan melalui Simudah ini.

“Pencetakan SK mutasi hanya dapat dilakukan oleh PNS yang bersangkutan dengan akses log in, akses berbasis pengenal wajah (Face Recognition) yang disuplai dari database kependudukan,” tegas Akmal.

Selanjutnya, setelah prosesi penyerahan SK mutasi melalui akses Simudah, Mendagri juga menegaskan harapannya agar inovasi mutasi PNS antardaerah, melalui Simudah menjadi inspirasi bagi seluruh daerah dan semua pihak untuk memberikan layanan terbaik, akuntabel, dan transparan.

“Proses mutasi PNS antardaerah ini merupakan sebuah rangkaian. Kami ada pada proses penerbitan SK Mutasi-nya. Kami yakin mitra strategis kami, BKN dan Pemda akan saling mendukung dan memberikan kemudahan layanan yang terpercaya dalam proses mutasi PNS antardaerah ini, apakah dalam hal penerbitan Pertek-nya di BKN, atau proses persetujuan pindahnya di Pemda,” tutup Tito.

Untuk diketahui, sesuai amanat UU ASN, Mendagri diberikan kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Mutasi PNS antar kabupaten/kota, antar provinsi setelah mendapat pertimbangan teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pelaksanaan penetapan mutasi oleh Mendagri ini sendiri baru dimulai sejak tahun 2019 dengan diterbitkannya Permendagri 58 Tahun 2019, sebagai regulasi teknis dari UU ASN.

Belum genap dua tahun berjalan, merespon tuntutan kebutuhan layanan yang mudah, aman dan menyenangkan, dan sejalan dengan kebijakan era baru masa pandemi Covid-19, Kemendagri luncurkan ‘Simudah’. Simudah juga akan segera didistribusikan ke seluruh daerah.

“Untuk tahap awal, Simudah ini disediakan di Badan Kepegawaian Daerah masing-masing. Harapan ke depan, disediakan ke sentra pelayanan publik di daerah bahkan hingga ke kecamatan,” ujar Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Cheka Virgowansyah,. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya