Beranda Utama Nyaris Rp 6.200 Triliun Hutang Indonesia, Apakah Berbahaya?

Nyaris Rp 6.200 Triliun Hutang Indonesia, Apakah Berbahaya?

0
Nyaris Rp 6.200 Triliun Hutang Indonesia, Apakah Berbahaya?

RADARDEPOK.COM, JAKARTA – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per akhir Februari 2021 berdasarkan laporan dari Bank Indonesia (BI) adalah US$ 422,6 miliar. Namun, nominal tersebut dengan asumsi US$ 1 setara dengan Rp 14.646 seperti kurs tengah BI pada 15 April 2021, ULN Indonesia setara dengan Rp 6.189,39 triliun.

Posisi ULN Pemerintah pada Februari 2021, lanjut keterangan BI, tercatat US$ 209,2 miliar. Catatan tersebut, lebih rendah ketimbang dengan posisi bulan Januari 2021 yaitu US$ 210,8 miliar.

Sementara ULN swasta tetap didominasi oleh ULN jangka panjang. Pertumbuhan ULN swasta tercatat 3,4% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 2,5% (yoy).

Apakah utang tersebut mendorong banyak pihak Indonesia terancam bangkrut. Apa benar?

Dalam keterangan tertulis BI, Selasa (20/04) posisi utang dikategorikan sehat. Ini ditopang oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan, baik oleh pemerintah, BUMN maupun swasta.

Ukurannya terlihat dalam rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 39,7%. Rasio yang realtif stabil. Bulan sebelumnya rasio ULN sebesar 39,6%.

Kesehatan ULN juga terlihat dari tenor yang didominasi jangka panjang dengan pangsa mencapai 89,0% dari total ULN. Artinya, tidak ada dalam waktu dekat debt collector mengetuk pintu kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta uangnya dikembalikan.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” tulis BI.

Utang tersebut bisa dibayar di kemudian hari apabila penggunaan saat ini tepat. Maka dari itu, yang patut menjadi perhatian adalah penggunaan dana dari utang tersebut. Apalagi saat hadapi pandemi covid-19. Dengan demikian ekonomi akan pulih, masyarakat bisa kembali mendapatkan penghasilan, pajak terkumpul lebih banyak dan Indonesia bisa membayar sekaligus tidak perlu menambah utang lagi.

“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” jelas BI. (rd/net)

 

Editor : Pebri Mulya