Beranda Pendidikan PMG Sebut Kesejahteraan Guru Madrasah Belum Merata

PMG Sebut Kesejahteraan Guru Madrasah Belum Merata

0
PMG Sebut Kesejahteraan Guru Madrasah Belum Merata
DARING: PGM Kota Depok saat mengadakan diskusi online, Rabu (28/4). ISTIMEWA

RADARDEPOK.COM – Guru Madrasah masih saja teriak soal kesejahteraan. Hal ini diketahui saat Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Kota Depok mengadakan diskusi online, Rabu (28/4). PP 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan dinilai belum berlaku adil.

Sekjen DPP PGM Kota Depok, Neni Argaeni mengungkapkan, usai pertemuan PGM Indonesia secara virtual dalam menyoroti PP 57 tahun 2021 tentang standar Pendidikan, ternyata ramai dibahas. Kesejahteraan guru Madrasah masih belum merata. Ada kesenjangan dalam statusnya. “Kita mengenal ada yang ASN, Non ASN, Sertifikasi, Non Sertifikasi, ada yang hanya mendapatkan tunjangan dari Yayasan saja dan lainnya. Sementara, kebanyakan guru Madrasah adalah masih honorer atau sekitar 80% guru Madrasah berstatus honorer,” tuturnya kepada Radar Depok, Rabu (28/4).

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, guna meningkatkan status atau agar mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Seorang guru harus memenuhi kualifikasi tertentu. Dalam Undang-Undang (UU) Sisdiknas setidaknya telah mengatur standar kompetensi seorang guru. Belum lagi, seorang guru harus sarjana dan memiliki skill keterampilan. Sementara, untuk pengangkatan status guru juga berdasarkan masa pengabdian. “Tentunya, bagi yang fresh graduate harus bersabar dulu. Ada kesempatan untuk pengangkatan  PPPK, hanya saja terbatas,” sambungnya.

Menurut Neni, peran Pemerintah Daerah juga dinilai penting dalam membantu guru Madrasah. Meski sudah ada payung hukumnya secara Nasional, menurutnya masih sebatas politik. Pasalnya, antara daerah satu dengan yang lain berbeda dalam memberikan kebijakan kepada guru Madrasah.

“Kalau dari Pemerintah Kota Depok, guru Madrasah pernah mendapatkan bantuan. Kalau dirinci nominalnya, waktu itu untuk siswa miskin per bulan Rp250 ribu dan guru mendapatkan Rp100 ribu,” sambungnya.

Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan kompetensi seorang guru. Dia menyebutkan, organisasi profesi seperti PGM Indonesia bisa dilibatkan dalam meningkatkan kompetensi dan kualifikasi seorang guru. Berdasarkan UU berhak mendapatkan anggaran untuk pembinaan guru.

“Tentunya, harus terus dilakukan pelatihan, pembinaan peningkatan kompetensi bagi guru. Dengan meningkatnya kompetensi madrasah, maka tingkat kesejahteraan juga ikut meningkat,” pungkasnya.(rd/dis)

Jurnalis : Putri Disa 

Editor : Fahmi Akbar