Bencana alam tak bisa dielak. Ratusan jiwa melayang, rumah-rumah rusak, fasilitas umum lumpuh akibat banjir bandang dan longsor batu dari gunung. Duka yang mendalam untuk teman-teman di Sumba, Lembata dan Flores Timur NTT. Dengan kondisi yang belum pulih dari bencana alam, NTT masuk ke salah satu provinsi dengan tingkat terendah penyuntikan vaksin corona di antara 34 provinsi di seluruh Indonesia. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan Aceh dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi dengan tingkat terendah penyuntikan vaksin corona di antara 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Hingga Sabtu (17/4), vaksinasi di Aceh baru mencapai 10,99 persen tahap satu dan 7,59 persen untuk tahap dua. Kemudian di Aceh, vaksinasi tahap satu baru mencapai 11,88 persen dan 8,54 persen untuk vaksinasi tahap dua. Sementara di Bali sebanyak 84,70 persen untuk penyuntikan vaksin corona tahap pertama dan 23,02 persen vaksinasi tahap kedua. Diikuti kemudian DKI Jakarta sebanyak 54,61 persen tahap satu vaksinasi dan 28,24 persen untuk vaksinasi tahap kedua. Terlihat disini bahwa vaksinasi Covid-19 di daerah Aceh terkesan.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk daerah NTT mungkin bisa disimpulkan mereka belum pulih dari terjadinya bencana alam, tetapi ada apa dengan Aceh? Apa yang membuat Aceh berbeda dengan daerah yang lain? Padahal sejauh ini tidak terlihat hambatan nyata yang terjadi di daerah tersebut. Lalu mengapa tidak merata? Bukankah seluruh masyarakat Indonesia dipandang sama di atas UUD 1945? Berdasarkn sistem negara indonesia yang menggunakan konstitusi UUD 1945 dimana setiap warga negara memiliki hak dan kewajibannya. Penerimaan Vaksin bagi seluruh rakyat dirasa merupakan hak yang harus dipenuhi pemerintah. Bukan karena tidak mampu, baik mampu ataupun tidak keadilan dan keselarasan berdasarkan UUD harus di tingkatkan.

Sebagai warga negara, tentunya kita layak untuk menerima hak dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban itu. Sementara di Indonesia, kebijakan mengenai vaksinasi lebih ditekankan sebagai kewajiban bagi warganya. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej telah menyatakan seluruh Warga Negara Indonesia diwajibkan melakukan suntik vaksin COVID-19 yang diselenggarakan oleh negara. Upaya ini dilakukan sebagai kolaborasi penanganan COVID-19 yang melanda Indonesia, bahkan kewajiban masyarakat melaksanakan suntik vaksin tertuang di dalam UU Nomor 36 Pasal 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Salah satu faktor lain yang menghambat vaksinasi di daerah Aceh dan NTT adalah kurangnya pemahaman dari masyarakatnya sendiri, seperti kasus yang terjadi di Dusun Batu Putih, Desa Alila, Kecanatan Kabola, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dimana masyarakat yang mendapatkan info bahwa mereka akan divaksin, berbinding-binding melarikan diri ke dalam hutan. Setelah dilakukan penyelidikan tentang penyebab masyarakat takut sampai kabur ke hutan, diketahui mereka takut karena membaca berita-berita hoaks yang tersevar di media sosial.

Jadi, menurut kami masalah utama yang menyebabkan rendahnya tingkat vaksinasi di daerah Aceh adalah kurang berhasilnya pemerintah dalam meyakinkan masyarakat untuk menerima vaksin yang berimbas kepada tidak terpenuhinya kebutuhan vaksin di daerah tersebut. Pemerintah harus memberikan sosialisasi lebih mendalam untuk daerah-daerah yang masih kurang kesadarannya terhadap Virus Covid-19, agar NKRI dapat bersatu bersama-sama melawan Virus Covid-19 dan mengembalikan kenyamananan negara Indonesia seperti sebelum adanya pandemi Virus Covid-19.

Penulis : Ghazan Sattar dan Kawan Kawan

Mahasiswa Universitas Diponegoro