Beranda Utama Tajudin Tabri :  Tepat Kapolri Cabut Larangan Peliputan

Tajudin Tabri :  Tepat Kapolri Cabut Larangan Peliputan

0
Tajudin Tabri :  Tepat Kapolri Cabut Larangan Peliputan
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri

RADARDEPOK.COM – Media massa sempat syok dengan terbitnya surat telegram (ST) Kapolri ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 tertanggal 5 April 2021, yang mengatur tentang larangan peliputan media massa saat pelaskanaan penangkapan tersangka oleh Polri. Selang beberapa jam Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga langsung mencabut aturan tersebut, dengan surat Telegram Nomor: ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021. Keputusan Kapolri dianggap tepat, lantaran media massa sebagai kontrol sosial dilindungi Undang-undang (UU) Pers.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri mengatakan, langkah Kapolri dalam mencabut ST tersebut dianggap sebagai langkah yang bijak dan benar. Apalagi, kebijakan tersebut dirasa menciderai kebebasan pers. “Keputusan Kapolri mencabut ST itu sudah tepat. Karena kalau tidak, kebijakan itu bisa menciderai kebebasan pers,” kata Tajudi kepada Harian Radar Depok, Selasa (6/4).

Tajudin mengungkapkan, tugas media dalam meliput berbagai peristiwa dilindungi Undang-undang Pers. Maka dari itu, media harus dijadikan partner dalam menjalankan sebuah tugas, baik itu penangkapan, maupun tugas kepolisian lainnya. “Kalau penangkapan itu harus ditunjukkan ke masyarakat, jangan dilarang. Yang penting media itu tidak melebihkan atau mengurangi suatu informasi,” ujarnya.

Menurutnya, kalau ST tersebut tidak dicabut, masyarakat tidak akan bisa lagi mendapatkan informasi terkait perkembangan kriminal di suatu daerah. Dengan adanya pers meliput penangkapan kriminal, masyarakat bisa tahu wilayahnya aman atau tidak. “Hal ini penting, terutama untuk iklim investasi, jadi investor mengetahui wilayah mana yang aman untuk melakukan investasi,” beber politisi Partai Golkar Depok ini.

Terpisah, Sekretaris Umum PWI Jaya, Kesit B. Handoyo mengatakan, dalam pandangannya ST Kapolri itu mengerucut hanya kepada media yang berada di bawah naungan lembaga penyiaran, seperti Televisi (TV). “Kalau saya baca kan itu lembaga penyiaran, seperti TV dan termasuk Radio,” terangnya.

Menurutnya, ST tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja jurnalis yang berada di bawah naungan Dewan Pers.  “Kalau ke media cetak dan online gak kena. ST-nya juga lebih kearah internalnya humas polisi aja,” bebernya.

Terkait adanya statement Komnas HAM yang mengatakan, jika ST Kapolri itu berpotensi melanggar HAM. Kesit tidak mau membahasnya terlalu jauh karena bukan ranah PWI Jaya. “Itu kan penilaian Komnas HAM. Kita gak sampai ke situnya. Kita kan hanya peliputannya,” jelasnya.

Meski demikian, dia mengaku mendukung keputusan Kapolri yang sudah mencabut ST tersebut. Dia juga berpesan agar Kapolri mau melakukan diskusi terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan yang berpotensi bersinggungan dengan peraturan organisasi lain yang sudah diatur dalam Undang–undang. “Ya baguslah dicabut. Artinya Polri harus mengkaji lebih lagi. Jika ingin menerbitkan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan Pers, Kepolisian harus lebih banyak berdiskusi dengan organisasi Pers, supaya bisa dapat masukan yang lebih baik,” bebernya.

Polri sebelumnya, mengeluarkan Surat Telegram (ST) yang isinya melarang media untuk menayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian. Setelah mendapat masukan dari publik, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mencabut aturan tersebut.

Pencabutan ini termuat dalam Surat Telegram Nomor: ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021. Surat tersebut dikeluarkan pada hari ini, Selasa, 6 April 2021, dan ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono.

“SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DISAMPAIKAN KPD KA BAHWA ST KAPOLRI SEBAGAIMANA RED NOMOR EMPAT DI ATAS DINYATAKAN DICABUT/DIBATALKAN TTK,” demikian bunyi surat telegram tersebut.

Dalam kesempatan ini, Divisi Humas Polri juga menyampaikan permintaan maaf jika terjadi miskomunikasi dan membuat ketidaknyamanan bagi kalangan media massa.

Karo Penmas Polri Brigjen Rusdi Hartono sebelumnya juga sudah memberikan klarifikasi. Dia menyatakan surat telegram tersebut sebenarnya dibuat untuk kepentingan internal. “Lihat STR itu ditujukan kepada kabid humas, itu petunjuk dan arahan dari Mabes ke wilayah. Hanya untuk internal,” tandas Brigjen Rusdi.(rd/dra)

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar

Editor : Fahmi Akbar