Beranda Utama Timsus Masih Menunggu ‘Nyanyian’ Sandi, Sampai Kejari Sudah Klarifikasi 15 Orang

Timsus Masih Menunggu ‘Nyanyian’ Sandi, Sampai Kejari Sudah Klarifikasi 15 Orang

0
Timsus Masih Menunggu ‘Nyanyian’ Sandi, Sampai Kejari Sudah Klarifikasi 15 Orang
Inspektur Jenderal Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak

RADARDEPOK.COM – Tim Khusus (Timsus) bentukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah bergerak. Sayangnya kunci informasi : Sandi Butar-Butar belum juga ditemukan timsus. Padahal, sumber informasi yang dinyanyikan Sandi sangat berguna, untuk membongkar dugaan korupsi di tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok saat ini.

Inspektur Jenderal Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak membeberkan, alasan memanggil Sandi. Sandi sebelumnya mengungkapkan sederet dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, utamanya pengadaan sepatu PDL pakaian dinas lapangan (PDL) pada 2018, yang mencapai Rp850.000 per pasang.

Menurut Sandi, harga pasarnya hanya sekitar Rp350.000-400.000. Mutunya pun dianggap tak sesuai dengan harganya, sebab menurut Sandi, sepatu itu tak dilengkapi pengaman besi selaiknya sepatu PDL lazim. Tumpak mengatakan, pihaknya turun langsung karena setelah berkoordinasi dengan inspektorat di tingkat kota dan provinsi, pada 2018 silam tidak ada pemeriksaan anggaran secara khusus terhadap Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok. Karena itu, Tumpak membentuk tim khusus untuk memeriksa hal itu sekarang.

“Tim saya terus melakukan pemeriksaan, tetapi kami kan perlu juga masukan dari Sandi, untuk acuan juga. Mestinya kooperatif saja datang. Jangan sampai nanti dituduh yang tidak-tidak Sandi-nya dan damkarnya,” kata Tumpak.

Jadi pihaknya butuh, misalnya, dasar pembelian atau pengadaan sepatu seperti kata Sandi itu, yang harganya tidak sampai segitu. Sandi punya dokumen apa, damkar punya dokumen apa, kita verifikasi. Secara umum, Tumpak mengklaim pemanggilan Sandi adalah persoalan administrasi dan tak ada urusannya dengan proses hukum.

“Kata Sandi harga sepatu separuh harga, nah dapat itu dari mana? Takutnya kan nanti dituntut balik juga dia. Saya juga melindungi Sandi, kita butuh juga orang-orang seperti ini yang mau mengungkap kasus-kasus seperti ini,” tegas Tumpak.

Makanya bagus juga kalau dia (Sandi), kasih dokumen atau data ke timsus. Kalau dia belum apa-apa sudah viralkan ke sana-sini, sementara pihaknya minta klarifikasi tapi tidak mau datang, bagaimana?.  “Kami hanya mau klarifikasi, tidak ada urusan dengan pengacara,” ujar Tumpak.

Menimpali hal ini, Sandi Butar-Butar mengaku, bukannya tidak mau menemui Kemendagri, hanya saja waktunya yang tidak pas. Panggilan pertama undangannya telat, panggilan yang kedua bertepatan dengan konfrensi pers dengan kuasa hukum. “Saya sangat mau membuka semuanya, Cuma tidak pas waktunya,” sinkat Sandi kepada Harian Radar Depok.

Pemeriksaan Sandi Kejari
PENUHI PANGGILAN: Sandi Butar Butar saat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Depok, guna memenuhi panggilan atas laporan yang dilakukan dirinya terkait adanya dugaan pemotongan insentif covid-19, Jumat (16/4). FOTO: ARNET KELMANUTU/RADAR DEPOK

Terpisah, Kasi Intel Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto menyebut, total sudah 15 orang yang kami panggil untuk diklarifikasi. Dia mengungkapkan, proses yang dilakukan saat ini masih berupa klarifikasi dengan pengumpulan data (puldata), dan Pulbaket (Pulbaket) kepada para pihak yang terkait dan mengetahui   dugaan kasus rasuah DPKP. “Belum sampai tahap penyelidikan apalagi penyidikan,” ucapnya.

Herlangga menjelaskan, pihaknya tidak dapat menyebutkan perkembangan Pulbaket dan Puldata karena itu merupakan materi pemeriksanaan mereka. “Klarifikasi yang kita lakukan belum mengarah kepada kerugian negara,” bebernya.

Dia menyebutkan, klarifikasi yang dilakukan ini untuk mencari tahu apakah ada perbuatan melawan hukum, atau perbuatan pidana dalam sebuah peristiwa hukum, salah satunya dugaan rasuah di DPKP.

“Nanti hasil klarifikasi yang kita dapat akan dimatangkan dalam tahap penyelidikan. Dengan catatan kalau ada ditemukan unsur perbuatan melawan hukum pada proses klarifikasi ini,” bebernya.

Dia menambahkan, proses klarifikasi ini akan memakan waktu 30 hari sejak pertama kali dilakukan pemanggilan terhadap para pihak. Setelah lewat 30 hari barulah bisa diputuskan apakah pemeriksaan akan dilanjut ke tahap penyelidikan atau dihentikan.

“Kita lihat nanti hasilnya, kalau ada perbuatan melanggar hukum akan naik tahap penyelidikan, kalau tidak ya disetop. Karena tidak semua laporan itu pasti benar. Makanya kita melakukan klarifikasi. Kita itu kan independen sebaga penyelidik dan penyidik. Kita berada di tengah, kita menegakkan hukum seadil–adilnya untuk masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Inspektorat Daerah (Irda) Kota Depok, Firmanuddin mengatakan, terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, akan ditangani langsung oleh Inspektorat Jendral (Irjen) Kemendagri.

“Karena sudah viral, maka Irjen Kemendagri berkoordiasi dengan kami terkait penanganannya. Telah diputuskan bahwa pemeriksaan atas berita yang ada sekarang, akan dilakukan oleh Kemendagri,” tuturnya kepada Radar Depok, Selasa (20/4).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, pemeriksaan dilaksanakan langsung oleh Kemendagri karena berita dugaan korupsi sudah sampai ke nasional. “Jadi akan ditangani langsung oleh Kemendagri, tapi tetap berkoordinasi dengan inspektoran daerah,” lanjutnya.

Firmanuddin mengaku, terkait ungkapan saudara S yang menyebutkan sepatu tidak standar, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemendagri. Khususnya Direktorat Jenderal yang menangani Damkar, sampai hari ini di Indonesia belum ada standar pakaian lapangan Damkar, termasuk di dalamnya yaitu sepatu.

Dia tidak mengatakan, harga anggaran untuk sepatu Damkar wajar. Nantinya akan dilakukan pemeriksaan, namun yang jelas sampai saat ini menurut Kemendagri belum ada standar sepatu Damkar.

Dan terkait pemotongan. Sebenarnya adalah bukan pemotongan, terdapat biaya yang memang harus dibayarkan untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. “Jadi untuk pembayaran ada yang memang kewajiban Damkar, ada juga yang kewajiban pekerja itu sendiri,” sambungnya.

Terakhir, dia mengatakan, untuk mengetahui ada atau tidaknya kasus korupsi akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. “Akan ada pemeriksaan lebih lanjut dan akan ditangani oleh Kemendagri,” pungkasnya.(rd/dis/dra/arn)

Editor : Fahmi Akbar