Beranda Utama Total 12 Orang Dipanggil Kejari Depok

Total 12 Orang Dipanggil Kejari Depok

0
Total 12 Orang Dipanggil Kejari Depok
PENUHI PANGGILAN: Sandi Butar Butar saat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Depok, guna memenuhi panggilan atas laporan yang dilakukan dirinya terkait adanya dugaan pemotongan insentif covid-19, Jumat (16/4). FOTO: ARNET KELMANUTU/RADAR DEPOK

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok memanggil lima petugas honorer Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, atas laporan Insentif Covid-19 yang dilaporkan Sandi Butar Butar. Pemanggilan tersebut dalam tahap pengumpulan data serta meminta keterangan.

Kasi Intelijen Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto menerangkan, dari lima honorer Damkar yang dipanggil Kejari, empat orang di antaranya memenuhi panggilan.

“Apa saja yang ditanyakan dan apa hasilnya, kami belum bisa memberikan keterangan hasil klarifikasi. Sebab ini masih full data full bucket,” ungkap Herlangga kepada Radar Depok.

Herlangga menegaskan, Kejari masih melakukan pengumpulan data dan keterangan terhadap pelaporan yang dilaporkan oleh masyarakat ke Kejari Depok, mengenai dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sepatu PDL tahun anggaran 2018, dan pemotongan honor isentif penanganan Covid-19 tahun 2020.  “Intinya itu yang sedang kami kerjakan, total sudah ada 12 orang yang kami panggil. Baik soal sepatu PDL, maupun insentif covid-19,” tutur Herlangga.

Diterangkan Herlangga, bahwa kedua kegiatan yang sedang dikerjakan Kejari masih dalam satu Surat Perintah (Sprint) yang dikeluarkan 6 April lalu. Namun, sejauh ini Polres Metro Depok juga mendalami dugaan korupsi di Damkar, tapi dengan kasus yang berbeda.

“Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga bisa berkolaborasi dengan Polres. Namun, Sprint kami lebih dulu keluar, dan sprint Polres keluar pada 12 April. Saya sedang berkoordiansi,” terangnya.

Laporan yang disampaikan Sandi terkait insentif covid-19 tidak menutup kemungkinan akan memanggil sejumlah pihak terkait, tapi sejauh ini masih dalam merangkai keterangan. “Kalau memang dibutuhkan pasti akan kami panggil untuk melengkapi keterangan dan data, tapi sekarang belum sejauh itu,” ujar Herlangga.

Sementara itu, Sandi Butar Butar menerangkan, kehadirannya bersama rekan satu regunya dalam memenuhi pemanggilan Kejari terkait laporannya soal insentif covid-19. “Saya hanya memenuhi panggilan dari kejaksaan saja, mengenai sesuatu pemotongan insentif yang kami terima, bersangkutan dana Covid-19,” ucap Sandi di Kantor Kejaksaan.

Dirinya membeberkan bahwa anggaran insentif covid-19 yang di tanda tanganinya tertera dengan nilai nominal Rp1,7 juta, namun yang diterima hanya Rp850 ribu. Bahkan hal ini juga dirasakan rekan lainnya sesama pegawai honorer. “Saya terima cuma sekali saja dana itu. Dari awal 2020 saat covid sampai bulan ini hanya sekali menerima insentif covid, dan besarannya Rp850 ribu,” ungkap Sandi.

Bahkan dilanjutkan Sandi, kemungkinan dirinya akan menambah laporan lagi. Namun, terkait masalah apa, dia belum bersedia membeberkan. “Sebenarnya di Damkar sendiri selain sepatu sama insentif, ada lagi. Makanya kemungkinan saya akan menambah laporan berikutnya,” lanjut Sandi.

Diketahui, dalam kasus ini Sandi mendapat pendampingan hukum dari pengacara kondang tanah air, Razman Arif Nasution Law Firm. “Iya benar, saya yang akan menjadi kuasa hukum Sandi,” katanya saat dikonfirmasi.

Ia mengaku, telah resmi mendampingi Sandi dalam kasus ini sejak 14 April. “Sejak 14 April kemarin saya menjadi kuasa hukumnya,” terang Razman.

Dilanjutkan Razman, pada Senin (19/4) RAN Law Firm akan menggelar konferensi pers terkait kasus ini.

Terpisah, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Damkar Kota Depok, Denny Romulo Hutauruk menegaskan bahwa kedatangannya ke Polres Metro Depok untuk klarifikasi terkait isu pemotongan insentif dana covid-19 yang diterima personel. “Ya terkait kedatangan saya untuk klarifikasi isu pemotongan, dengan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan,” terang Denny.

Dilanjutkan Denny, kegiatan mitigasi operasional itu adalah operasional lembur di dinas Damkar dari Maret, April, dan Mei, yaitu selama tiga bulan. Dimana pihaknya membagikan itu dari bidang penanggulangan bencana. “Jadi anggota yang serahkan nama-namanya, dan kami serahkan duitnya ke komandan regu masing-masing,” jelasnya.

Kejadian ini membuat dirinya bersama dengan Kepala seksi Damkar mengecek, dan ternyata komandan regu yang mengambil uangnya lalu dibagikan kepada anggotanya. “Itu ada bukti semua, ada berita acaranya semua. Jadi terkait pemotongan, bidang Penanggulangan bencana tidak tahu,” tegasnya.

Ketika ditanya adanya pemotongan dan yang diterima hanya Rp850 ribu, Denny mengatakan bahwa tidak mengetahuinya, yang terpentiung SPJ sudah sesuai. “Pokoknya kami baginya itu Rp13 juta, nama-nama pun dari mereka. Dari bidang PO,” ucap Denny.

Dijelaskannya, dari dinas dikasih sesuai dengan honor kegiatan di pos wali, karena anggaran dari Rp300 juta untuk pos wali dibagi dalam sembilan kegiatan. Salah satunya, kegiatan war-war, penyemprotan disinfektan, serta lainnya. “Jadi anggaran selama lembur tiga bulan ke depan, yaitu Maret, April, dan Mei, dengan sembilan kegiatan,” tutupnya. (rd/arn/**)

 

Jurnalis: Arnet Kelmanutu

Editor: M. Agung HR